Ketika Halte Terbakar, Apa yang Sebenarnya Terbakar?

AKURAT.CO Kala sang mentari menampakan wajahnya saat itu, suasana di sebuah halte TransJakarta yang biasanya riuh berubah muram. Atapnya runtuh, bangku logam hitam hangus terbakar, poster-poster layanan publik tergantung setengah terbakar.

Asap tipis masih mengepul, menyisakan aroma sengit kebakaran. Di seberang jalan, jembatan penyeberangan penuh coretan dan serpihan kaca. Lengang, tanpa lalu lintas penumpang, hanya meninggalkan jejak kerusakan setelah malam penuh ricuh.

Sehari sebelumnya, demonstrasi di depan Gedung DPR berujung chaos. Massa yang semula menyuarakan aspirasi berubah menjadi kerumunan penuh amarah. Api menjalar, batu beterbangan, dan fasilitas umum menjadi korban.

Sedikitnya enam halte TransJakarta terbakar, enam belas lainnya dirusak, termasuk perangkat elektroniknya. Belasan jembatan penyeberangan orang (JPO) dicoret-coret. Kerusakan bahkan merembet ke kawasan Senen, Tanjung Priok, dan Cawang.

Baca Juga: Ludes Terbakar, Halte Transjakarta Senen Sentral Ditargetkan Bisa Beroperasi Pekan Depan

Di tengah kerusuhan itu, nyawa seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, melayang setelah terlindas kendaraan taktis Brimob. Video peristiwa itu menyebar luas di media sosial. Rasa simpati dan kemarahan publik menjalar cepat, melahirkan gelombang protes di kota-kota lain: Solo, Bandung, Mataram, Makassar. Banyak yang kemudian berubah menjadi kerusuhan.

Pola ini bukan hal baru. Tahun 1998, 2019, 2020, dan kini 2025, setiap letupan sosial besar selalu meninggalkan jejak serupa seperti halte terbakar, JPO rusak, fasilitas umum porak-poranda.

Pertanyaannya, mengapa fasilitas publik yang seharusnya menjadi ruang bersama justru selalu menjadi sasaran?

Halte: Simbol Negara yang Mudah Dijangkau

Mengutip pernyataan Pemerhati Transportasi, Muhamad Akbar menjelaskan bahwa halte dan jembatan penyeberangan adalah wajah negara yang paling kasatmata.

Mereka berdiri di jalan-jalan utama, menyapa jutaan warga setiap hari, namun tanpa pagar besi, kawat berduri, atau aparat bersenjata. Berbeda dengan gedung DPR atau kantor kementerian yang dijaga ketat, halte berdiri “telanjang”.

"Ketika amarah massa menggelegak, halte menjadi simbol negara yang paling dekat, paling mudah dimasuki, dan paling mudah dihancurkan. Dalam psikologi sosial, fenomena ini dikenal sebagai displacement, yakni kemarahan yang tidak bisa dilampiaskan kepada sasaran utama mencari pelampiasan pada target yang lebih lemah dan lebih dekat," ucapnya.

Halte menjadi sasaran bukan karena di sanalah akar masalahnya, melainkan karena ia mewakili wajah negara yang hadir di keseharian, tetapi rapuh dan tak mampu bertahan.

Baca Juga: Massa Masih Memanas di Perempatan Senen, Halte Busway Hangus Dibakar

"Dalam kerumunan besar, identitas personal memudar. Individu merasa bebas dari tanggung jawab. Rasa aman karena tidak dikenali mendorong tindakan yang sulit dilakukan sendirian. Satu orang melempar batu, yang lain mengikuti. Api kecil menjalar cepat menjadi kobaran besar," ucap Akbar.

Memang, lanjut Akbar, tidak semua kerusuhan lahir murni dari demonstran, bahkan sejarah mencatat adanya provokator yang sengaja memicu kekacauan, memperkeruh aksi damai, hingga menjerumuskannya menjadi kerusuhan.

"Sedangkan di sisi lainnya, kelompok oportunis, penjarah, vandalis seketika memanfaatkan situasi untuk keuntungan pribadi," ungkapnya kembali.

Memang, Visual halte yang terbakar menciptakan kesan dramatis. Foto dan video mudah viral, menyebar cepat di media sosial. Bagi sebagian pihak, kerusakan ini menjadi cara brutal namun efektif untuk mendapatkan sorotan publik, meski dengan mengorbankan wajah kota.

Infrastruktur Publik yang Rapuh

"Sebagian halte kita dibangun megah, futuristik, bahkan Instagramable. Namun keindahan kerap tidak sejalan dengan ketahanan. Material kaca, akrilik, dan perangkat elektronik canggih justru menjadikannya rapuh. Dalam kondisi kerusuhan, tidak butuh alat berat untuk menghancurkannya," tegas Akbar.

Baca Juga: Daftar 7 Halte Transjakarta yang Terbakar, Layanan Lumpuh Total Usai Demo

Sehingga kondisi tersebut pun menuntut evaluasi serius. Infrastruktur publik bukan sekadar soal estetika, melainkan juga ketahanan. Halte dan JPO seharusnya dirancang tahan api, anti-vandalism, modular sehingga mudah diganti, serta dilengkapi kamera pengawas tersembunyi.

"Namun realitanya, ketahanan fisik saja tidak cukup. Infrastruktur yang kokoh harus disertai dengan relasi sosial yang kuat. Ketika warga merasa memiliki, mereka juga akan menjaga," tegasnya.

Dari Halte ke Komunitas

Menurut Akbar, halte bukanlah sekadar tempat menunggu bus, melainkan ruang sosial. Warga sekitar, pengemudi ojek, pedagang, pelajar, hingga satpam komplek bisa bersama-sama merawatnya. Pemerintah hanya perlu memfasilitasi, selebihnya biarkan warga menghidupkan halte itu.

Program sederhana bisa digagas: mural bersama, pameran karya anak-anak, pertunjukan puisi, hingga aksi bersih-bersih rutin. Seperti mushola kampung yang dijaga oleh jamaahnya, halte pun bisa menjadi ruang hidup bersama.

"Sebab, melalui inisiatif berbasis komunitas tersebutlah menjadi kunci ketahanan. Ketika halte menjadi bagian dari identitas warga, merusaknya sama artinya dengan merusak rumah sendiri," ungkapnya.

Oleh karena itu, halte bukan hanya milik pemerintah. Ia milik semua orang: pekerja kantoran, pelajar, ibu rumah tangga, hingga lansia. Merusaknya berarti mencederai martabat kota. Sebaliknya, menjaganya berarti menjaga ruang hidup bersama.

Baca Juga: Resmi Beroperasi! Berikut Tarif dan Rute Transjabodetabek Blok M-Alam Sutera, Melewati 26 Halte

Kerusakan halte hanyalah gejala dari persoalan yang lebih dalam: ketimpangan sosial, gagalnya komunikasi, dan rapuhnya saluran aspirasi. Jika masalah itu tak dibenahi, membangun halte baru pun tidak akan menghentikan siklus kerusuhan berikutnya.

Perbaikan fasilitas publik harus disertai dengan pemulihan rasa percaya antara warga dan negara. Relasi yang sehat tercermin dari ruang publik yang aman, inklusif, dan tangguh. Kota yang berpihak pada warganya dimulai dari halte yang kokoh, bukan hanya secara fisik, tetapi juga sosial.

Merawat halte adalah tanggung jawab bersama. Dari halte, kita bisa belajar membangun kembali kepercayaan yang retak. Dari halte pula kita bisa mengukur sejauh mana negara hadir, dan sejauh mana warga merasa didengar.

Karena pada akhirnya, halte bukan hanya ruang tunggu bus. Ia adalah wajah kota, simbol kebersamaan, dan cermin relasi antara negara dan warganya.