Pemerintah Pacu Pembangunan 2.200 Dapur MBG di Daerah 3T Tahun 2025

AKURAT.CO Pemerintah terus memperkuat komitmen dalam menjalankan program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).

Salah satu langkah strategis dilakukan melalui kolaborasi antara Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Badan Gizi Nasional (BGN), yang kini semakin intens dalam berkoordinasi untuk mempercepat pembangunan dapur MBG, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) Indonesia.

Menteri PU, Dody Hanggodo menegaskan bahwa pembangunan dapur MBG merupakan tanggung jawab bersama antar kementerian dan lembaga.

“Kementerian PU siap hadir dari sisi infrastruktur agar program ini bisa berjalan cepat dan merata di seluruh wilayah Indonesia,” ujarnya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (18/7/2025).

Baca Juga: Bukan Sekadar Makanan, Program MBG Investasi Cerdas untuk Jangka Panjang

Komitmen Kementerian PU mencakup pembangunan fasilitas yang kini disebut Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mulai dari konstruksi, panduan teknis, hingga penyusunan standar bangunan.

Dukungan ini diyakini akan mempercepat kesiapan infrastruktur dasar untuk menunjang efektivitas program MBG.

Pertemuan antara Dody dan Kepala BGN Dadan Hindayana merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman yang telah diteken pada Maret lalu.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak menjajaki bentuk dukungan teknis lanjutan yang bisa diberikan Kementerian PU dalam implementasi program MBG, yang merupakan salah satu agenda utama Presiden Prabowo Subianto dalam visi pembangunan nasional Astacita.

Kepala BGN Dadan, Hindayana menyampaikan bahwa keberhasilan distribusi makanan bergizi sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur.

“Infrastruktur yang kokoh adalah kunci keberhasilan distribusi makanan bergizi kepada para pelajar, terutama di daerah-daerah 3T,” jelasnya.

Menurut Dadan, pengelolaan dapur MBG dirancang menggunakan skema swakelola agar dapat memberdayakan komunitas lokal. Saat ini, pihaknya sedang mematangkan pemetaan lokasi pembangunan dapur, yang akan diprioritaskan di daerah 3T dengan tingkat kerawanan gizi tinggi.

Dukungan infrastruktur dari Kementerian PU juga sejalan dengan visi strategis PU 608, yang menargetkan penurunan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) di bawah angka 6, menekan angka kemiskinan hingga nol persen, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8%. Dalam konteks ini, dapur MBG tidak hanya menjadi sarana pemenuhan gizi, tetapi juga instrumen penggerak ekonomi lokal.

Baca Juga: Tak Sekedar Memberi Makan, Program MBG Bertujuan Membentuk Budaya Makan Sehat

Lebih jauh, pembangunan dapur MBG diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru di tingkat desa, memperkuat rantai pasok pangan, serta meningkatkan pendapatan petani dan pelaku UMKM di sektor pangan. Dengan pendekatan ini, program MBG juga mendorong terciptanya ekosistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam waktu dekat, Kementerian PU dan BGN akan membentuk tim koordinasi teknis yang bertugas menyusun rencana aksi dan mekanisme implementasi pembangunan dapur MBG. Tim ini akan memastikan bahwa proses pembangunan berlangsung tepat waktu, sesuai standar, dan dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Target pemerintah tidak main-main. Sebanyak 2.200 dapur SPPG ditargetkan rampung dan siap digunakan pada tahun 2025. Pembangunan masif ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia dan mewujudkan generasi emas 2045.