Abdullah Desak KPK Segera Tuntaskan Kasus Korupsi Kuota Haji: Tak Boleh Ada yang Ditutupi

AKURAT.CO Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk segera menuntaskan penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji. Kasus yang menyangkut kepentingan umat tersebut, tidak boleh berlarut-larut dan harus segera dituntaskan secara transparan.

"Kalau kasus ini sudah masuk tahap penyidikan, maka KPK tidak boleh ragu. Harus segera menetapkan tersangka agar proses hukum berjalan sesuai aturan, dan publik bisa mengetahui siapa saja yang bertanggung jawab," ujar Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdullah, di Jakarta, Jumat (19/9/2025).

Menurut Abdullah, korupsi kuota haji adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah umat. Karena itu, siapa pun yang terlibat, baik pejabat maupun pihak swasta, harus ditindak tegas tanpa pandang bulu.

Baca Juga: KPK Periksa Dirjen PHU Kemenag hingga Kepala Kantor Haji KJRI Jeddah dalam Penanganan Korupsi Kuota Haji

"KPK tidak boleh ada yang ditutup-tutupi, dan tidak boleh ada yang dilindungi. Semua harus diproses secara hukum," tegasnya.

Dia menekankan bahwa KPK harus bekerja dengan standar profesionalisme yang tinggi. Dia mengingatkan, praktik tebang pilih dalam penegakan hukum akan merusak kepercayaan publik terhadap lembaga antirasuah. 

"KPK punya mandat untuk memberantas korupsi tanpa kompromi. Jangan sampai publik melihat adanya intervensi atau keberpihakan dalam kasus ini," kata legislator asal Dapil Jawa Tengah VI itu.

Penyelesaian kasus ini juga menjadi ujian besar bagi KPK dalam menjaga kredibilitasnya. Sebab, isu korupsi kuota haji telah menyedot perhatian luas masyarakat, khususnya para calon jemaah haji yang merasa dirugikan oleh praktik semacam ini. 

Dia juga mengingatkan bahwa DPR melalui Komisi III akan terus mengawasi jalannya proses hukum di KPK, termasuk memastikan agar penanganan kasus berjalan sesuai prinsip good governance.

Baca Juga: Telusuri Uang Korupsi Kuota Haji, KPK Buka Peluang Periksa Petinggi GP Ansor Lainnya

Sebagai mitra kerja, Komisi III DPR RI akan memastikan KPK menjalankan tugasnya dengan benar. Publik berhak tahu sejauh mana penanganan kasus ini.

Dia juga meminta agar semua pihak dapat mendukung kerja KPK, bukan justru menghalang-halangi. Pemberantasan korupsi adalah kerja bersama yang membutuhkan integritas, keberanian, dan komitmen semua elemen bangsa.

"Korupsi kuota haji bukan sekadar tindak pidana biasa, melainkan kejahatan yang merampas hak umat untuk beribadah. Karena itu, semua pihak harus mendukung KPK. Jangan sampai ada pihak yang mencoba melindungi pelaku dengan alasan apapun," tegasnya.