Mardani: Lebih dari 10 Anggota DPR Fraksi PKS Tandatangani Dukungan Pemakzulan Gibran

AKURAT.CO Lebih dari 10 anggota Fraksi PKS telah menandatangani pengajuan hak menyatakan pendapat (HMP), terkait polemik usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKS Komisi II DPR, Mardani Ali Sera, memastikan Fraksi PKS akan terus mengawal proses penggunaan hak menyatakan pendapat tersebut.

"Lebih dari sepuluh. Insya Allah hak menyatakan pendapat jalan terus," kata Mardani kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Baca Juga: Puan Minta Publik Tak Berspekulasi soal Pengunduran Diri Gibran

Dia juga mengungkap dukungan terhadap penggunaan HMP tidak hanya datang dari Fraksi PKS, mayoritas fraksi di DPR turut menandatangani hal tersebut. "Sepengetahuan saya, mayoritas fraksi. Tapi nanti tanya ke fraksi masing-masing," ungkap dia.

Penyampaian sikap terkait pengajuan HMP akan dilakukan dalam forum DPR, meskipun belum dipastikan apakah disampaikan secara terbuka atau tertutup. Dia menegaskan, PKS tetap akan memproses penggunaan HMP meskipun muncul spekulasi mengenai kemungkinan Gibran mengundurkan diri lebih dahulu.

Menurut dia, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) menjadi dasar bagi DPR untuk menindaklanjuti polemik tersebut melalui jalur politik.

"Iya, kita akan proses tentu, tetapi kita tidak terima berita yang tidak jelas, yang jelasnya putusan MK dan MA menjadi dasar yuridis yang kuat untuk proses politis," tutur Mardani.

Baca Juga: Puan Akui Pimpinan DPR Terima Laporan Dukungan Pemakzulan Gibran

Sebelumnya, Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengakui pimpinan DPR telah menerima laporan terkait adanya anggota dewan yang mengumpulkan dukungan penggunaan hak menyatakan pendapat untuk mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka.

"Kami memang sudah menerima laporan tersebut. Namun kami akan tindaklanjuti setelah pembukaan masa sidang ini bagaimana, siapa, apa mekanismenya," kata Puan dalam konferensi pers seusai rapat paripurna, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Pimpinan DPR akan terlebih dahulu menindaklanjutinya setelah pembukaan masa sidang, dengan tetap berpedoman pada mekanisme dan ketentuan konstitusi.