Akurat Logo

Marak Perilaku Korupsi di Indonesia, Ini yang Salah dengan Pemerintah menurut Islam

Lufaefi | 16 November 2026, 11:00 WIB
Marak Perilaku Korupsi di Indonesia, Ini yang Salah dengan Pemerintah menurut Islam
Marak korupsi di Indonesia - Akurat.co

AKURAT.CO Korupsi masih menjadi persoalan serius dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Berbagai kasus yang melibatkan pejabat publik, kepala daerah, hingga aparatur pemerintahan menunjukkan bahwa praktik penyalahgunaan kekuasaan belum sepenuhnya dapat diberantas.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat sedikitnya 36 operasi tangkap tangan (OTT) sepanjang 2025 hingga 19 Oktober 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 21 melibatkan kepala daerah dan 15 lainnya terjadi di kementerian, lembaga, serta institusi terkait.

Data tersebut menunjukkan bahwa praktik korupsi masih ditemukan di berbagai tingkatan pemerintahan. Lantas, apa sebenarnya yang salah dengan tata kelola pemerintahan sehingga korupsi terus berulang?

Baca Juga: 7 Kesalahan Orang Tua dalam Mendidik Anak Perspektif Al-Qur'an

Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar, mengidentifikasi sejumlah faktor yang menyebabkan korupsi sulit diberantas. Dalam kajian yang dipublikasikan UGM pada Maret 2025, ia menyoroti pragmatisme, keserakahan, dan kegagalan membangun sistem pemerintahan yang efektif.

Menurutnya, korupsi tidak hanya berkaitan dengan persoalan moral individu, tetapi juga dipengaruhi sistem yang membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan. Ketika pengawasan lemah dan transparansi tidak berjalan, praktik koruptif semakin mudah terjadi.

Persoalan tersebut juga tercermin dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia. Transparency International Indonesia melaporkan skor Indonesia pada 2025 berada di angka 34 dari 100, turun tiga poin dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 37.

Selain persoalan pengawasan, tata kelola konflik kepentingan dan transparansi pembiayaan politik juga menjadi perhatian. Laporan OECD Anti-Corruption and Integrity Outlook 2026 menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi kesenjangan antara kualitas regulasi dan pelaksanaannya, terutama dalam transparansi lobi politik dan pembiayaan partai.

Dalam perspektif Islam, persoalan korupsi sesungguhnya berkaitan erat dengan pengkhianatan terhadap amanah. Allah SWT berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

"Janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil." (QS. Al-Baqarah: 188).

Ayat tersebut mengingatkan bahwa kekuasaan dan kekayaan publik tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.

Baca Juga: Barikade Gus Dur Usulkan Said Aqil Siroj Jadi Wapres, Minta Prabowo Pertimbangkan

Karena itu, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan penangkapan dan hukuman. Pemerintah perlu memperkuat pengawasan, transparansi anggaran, independensi lembaga penegak hukum, serta pendidikan antikorupsi sejak dini.

Pada akhirnya, pertanyaan tentang apa yang salah dengan pemerintah tidak bisa dijawab hanya dengan menunjuk individu yang tertangkap korupsi. Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana membangun sistem yang mampu mencegah penyalahgunaan kekuasaan, sekaligus memastikan setiap pejabat mempertanggungjawabkan amanahnya kepada rakyat.

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Lufaefi
Reporter
Lufaefi
Lufaefi
Editor
Lufaefi