AKURAT.CO Komisi III DPR meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan evaluasi terkait adanya dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, oleh Ketua KPK, Firli Bahuri.
Anggota Komisi III, Rudi Masud, menyebut KPK seharusnya melakukan evaluasi terhadap banyaknya skandal yang selama ini melibatkan sejumlah petingginya.
"Isu penyuapan, tentang pemerasan beberapa kali pernah menimpa lembaga antirasuah ini. Pejabat KPK terbukti bersalah dan mendapat hukuman karena melanggar kode etik. Ini seharusnya menjadi perhatian dan sekaligus juga bahan evaluasi oleh KPK," jelasnya saat dihubungi Akurat.co, Selasa (10/10/2023).
Baca Juga: Jokowi Belum Mau Evaluasi Firli Bahuri
Menurut Rudi, baik kasus korupsi Syahrul Yasin Limpo dan dugaan pemerasan oleh Ketua KPK harus sama-sama diusut tuntas.
Transparansi juga penting agar publik tidak bertanya-tanya, bahkan membuat asumsi yang tidak mengenakkan.
"Isu pemerasan yang dilakukan Firli terhadap SYL dan dugaan korupsi di Kementan ini harus dituntaskan tentunya. Dua kasus ini kita kawal. Dikawal publik tentunya harus transparan, jangan sampai berhenti di tengah jalan karena publik tentunya kan menduga-duga akan terjadi barter kasus, yang tentunya akan mencederai penegakan hukum di Indonesia," paparnya.
Baca Juga: Polda Metro Jaya Jangan Gentar Periksa Ketua KPK Firli Bahuri
Anggota Fraksi Partai Golkar mengatakan, Komisi III akan mendorong kasus tersebut hingga selesai. Dikarenakan DPR saat ini sedang masa reses maka pembahasan di Komisi III akan dilakukan mulai awal bulan November mendatang.
"Kita juga akan mendorong untuk segera dituntaskan. Kebetulan hari ini masa sidang masih reses, mungkin setelah masa reses tentunya kita akan dibahas di komisi. Begitu juga dengan kasus Kementan yang saat ini sedang ditangani KPK," beber Rudi.
Dia menambahkan, KPK harusnya menegakkan hukum tanpa pandang bulu namun tetap harus berpegang pada asas praduga tak bersalah. Rudi pun meminta publik untuk bersabar sampai kasus ini benar-benar terbukti dan selesai.
"Mestinya hukum ditegakkan untuk semua tanpa pandang bulu tetapi berpegang pada asas praduga tak bersalah. Biar proses hukum ini berjalan akan membuktikan apakah SYL betul korupsi dan Ketua KPK melaksanakan pemerasan. Publik harus bersabar, menunggu proses hukum yang berjalan baik di KPK dan Polda Metro. Nah, jadi mari kita sama-sama mendorong dan kawal proses hukum ini," demikian Rudi.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini

Terpopuler
- 1KDM dan Pramono Anung Sambangi Istana Pakai Dasi Biru di Tengah Kabar Gibran Mundur, Ada Apa?
- 2Hotman Paris Bongkar Kejanggalan Putusan MK soal Ijazah Gibran: Tidak Berwenang, Kok Bahas Substansi?
- 3Moto3 Qatar: Hiroshi Aoyama Puji Manajemen Ban Veda Ega Pratama di Lusail
- 4Cek BSU November 2026 Pakai NIK KTP, Benarkah Bantuan Rp900 Ribu Sudah Cair?
- 5Kalender Jawa 8 November 2026: Watak Weton Minggu Dikenal Pekerja Keras
- 6Gerakan Indonesia Baru Jadikan Sekretariat Wapres Posko Perlawanan Politik
- 7Tiga Kader PSI di Kabinet Prabowo Kompak Mundur dari Partai, Bestari Barus: Kami Terima, Tapi Merasa Kehilangan
- 8Jadwal Timnas Indonesia U-17 di Kualifikasi Piala Asia 2027, Cek Lawan dan Syarat Lolos
- 9Dugaan Makar Diusut, Kepala Bakom: Prabowo Tegakkan Hukum Tanpa Pandang Bulu
- 10Prabowo Terima Surat Kepercayaan 11 Duta Besar LBBP Negara Sahabat, Ini Daftarnya








