PBNU Bentuk Tim Survei Lokasi Muktamar ke-35 NU, Final Diputuskan 7 Juli

AKURAT.CO Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) membentuk Tim Survei Lokasi Muktamar ke-35 NU yang akan bertugas menilai kesiapan sejumlah pondok pesantren sebagai calon tuan rumah pelaksanaan Muktamar. Hasil survei dijadwalkan menjadi dasar penetapan lokasi definitif pada Rapat Harian Syuriyah-Tanfidziyah PBNU, Selasa, 7 Juli 2026.
Wakil Ketua Umum PBNU KH Amin Said Husni mengatakan pembentukan tim tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) NU 2026 yang digelar di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Kediri.
"Ketua Tim Survei adalah Ketua SC, yaitu Kiai Ahmad Said Asrori, sedangkan Sekretaris Tim Survei adalah Sekretaris SC, Prof Dr Muhammad Nuh," kata Amin Said usai Rapat Harian Tanfidziyah PBNU di Jakarta, Kamis (2/7/2026).
Baca Juga: Jelang Muktamar ke-35 NU, Muncul Narasi Tiga Kubu; PBNU Belum Putuskan Lokasi Penyelenggaraan
Ia menjelaskan, tim survei dibentuk berdasarkan keputusan rapat panitia gabungan yang melibatkan unsur Steering Committee (SC), Organizing Committee (OC), serta panitia Munas-Konbes dan Muktamar ke-35 NU.
Tim akan melakukan survei ke sembilan pondok pesantren yang berada di lima provinsi. Lokasi tersebut meliputi Pondok Pesantren Syekh Al-Falah di Padang, Sumatra Barat; Pondok Pesantren Al-Hamid dan Pondok Pesantren Daarurrahman di Jakarta; Pondok Pesantren Buntet, Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin, serta Pondok Pesantren Kempek di Cirebon, Jawa Barat; Pondok Pesantren Lirboyo di Kediri, Jawa Timur; Pondok Pesantren Tambakberas di Jombang; dan Pondok Pesantren Qomarul Huda Bagu di Lombok, Nusa Tenggara Barat.
Khusus Pondok Pesantren Tambakberas, PBNU mempertimbangkannya sebagai lokasi pembukaan Muktamar.
"Ada juga kemungkinan Pondok Pesantren Tambakberas, dengan catatan Tambakberas akan disurvei untuk lokasi pembukaan Muktamar. Kemudian yang kelima ada Pondok Pesantren Qomarul Huda Bagu di Lombok," ujar Amin Said.
Menurutnya, tim survei akan mulai bekerja pada Sabtu dan Ahad, 4-5 Juli 2026. Laporan hasil survei akan dibahas dalam Rapat Harian Syuriyah-Tanfidziyah PBNU untuk menentukan lokasi penyelenggaraan Muktamar secara final.
"Insyaallah, pada Rapat Harian Syuriyah-Tanfidziyah tanggal 7 Juli itu sudah bisa diputuskan mengenai lokasi Muktamar yang final," katanya.
Selain membahas lokasi penyelenggaraan, rapat tersebut juga akan memfinalkan berbagai materi Muktamar sebagai tindak lanjut hasil Munas dan Konbes NU 2026.
Di sisi lain, PBNU masih menyelesaikan proses finalisasi kepesertaan Muktamar ke-35 NU. Saat ini telah disusun Daftar Peserta Sementara (DPS) yang selanjutnya akan diverifikasi bersama para ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU).
Baca Juga: PBNU Siapkan Kanal Informasi Resmi Muktamar ke-35 NU, Gunakan Subdomain Khusus
"Selanjutnya, daftar peserta sementara akan dicross check dengan ketua-ketua PW hingga benar-benar dipastikan cabang-cabang dan wilayah yang valid serta telah terverifikasi untuk menjadi peserta Muktamar, kemudian ditetapkan sebagai Daftar Peserta Tetap (DPT)," tutur Amin Said.
PBNU menargetkan Daftar Peserta Tetap (DPT) Muktamar ke-35 NU dapat ditetapkan paling lambat pada pertengahan Juli 2026.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 1Cara Cek Penerima BSU Kemnaker 2026 Pakai NIK, Begini Status Link Resminya
- 2Setelah 'Cabut' dari Timnas Portugal, Masa Depan Cristiano Ronaldo dalam Ketidakpastian
- 3Prediksi Belgia vs Turki 3 Oktober 2026: Susunan Pemain, H2H, dan Skor
- 4Asian Games: Indonesia Berpeluang Raih 5 Emas Besok, Padel Salah Satunya!
- 5Moto3 Jepang: Tanpa Alasan! Hiroshi Aoyama Tuntut Veda Ega Pratama dan Zen Mitani All Out di 'Kandang'
- 6Trump Siapkan Tambahan 10.000 Pasukan AS ke Timur Tengah, Senator Desak Kongres Hentikan Dana Perang Iran
- 7Kalender Jawa 2 Oktober 2026: Watak Weton Jumat Pahing Dikenal Punya Cita-Cita Tinggi
- 8Dokumen Pendidikan Gibran Dilaporkan ke Bareskrim, Keaslian Syarat Cawapres 2024 Jadi Sorotan
- 9Anak Usaha Lyman Group Urus HGB Kota Baru Parahyangan ke ATR/BPN, KPK Dalami Setorannya
- 10KPK Buka Peluang Periksa Nusron Wahid di Kasus ATR/BPN, Dalami Alur Setoran hingga Pusat









