Harris Turino: Kejahatan Perbankan Lebih Sadis, Harus Masuk RUU Perampasan Aset

AKURAT.CO Anggota Komisi XI DPR RI, Harris Turino, menegaskan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset tidak dapat hanya diarahkan untuk menjerat pelaku tindak pidana korupsi.

Menurutnya, aturan tersebut harus dapat diterapkan terhadap seluruh tindak pidana yang menghasilkan keuntungan atau aset ilegal.

Pernyataan tersebut disampaikan Harris saat membahas perkembangan pembahasan RUU Perampasan Aset.

Ia menanggapi pandangan yang meminta agar sektor perbankan tidak dimasukkan dalam cakupan aturan tersebut.

"Tidak bisa, Pak. Undang-undang perampasan aset tidak bisa hanya kepada tindak pidana korupsi, Pak. Semua tindak pidana, Pak," kata Harris.

Harris mencontohkan sejumlah tindak pidana yang menurutnya juga perlu tercakup dalam aturan perampasan aset, mulai dari perdagangan orang, perdagangan narkotika, perdagangan senjata, perdagangan organ, hingga kejahatan di sektor perbankan dan perpajakan.

"Orang gelapin pajak nggak bisa disita. Semua, Pak," ujarnya.

Menurut Harris, cakupan yang luas diperlukan agar pemberantasan kejahatan dapat dilakukan secara menyeluruh.

Ia menilai akan menjadi tidak efektif apabila aset yang diperoleh dari tindak pidana tertentu tidak dapat dirampas hanya karena jenis kejahatannya berada di luar cakupan aturan.

"Kalau kita mau bersih, bersih keseluruhan, Pak," kata Harris.

Ia juga menyoroti kejahatan di sektor perbankan. Menurut Harris, tindak pidana perbankan tidak dapat dikecualikan dari pembahasan RUU Perampasan Aset karena dampaknya juga dapat serius.

"Kejahatan perbankan juga sadis-sadis, Pak. Lebih sadis dari korupsi," ujarnya.

Menunggu DIM Pemerintah

Harris mengatakan pembahasan RUU Perampasan Aset masih akan berlanjut antara DPR dan pemerintah.

Salah satu tahapan yang ditunggu adalah Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari pemerintah.

"Kita tinggal tunggu, Pak. Bareng-bareng kawal, Pak. Karena ini menunggu pembahasan berikutnya antara DPR dengan pemerintah," katanya.

Ia menambahkan, pimpinan DPR sebelumnya telah menyampaikan target agar RUU tersebut dapat diputuskan di DPR pada 15 Desember.

Setelah proses di DPR selesai, pembahasan akan berlanjut ke pemerintah untuk proses pengesahan sesuai mekanisme perundang-undangan.

"Kita menunggu Daftar Inventarisasi Masalah dari pemerintah. Bahkan janji dari pimpinan DPR sudah jelas bahwa 15 Desember akan diketok di DPR RI," ujar Harris.

Harris berharap keberadaan Undang-Undang Perampasan Aset nantinya dapat memperkuat upaya pemberantasan kejahatan dan membantu menciptakan tata kelola yang lebih bersih di Indonesia.

"Harapannya Indonesia jadi lebih bersih, Pak, dengan undang-undang PA ini," katanya.

Meski demikian, Harris menegaskan pembahasan aturan tersebut harus mencakup seluruh jenis tindak pidana yang relevan, termasuk kejahatan perbankan, dan tidak dibatasi hanya pada perkara korupsi.

Baca Juga: 13 Kejahatan Masuk RUU Perampasan Aset, dari Korupsi hingga Perdagangan Orang