Akurat Logo

Barikade Gus Dur Usulkan Said Aqil Siroj Jadi Wapres, Minta Prabowo Pertimbangkan

Lufaefi | 16 November 2026, 07:00 WIB
Barikade Gus Dur Usulkan Said Aqil Siroj Jadi Wapres, Minta Prabowo Pertimbangkan
KH Said Aqil Siroj - Dok. NU Online

AKURAT.CO Nama mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Said Aqil Siroj, diusulkan masuk dalam bursa calon Wakil Presiden Republik Indonesia. Usulan tersebut disampaikan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Barikade Gus Dur kepada Presiden Prabowo Subianto.

Wakil Ketua Umum DPP Barikade Gus Dur, Sudarsono Rahman, mengatakan organisasinya mendorong Presiden Prabowo mempertimbangkan Said Aqil Siroj sebagai salah satu figur yang layak menjadi Wakil Presiden.

Pernyataan tersebut disampaikan melalui keterangan tertulis pada Jumat (13/11/2026).

Menurut Sudarsono, Said Aqil memiliki sejumlah keunggulan, mulai dari pengalaman kepemimpinan di organisasi Islam terbesar di Indonesia hingga kapasitas keulamaan dan komitmennya terhadap Islam moderat.

Baca Juga: Bursa Calon Wapres

Ia menilai pengalaman Said Aqil memimpin PBNU selama dua periode menjadi salah satu modal penting untuk menjalankan tanggung jawab dalam pemerintahan.

Selain itu, Said Aqil dinilai memiliki otoritas moral sebagai ulama serta rekam jejak dalam memperjuangkan persatuan bangsa dan kehidupan keagamaan yang moderat.

Sudarsono berharap pembahasan mengenai figur Wakil Presiden tidak semata-mata menjadi arena perebutan pengaruh politik. Menurutnya, momentum tersebut perlu diarahkan untuk memperkuat persatuan nasional dan menghadirkan kepemimpinan yang memiliki integritas.

Said Aqil Siroj sendiri bukan figur baru dalam politik dan organisasi keagamaan nasional. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Umum PBNU selama dua periode, yakni 2010–2021. Saat ini, ia juga tercatat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.

Meski demikian, usulan Barikade Gus Dur tersebut belum merupakan pencalonan resmi. Hingga kini, dorongan tersebut masih berupa aspirasi organisasi kepada Presiden Prabowo.

Secara konstitusional, mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden dalam waktu paling lambat 60 hari.

Baca Juga: Gema Bangsa Nilai Dasco Layak Dipertimbangkan sebagai Wapres, Ini Tiga Alasannya

Dengan demikian, proses penentuan pengganti Wakil Presiden tetap harus mengikuti mekanisme konstitusi yang berlaku.

Usulan Barikade Gus Dur ini menambah dinamika pembicaraan mengenai figur kepemimpinan nasional. Pengalaman organisasi, kapasitas keulamaan, dan kemampuan mengelola pemerintahan menjadi sejumlah aspek yang kini turut diperbincangkan dalam melihat kelayakan seorang calon Wakil Presiden.

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Lufaefi
Reporter
Lufaefi
Lufaefi
Editor
Lufaefi