Fraksi PDIP Sepakat Ajukan Hak Menyatakan Pendapat untuk Pemakzulan Gibran

AKURAT.CO Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPR RI sepakat menempuh jalur konstitusional melalui penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP), untuk mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka.

Keputusan tersebut diambil dalam rapat pleno Fraksi PDIP, yang dipimpin Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto. Rapat dihadiri 102 dari total 110 anggota fraksi, sementara delapan lainnya tidak hadir karena izin atau sakit.

"Pertama, ini pleno fraksi, semua 110, hadir 102, 8 izin atau sakit. Artinya, kami bertukar pikiran dan kami sudah mengambil jalan politik bahwa kita mengambil jalan konstitusi, kita tidak menghitung berapa, tetapi Fraksi PDI Perjuangan menyatakan akan mengambil jalan konstitusi dengan hak menyatakan pendapat," kata Utut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Baca Juga: DPR Tetap Memproses Hak Menyatakan Pendapat terhadap Wapres Gibran

Saat ditanya apakah seluruh anggota fraksi menyepakati keputusan tersebut, Utut menjawab bahwa sikap fraksi sudah bulat. "Sepakat, karena kita ini kan memang kita demokrasi kita terpimpin. Jadi satu iya, semua iya," ujarnya.

Langkah tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 yang mengatur alasan serta mekanisme pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden.

Meski telah mengambil keputusan politik, Utut menyebut Fraksi PDIP masih perlu berkoordinasi dengan pimpinan DPR untuk menindaklanjuti usulan tersebut. Dia berharap, pembahasan dapat segera dijadwalkan melalui Badan Musyawarah (Bamus) DPR.

"Kalau ini kita harus ke pimpinan DPR, kan? Biar supaya ada Bamus segera," ucapnya.

Terkait penyerahan dokumen usulan kepada pimpinan DPR, Utut mengatakan hal tersebut masih berkaitan dengan mekanisme dan teknis administratif. Menurutnya, keputusan politik fraksi untuk menempuh jalur konstitusional telah disepakati.

Baca Juga: Mardani: Lebih dari 10 Anggota DPR Fraksi PKS Tandatangani Dukungan Pemakzulan Gibran

"Kita lihat, kalau itu kan mekanisme dan teknis administratif. Yang paling sulit di politik itu kan keputusan politiknya. Kami telah sepakat mengambil langkah konstitusi," pungkasnya.

Sebelumnya, wacana penggunaan hak menyatakan pendapat terkait Gibran menguat di DPR setelah sejumlah anggota lintas fraksi mengumpulkan tanda tangan dukungan. Anggota DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, menyebut sekitar 50 anggota telah menandatangani usulan tersebut dan dokumennya telah diserahkan kepada pimpinan DPR.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, juga telah mengakui menerima laporan terkait pengumpulan dukungan HMP. Pimpinan DPR akan menindaklanjutinya dengan mendengarkan masukan fraksi dan komisi serta memastikan seluruh proses berjalan sesuai mekanisme dan konstitusi.