Mantan Menag Lukman Hakim Minta NU Jaga Jarak dari Politik Jelang Muktamar

AKURAT.CO Mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin meminta Nahdlatul Ulama (NU) menjaga jarak yang proporsional dari kekuasaan dan partai politik menjelang Muktamar ke-35 NU di Jombang, Jawa Timur.

Pesan tersebut disampaikan Lukman melalui catatannya menjelang pelaksanaan Muktamar NU yang dijadwalkan berlangsung di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, pada 27–31 Agustus 2026.

Lukman menilai NU memasuki abad kedua perlu tetap berpegang pada nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah (Aswaja) dengan mengedepankan kemaslahatan bersama, kemanusiaan, keadilan, serta kehidupan kebangsaan yang demokratis.

Baca Juga: Gus Lilur Minta Presiden Pastikan Tak Ada Intervensi Pemerintah di Muktamar NU

Ia mengingatkan pengurus NU agar menjadikan Muqaddimah Al-Qanun Al-Asasi NU, Statoeten NU 1926, Khittah NU 1926, dan Penetapan Kembali ke Khittah NU 1984 sebagai pijakan dalam menjalankan organisasi.

Menurut Lukman, tantangan NU pada abad kedua semakin kompleks seiring perubahan karakter masyarakat yang semakin terdidik, urban, dan terdigitalisasi. Perkembangan kecerdasan buatan (AI), perubahan pola dakwah, penguatan ekonomi, ketahanan budaya, hingga persoalan lingkungan membutuhkan respons yang adaptif tanpa meninggalkan prinsip dasar keaswajaan.

Dalam bidang politik, Lukman menekankan pentingnya NU mengambil posisi yang setara terhadap seluruh partai politik sekaligus mempertahankan independensi dari pemerintah.

"Relasi NU dan negara atau pemerintahan haruslah tetap berjarak. NU tak boleh terlalu dekat sehingga melekat dengan pemerintah, tetapi juga tak boleh terlalu jauh sehingga terpisah sama sekali dari negara," ujar Lukman.

Ia menilai NU sebagai bagian dari kekuatan masyarakat sipil harus tetap memiliki daya kritis terhadap berbagai persoalan publik. Di antaranya kebebasan pers, pelanggaran hak asasi manusia (HAM), praktik otoritarianisme, kerusakan lingkungan, serta ketimpangan sosial dan ekonomi.

Lukman juga menyoroti tata kelola keuangan organisasi. Menurut dia, penggalangan dana NU harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Ia secara khusus mengingatkan agar NU menjauhi konsesi bisnis yang berpotensi menimbulkan konflik sosial dan dampak negatif bagi masyarakat.

"Pengelolaan izin usaha pertambangan yang mendatangkan fitnah dan mafsadah harus ditinggalkan dan dijauhi," katanya.

Selain persoalan hubungan dengan pemerintah dan pengelolaan organisasi, Lukman mengingatkan peserta Muktamar agar menjaga etika selama proses permusyawaratan.

Baca Juga: Jelang Muktamar NU, Alissa Wahid Dorong Nilai Gus Dur Diwujudkan dalam Tindakan

Ia meminta para muktamirin, pengurus, dan calon pemimpin NU mengedepankan akhlak dalam seluruh tahapan Muktamar serta menolak praktik jual beli suara.

Menurut dia, proses pemilihan kepemimpinan NU harus dijaga dari praktik transaksional agar marwah dan kemandirian organisasi tetap terpelihara.

Muktamar ke-35 NU akan menjadi forum permusyawaratan penting untuk menentukan kepemimpinan dan arah organisasi dalam menghadapi tantangan abad kedua. Pesan Lukman menempatkan isu independensi NU, relasi dengan pemerintah, tata kelola organisasi, serta integritas proses Muktamar sebagai sejumlah persoalan penting yang perlu mendapat perhatian peserta.