Guru Besar UI: Calon Ketua Umum PBNU Harus Tawarkan Program Konkret, Tidak Ngawang!

AKURAT.CO Guru Besar Universitas Indonesia (UI) sekaligus mantan Ketua PBNU, Prof. Hanief Saha Ghafur, menilai Nahdlatul Ulama (NU) membutuhkan pemimpin yang memiliki kemampuan manajerial untuk mentransformasi organisasi agar mampu menjawab tantangan yang semakin kompleks.

Menurut Hanief, NU tidak kekurangan ulama maupun tokoh yang layak memimpin. Namun, organisasi sebesar NU membutuhkan sosok yang mampu mengelola perubahan dan menjalankan transformasi secara nyata.

"NU kaya akan calon pemimpin dan ulama besar. Yang masih dibutuhkan adalah lebih banyak manajer yang mampu menggerakkan organisasi menuju transformasi," ujar Hanief, dikutip Jumat (31/7/2026).

Ia mengibaratkan NU sebagai organisasi yang terus membesar sehingga memerlukan sistem manajemen yang lebih adaptif agar tetap mampu bergerak cepat mengikuti perkembangan zaman.

Hanief menegaskan, Muktamar Ke-35 tidak hanya menjadi ajang memilih pemimpin baru, tetapi juga momentum memperkuat transformasi organisasi, mulai dari aspek kepemimpinan, tata kelola, hingga kebijakan yang berorientasi pada masa depan.

Karena itu, ia mendorong seluruh calon Ketua Umum PBNU menyampaikan visi, program kerja, target, serta indikator keberhasilan secara terbuka sebelum pemilihan berlangsung.

"Publik NU berhak mengetahui calon akan membawa NU ke mana, program apa yang akan dijalankan, targetnya apa, dan bagaimana mengukurnya. Jangan sampai setelah terpilih baru menyusun visi. Program harus konkret, realistis, terukur, dan dapat dilaksanakan," katanya.

Hanief mengingatkan, program organisasi tidak boleh berhenti pada slogan atau gagasan normatif tanpa peta jalan yang jelas. Menurutnya, setiap program harus disertai rencana aksi, target waktu, indikator keberhasilan, serta dukungan sumber daya yang memadai.

"Program harus memiliki rencana aksi, target waktu, indikator keberhasilan, dan sumber daya yang jelas. Kalau hanya berhenti pada seminar atau wacana, organisasi tidak akan bergerak," tegasnya.

Selain itu, Hanief menilai PBNU perlu memperkuat tata kelola organisasi melalui pembentukan Majelis Tahkim sebagai mekanisme penyelesaian sengketa secara berjenjang, mulai dari tingkat cabang hingga pusat. Ia juga mengusulkan penyusunan regulasi internal mengenai etika pengurus, penanganan pelanggaran kode etik, serta penyusunan Rencana Induk Pengembangan NU sebagai pedoman jangka panjang organisasi.

"Yang paling penting bukan siapa calonnya, tetapi apakah calon tersebut sesuai dengan kebutuhan organisasi. NU membutuhkan arah yang jelas, tata kelola yang kuat, dan kepemimpinan yang mampu menjalankan agenda transformasi demi kemajuan organisasi dan bangsa," tegas Hanief.