Data Pemilu Bocor, KPU dan Kominfo Berpotensi Melanggar UU

 

 

AKURAT.CO Kebocoran data DPT Pemilu 2024 oleh hacker dengan anonim Jimbo yang mengeklaim mendapatkannya dari situs kpu.go.id berpotensi melanggar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP).

 

Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber Indonesia CISSReC, Pratama Persadha, menilai, peretasan yang dilakukan hacker berjuluk Jimbo membuat data pemilih menjadi tidak rahasia lagi dan rawan dimanipulasi. 

 

"Ada 252 juta data yang diambil dari KPU, dari Sidalih (sistem daftar pemilih). Ternyata ada banyak data double di situ. Saya juga enggak tahu kenapa double," jelasnya dalam diskusi virtual bertajuk "Ngeri, Data Pemilih Bocor" yang dikutip Minggu (3/12/2023). 

 

Menurut Pratama, KPU selaku lembaga penyelenggara dan Kominfo sebagai penjamin informasi dan data harus bertanggung jawab atas kebocoran data tersebut.

 

Sebab, KPU sebagai pemegang data pemilih tidak dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat.

 

 

"Jadi ini yang menurut saya tidak menjadi pelajaran. Karena KPU setiap ada event pemilu selalu jadi target peretasan, dan berkali-kali juga jebol. Dan ini hal yang tidak bisa dibiarkan lagi," terangnya. 

 

Selain itu, Kementerian Kominfo juga harus ikut bertanggung jawab. Tetapi, Menteri Kominfo, Budi Arie, malah menganggap remeh soal kebocoran data DPT Pemilu 2024. 

 

Padahal, data yang dicuri dari situs kpu.go.id mencakup keterangan nama lengkap, Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Kartu Keluarga, Nomor KTP (berisi nomor paspor untuk pemilih di luar negeri), jenis kelamin, tanggal lahir, status pernikahan, alamat lengkap, serta kodefikasi Tempat Pemungutan Suara (TPS),  pihaknya menampik adanya salinan data yang dipegang. 

 

"Ini sudah ada data bocor, kemarin Menteri Kominfo bilang ini data biasa saja, data DPT," ucap Pratama.

 

Baca Juga: Data KPU Bocor, Menkominfo Kena Getahnya...