Soal Program Tiga Juta Rumah, Ekonom: OJK Perlu Dorong Inovasi Pembiayaan Perumahan

AKURAT.CO Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap program pembiayaan perumahan nasional, khususnya dalam mendukung realisasi target pembangunan 3 juta rumah.

Komitmen ini mencerminkan perlunya kolaborasi yang lebih luas dalam ekosistem keuangan, mengingat skala kebutuhan pembiayaan yang tidak dapat hanya ditopang oleh bank milik negara atau bank pelat merah saja.

Menurut Ekonom Senior Bank Permata, Josua Pardede, partisipasi aktif dari OJK menjadi penopang strategis dalam memperkuat kolaborasi antar lembaga keuangan. Dirinya menekankan bahwa dengan target ambisius mencakup 1 juta unit perumahan di kawasan perkotaan, 1 juta di pedesaan, dan 1 juta di wilayah pesisir, tantangan pendanaan yang dihadapi tidak dapat dianggap ringan.

Baca Juga: Genjot 3 Juta Rumah, Perumnas Ingin Penambahan Kuota FLPP

“Backlog perumahan saat ini mencapai 9,9 juta rumah tangga tidak memiliki rumah dan 26,9 juta rumah tangga tinggal di hunian tidak layak,” ujar Josua.

Bank-bank BUMN seperti BTN, BRI, dan Mandiri memang telah menjadi tulang punggung pembiayaan perumahan melalui skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Namun, Josua mengingatkan bahwa untuk mencapai pemerataan pembangunan, perlu adanya keterlibatan perbankan swasta, Bank Pembangunan Daerah (BPD), dan lembaga keuangan non-bank.

Program pembangunan 3 juta rumah merupakan salah satu inisiatif pemerintah untuk menekan ketimpangan sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Untuk itu, skema pembiayaan perlu lebih beragam. Selain FLPP dan KPR Swadaya, juga diperlukan pendekatan berbasis Corporate Social Responsibility (CSR) dari sektor swasta serta pembiayaan mikro perumahan yang menyasar masyarakat yang belum tersentuh perbankan konvensional.

Namun, efektivitas FLPP tidak terlepas dari berbagai kendala di lapangan. Ketepatan sasaran penerima manfaat, keterbatasan ketersediaan lahan, serta daya beli masyarakat yang masih rendah menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dan diversifikasi sumber pendanaan, termasuk mengembangkan pasar sekunder pembiayaan perumahan agar lebih dinamis dan berkelanjutan.

Bank Indonesia turut memberikan dukungan melalui kebijakan makroprudensial seperti pelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM), yang bertujuan meningkatkan likuiditas perbankan. Dengan adanya kelonggaran tersebut, bank diharapkan memiliki ruang lebih besar untuk menyalurkan kredit ke sektor prioritas, termasuk sektor perumahan rakyat.

Baca Juga: Begini Rincian Skema Subsidi Perumahan Alternatif FLPP dari BTN

Pelibatan sektor swasta juga menjadi krusial, karena selain membawa volume dana tambahan, sektor ini mampu menyediakan skema pembiayaan yang lebih fleksibel. Misalnya, melalui pembiayaan berbasis aset, obligasi perumahan, maupun kerja sama publik-swasta (PPP) dalam pembangunan kawasan hunian terpadu. Pendekatan ini juga dapat mendorong investasi jangka panjang di sektor properti yang memiliki multiplier effect tinggi.

Dari sisi regulasi, OJK dinilai memiliki posisi strategis untuk mengoordinasikan dan menyinergikan peran antar lembaga dalam membentuk ekosistem pembiayaan yang efisien. Perlu adanya penguatan tata kelola, pengawasan, serta fasilitasi agar bank daerah dan lembaga keuangan non-bank merasa aman dan terdorong untuk ikut serta mendanai sektor ini. Regulasi yang kondusif juga akan mendorong masuknya investor swasta ke segmen pembiayaan rakyat.

Lebih jauh, program pembangunan 3 juta rumah tidak hanya berdampak pada sektor perumahan, melainkan juga membuka peluang lapangan kerja di sektor konstruksi, manufaktur bahan bangunan, dan jasa pendukung lainnya. Oleh karena itu, kebijakan pendukung dari sisi keuangan sangat menentukan keberlanjutan dan keberhasilan program ini dalam jangka panjang.