Proyek Great Sea Wall dan IKN Tetap Jadi Prioritas Prabowo

AKURAT.CO Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengumumkan rencana percepatan proyek pembangunan tanggul laut atau giant sea wall yang menjadi prioritas utama Presiden Prabowo Subianto.

Dalam agenda wrap-up retreat yang berlangsung di Magelang, AHY menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur, khususnya Ibu Kota Nusantara (IKN) dan tanggul laut ini, mendapat perhatian khusus dari pemerintah sebagai upaya mengatasi dampak penurunan muka tanah dan risiko banjir di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

"Pantai utara Jakarta, Tangerang hingga Bekasi merupakan kawasan kritis yang mengalami ancaman penurunan muka tanah serta abrasi yang cukup signifikan," ujar AHY di Kantor Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan di Jakarta Pusat, Jumat (1/11/2024).

Baca Juga: Pemerintah Bangun Tol Semarang-Demak Terintegrasi Tanggul Laut Senilai Rp15 Triliun

AHY berharap kolaborasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dapat mempercepat progres proyek ini, sehingga Jakarta dan kota sekitarnya lebih terlindungi dari risiko banjir dan kerusakan lingkungan akibat abrasi.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menambahkan bahwa tanggul laut yang akan dibangun nantinya akan memiliki panjang keseluruhan mencapai 958 kilometer, membentang dari Cilegon hingga Gresik. Proyek ini merupakan bagian dari respons Indonesia terhadap ancaman land subsidence di pesisir Jakarta.

"Kami sudah membangun Trial 1 dari Tangerang ke Bekasi sepanjang 43 kilometer yang didukung oleh dana hibah dari Korea Selatan dan Belanda," jelas Dody.

Proyek ini telah dimulai sejak 2016, melalui kerja sama trilateral antara Indonesia, Korea Selatan, dan Belanda, yang dikenal sebagai Trilateral Cooperation. Kerja sama ini bertujuan mengembangkan strategi komprehensif yang mencakup pembuatan model bisnis dan studi kelayakan untuk menjaga kelestarian lingkungan Pesisir Teluk Jakarta.

Pada Februari 2017, dibentuk Project Management Unit (PMU) untuk National Capital Integrated Coastal Development (NCICD), guna mengoordinasikan seluruh tahap pengerjaan proyek tanggul laut ini.

Pada 2020, PMU NCICD bersama para mitra trilateral ini merampungkan Integrated Flood Safety Plan (IFSP) yang fokus pada penanggulangan banjir terpadu. Dalam rencana IFSP ini, pemerintah juga akan meningkatkan penyediaan air bersih dan sistem sanitasi di muara sungai, yang dianggap krusial dalam pengendalian banjir yang kerap melanda pesisir Jakarta.

Menurut Menteri Dody, jika tren penurunan muka tanah terus berlanjut, pemerintah akan mengaktifkan tahap B dari proyek tanggul laut sepanjang 21 kilometer. Tahap ini diproyeksikan mampu mereduksi area banjir hingga 112.000 meter persegi dan mengurangi kerugian ekonomi akibat banjir hingga Rp600 triliun.

"Tahap B dari tanggul ini akan menjadi kunci pengendalian banjir di kawasan Jakarta yang paling rentan terhadap perubahan elevasi tanah," jelasnya.

Pemerintah melihat kolaborasi internasional sebagai langkah strategis, mengingat kompleksitas teknis dan anggaran yang dibutuhkan untuk proyek besar ini. Pemerintah Korea Selatan dan Belanda telah memberikan bantuan teknis dan pendanaan, terutama dalam hal desain dasar dan pengujian teknologi pengendalian banjir yang dirancang untuk menghadapi kondisi pesisir Jakarta yang dinamis.

Lebih jauh, Menko Infrastruktur AHY menegaskan bahwa keselamatan dan keberlanjutan wilayah pesisir menjadi fokus utama dari proyek ini. "Kami berharap tanggul laut ini tak hanya mengurangi dampak langsung dari abrasi dan banjir, tetapi juga memperkuat infrastruktur air bersih dan sanitasi," tambahnya.

Inisiatif ini, lanjut AHY, sejalan dengan prioritas pemerintah dalam membangun infrastruktur yang mendukung kehidupan masyarakat dan mengurangi risiko bencana yang semakin meningkat.