Pimpinan DPR Terima Usulan HMP Pemakzulan Gibran dari Perwakilan Seluruh Fraksi

AKURAT.CO Pimpinan DPR RI menerima usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dari perwakilan anggota dari seluruh fraksi DPR untuk mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka, dalam rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Usulan tersebut diterima Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal. Dalam rapat itu, Saan menjelaskan landasan hukum serta persyaratan pengajuan HMP sebelum mempersilakan perwakilan fraksi menyampaikan usulannya.

Saan mengatakan, setiap rapat DPR pada prinsipnya bersifat terbuka, kecuali dinyatakan tertutup. Setelah meminta persetujuan peserta rapat, forum tersebut disepakati berlangsung terbuka.

Baca Juga: Fraksi PDIP Sepakat Ajukan Hak Menyatakan Pendapat untuk Pemakzulan Gibran

"Mengingat rapat ini dalam rangka menerima usulan penyampaian hak menyatakan pendapat anggota, saya meminta persetujuan para pimpinan DPR RI dan anggota pengusul, apakah rapat ini dapat kita nyatakan bersifat terbuka?" kata Saan. Peserta rapat kemudian menyatakan setuju.

Dia selanjutnya menjelaskan bahwa hak menyatakan pendapat merupakan salah satu hak konstitusional DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat 2 UUD 1945. Dia juga merujuk Pasal 79 ayat 4 Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). 

Dalam ketentuan tersebut, HMP dapat digunakan untuk menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah, kejadian luar biasa, tindak lanjut hak interpelasi atau hak angket, hingga dugaan pelanggaran hukum atau tidak lagi terpenuhinya syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

"Pasal 79 ayat 4 Undang-Undang MD3, yaitu untuk menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau dunia internasional; tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket; atau dugaan bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden," ujarnya.

Baca Juga: Hotman Paris Bongkar Kejanggalan Putusan MK soal Ijazah Gibran: Tidak Berwenang, Kok Bahas Substansi?

Saan juga memaparkan persyaratan jumlah anggota yang dapat mengusulkan hak tersebut. Berdasarkan Pasal 210 ayat 1 dan ayat 2 huruf c UU MD3 serta Pasal 191 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan DPR tentang Tata Tertib, usulan HMP harus diajukan paling sedikit 25 anggota DPR.

Selain jumlah pengusul, pengajuan HMP harus disertai dokumen yang memuat materi dan alasan pengajuan. Khusus untuk dugaan pelanggaran atau tidak terpenuhinya syarat Presiden maupun Wakil Presiden, dokumen tersebut harus memuat materi serta bukti yang sah.

"Berdasarkan ketentuan Pasal 210 ayat 2 Undang-Undang MD3, pengusul hak menyatakan pendapat tersebut disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit materi dan alasan pengajuan usul menyatakan pendapat, hasil pelaksanaan hak interpelasi atau hak angket, dan apabila terkait dengan Pasal 79 ayat 4 huruf c Undang-Undang MD3, paling sedikit memuat materi dan bukti yang sah atas dugaan tidak dipenuhinya syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden," jelasnya.