Ara: Bedah Rumah Kini Gerakkan Ekonomi Lokal dan UMKM Desa

AKURAT.CO Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait memastikan, pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 2026 di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, menggunakan skema Pemilihan Terbuka Toko (PTT). 

Mekanisme baru tersebut tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan transparansi penggunaan anggaran, tetapi juga diharapkan menjadi penggerak ekonomi desa melalui perputaran belanja material bangunan di tingkat lokal.

Maruarar mengatakan skema PTT memberikan keleluasaan kepada masyarakat untuk membandingkan harga material dari beberapa toko sebelum menentukan pilihan. 

Baca Juga: Menteri Ara Tambah Kuota Bedah Rumah di Malang Jadi 827 Unit pada 2026

Dengan cara itu, penerima bantuan dapat memperoleh harga yang lebih kompetitif, sementara efisiensi anggaran dapat dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk tambahan material bangunan.

"Ada perbandingan toko, harga-harga transparan, rakyat diajari bernegosiasi dengan toko, dibantu supaya dapat lebih. Keuntungan juga dikembalikan kepada rakyat," kata Maruarar dalam keterangannya, Senin (6/7/2026).

Dirinya menjelaskan pemerintah juga menambahkan bantuan berupa cat dalam pelaksanaan BSPS di Sumedang. 

Melalui efisiensi belanja material, setiap penerima manfaat diperkirakan masih memiliki sisa anggaran sekitar Rp6 juta yang dapat dimanfaatkan untuk membeli tambahan bahan bangunan maupun melengkapi kebutuhan rumah.

"Itu bisa buat beli tambahan bahan bangunan. Ini yang dikembalikan kepada rakyat. Kita bisa melakukan itu tanpa korupsi dan dengan terobosan yang baik bagi negara," ujarnya.

Pada 2026, Kementerian PKP mengalokasikan 2.060 unit BSPS di Kabupaten Sumedang yang tersebar di 187 desa pada 26 kecamatan. Jumlah tersebut meningkat tajam dibandingkan sekitar 300 unit pada tahun sebelumnya sehingga menjadi salah satu peningkatan terbesar program BSPS di daerah tersebut.

Data Kementerian PKP menunjukkan BSPS merupakan program pemerintah yang ditujukan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah meningkatkan kualitas rumah secara swadaya melalui bantuan stimulan bahan bangunan dan pendampingan teknis. 

Dalam pelaksanaannya, pemerintah menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pemberdayaan masyarakat agar manfaat program tidak hanya berhenti pada pembangunan fisik rumah.

Maruarar menegaskan dampak BSPS juga meluas ke sektor ekonomi lokal. Menurutnya, aktivitas pembangunan rumah akan meningkatkan permintaan terhadap material bangunan, jasa tukang, sopir angkutan, warung makan, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga toko bangunan di sekitar lokasi proyek.

"Program bedah rumah di zaman Presiden Prabowo Subianto di Sumedang ini menjadi sejarah terbesar. Program ini menggerakkan berbagai elemen masyarakat mulai dari suplai material, pekerja bangunan, dan toko bangunan hidup. Kami pastikan tidak ada pungutan. Kalau ada, viralkan foto atau videonya lalu laporkan," tegasnya.

Sebagai informasi, BSPS telah dijalankan pemerintah selama bertahun-tahun sebagai bagian dari upaya mengurangi jumlah rumah tidak layak huni di Indonesia. 

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah terus mendorong penyempurnaan tata kelola program agar bantuan tidak hanya meningkatkan kualitas hunian, tetapi juga memberi dampak ekonomi yang lebih luas melalui pelibatan pelaku usaha lokal dan pengawasan yang lebih terbuka.

Di tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Sumedang mengintegrasikan BSPS dengan sejumlah program pemberdayaan ekonomi. 

Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir mengatakan, penerima bantuan akan memperoleh akses pelatihan kerja melalui Balai Latihan Kerja (BLK), fasilitas Kredit Usaha Rakyat Daerah (Kurda), pendampingan pendidikan bagi anak penerima manfaat, serta kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

"Tidak sekadar memperbaiki rumah, juga menyelesaikan masalah dari akarnya. Kami sudah sosialisasikan ke penerima BSPS bisa mengakses Kurda. Bunganya hanya 3 persen satu tahun di Bank Sumedang dan serapannya sudah Rp8 miliar. Jadi, rumahnya beres, pendapatan meningkat," ujar Dony.

Integrasi tersebut diharapkan memperkuat dampak jangka panjang program melalui peningkatan kualitas hunian sekaligus mendorong kenaikan pendapatan keluarga penerima manfaat. 

Dengan alokasi yang meningkat hampir tujuh kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya dan penerapan skema belanja yang lebih transparan, pelaksanaan BSPS 2026 di Sumedang menjadi salah satu proyek perumahan sosial dengan cakupan terbesar di daerah tersebut sekaligus menjadi model penguatan ekonomi lokal berbasis pembangunan perumahan.