Berkaca dari Serangan Siber AS ke Iran, Indonesia Punya Tantangan Sistem Pertahanan

AKURAT.CO Amerika Serikat beberapa waktu lalu melancarkan operasi militer bernama Operation Midnight Hammer yang berhasil melumpuhkan sistem deteksi dan pertahanan Iran. Serangan siber ini sebagai upaya menghancurkan tiga fasilitas nuklir utama di Fordow, Natanz, dan Isfahan.

Pemerhati dan praktisi keamanan siber, Ardi Sutedja mengatakan Operation Midnight Hammer mengingatkan bahwa pertahanan tradisional tidak lagi memadai. "Indonesia harus segera bertindak mengkonsolidasikan elemen pertahanan nasional, berinvestasi besar dalam teknologi masa depan, membangun budaya keamanan nasional yang holistik, dan memperkuat posisi dalam tata kelola keamanan global," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima AKURAT.CO.

Menurut Ardi, pertahanan multidomain adalah keharusan untuk kedaulatan dan kelangsungan hidup bangsa di abad ke-21. Di tengah dinamika global tersebut, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam membangun sistem pertahanan multidomain yang mampu mengamankan wilayah luasnya yang terdiri dari 17.000 pulau dan Zona Ekonomi Eksklusif seluas 3,25 juta km².

Laporan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menunjukkan peningkatan 300% serangan siber terhadap infrastruktur kritis Indonesia dalam tiga tahun terakhir, dengan indikasi serangan yang bersifat state-sponsored.

Selain itu, ketergantungan pada teknologi impor menambah kerentanan dalam sistem pertahanan nasional. Ardi menegaskan untuk mengantisipasi ancaman multidomain, Indonesia perlu memperkuat tiga pilar utama, yakni teknologi, sumber daya manusia dan kebijakan.

Pengembangan pusat riset pertahanan multidomain, investasi di bidang kuantum, AI, dan komputasi awan, serta penguatan industri pertahanan nasional menjadi fokus utama.

Di sisi sumber daya manusia, pendidikan spesialis multidomain dan program pertukaran dengan negara maju sangat penting. Sedangkan dalam kebijakan, penyusunan doktrin pertahanan multidomain dan reformasi kerangka hukum operasi siber dan ruang angkasa diperlukan.

"Belajar dari pengalaman negara lain, seperti konsep Digital Defence di Singapura, pembentukan Australian Defence Cyber Command, dan ekosistem start-up pertahanan Israel, dapat menjadi acuan bagi Indonesia dalam memperkuat sistem pertahanannya," terang Ardi yang juga Ketua Indonesia Cyber Security Forum (ICSF).

Rekomendasi strategis meliputi pembentukan Komando Operasi Bersama Multidomain yang mengintegrasikan TNI, BIN, dan BSSN, pengembangan pusat operasi gabungan 24 jam, serta penciptaan sistem komando dan kendali terpadu.

Selain itu, akselerasi riset dan pengembangan teknologi pertahanan dalam negeri melalui skema triple helix pemerintah, industri, dan akademisi sangat dibutuhkan. Penyiapan kerangka hukum yang komprehensif juga menjadi keharusan untuk mengatur operasi di domain baru seperti siber dan ruang angkasa.

"Tantangan implementasi seperti kendala anggaran, kesenjangan teknologi, dan resistensi birokrasi harus diatasi dengan solusi inovatif, termasuk skema kemitraan publik-swasta, program alih teknologi, dan pembentukan satuan tugas khusus yang langsung bertanggung jawab kepada presiden," sebutnya.

"Menjelang satu abad kemerdekaan, visi pertahanan Indonesia 2045 harus menargetkan kemandirian teknologi pertahanan hingga 70%, sistem pertahanan terintegrasi yang mencakup darat, laut, udara, siber, dan ruang angkasa, serta pengembangan 10.000 spesialis pertahanan multidomain bersertifikat internasional," kata Ardi.