Aturan Baru Pengelolaan Tambang NU Akan Dibahas dalam Munas-Konbes 2026

AKURAT.CO Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) 2026 akan membahas penyusunan regulasi baru terkait pengelolaan konsesi tambang yang dimiliki organisasi. Pembahasan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Minggu (21/6/2026) sebagai salah satu agenda strategis forum.

Sekretaris Organizing Committee (OC) Munas-Konbes NU, Amin Said Husni, mengatakan aturan baru diperlukan untuk memastikan pengelolaan konsesi tambang berjalan secara tertib, transparan, dan sesuai prinsip tata kelola yang baik.

Menurutnya, regulasi tersebut juga bertujuan menjaga agar pengelolaan tambang tetap berada dalam kendali organisasi dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan individu maupun kelompok tertentu.

“Tambang ini betul-betul milik Nahdlatul Ulama, bukan milik perorangan, bukan milik badan usaha apa pun,” ujar Amin Said, Sabtu (20/6/2026).

Ia menjelaskan, Munas-Konbes tahun ini menjadi momentum penting karena merupakan Konbes terakhir sebelum pelaksanaan Muktamar NU. Karena itu, berbagai aturan strategis yang menyangkut masa depan organisasi perlu dirumuskan dan disepakati dalam forum tersebut.

“Jadi perlu ada aturan baru dan ini adalah kesempatan satu-satunya karena ini merupakan Konbes terakhir sebelum Muktamar,” katanya.

Pembahasan tata kelola tambang menjadi salah satu isu penting seiring diperolehnya konsesi tambang oleh NU. Organisasi berharap keberadaan konsesi tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi warga Nahdliyin dan masyarakat.

Melalui regulasi yang akan disusun, hasil pengelolaan tambang diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung program-program organisasi, penguatan pendidikan pesantren, pemberdayaan ekonomi umat, serta berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan.

Munas-Konbes NU 2026 yang digelar di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Kediri, akan membahas sejumlah agenda strategis lainnya, termasuk persoalan keorganisasian dan persiapan menuju Muktamar NU yang akan menentukan kepemimpinan baru organisasi untuk periode mendatang.