Timwas DPR RI: Persoalan Haji di Mina Terus Terulang Setiap Tahun

AKURAT.CO Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI menyoroti berbagai persoalan yang kembali muncul di kawasan Mina pada pelaksanaan ibadah haji 1447 H/2026 M. Kepadatan jemaah, keterbatasan fasilitas, hingga persoalan kenyamanan dinilai masih menjadi tantangan yang terus berulang setiap tahun dan membutuhkan solusi jangka panjang.

Ketua Komisi VIII DPR RI sekaligus anggota Timwas Haji DPR RI, Marwan Dasopang, mengatakan bahwa secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berjalan baik dan patut diapresiasi. Berbagai tahapan pelayanan kepada jemaah sejak kedatangan hingga pelaksanaan puncak haji dinilai berlangsung sesuai rencana.

Meski demikian, menurut Marwan, kondisi di Mina masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Keterbatasan kapasitas kawasan Mina menyebabkan kepadatan jemaah sulit dihindari, terutama saat jutaan jemaah dari berbagai negara berkumpul untuk melaksanakan mabit dan lempar jumrah.

Baca Juga: 132.568 Jemaah Haji Indonesia Tinggalkan Mina, Mayoritas Pilih Nafar Awal

“Secara keseluruhan penyelenggaraan haji berjalan baik. Namun persoalan di Mina masih menjadi tantangan yang terus muncul dan perlu mendapatkan perhatian serius,” ujarnya di Mina, Jumat (29/5/2026).

Marwan menjelaskan bahwa tingginya jumlah jemaah yang berada di Mina dalam waktu bersamaan berdampak pada berkurangnya ruang gerak serta menurunnya tingkat kenyamanan jemaah. Selain itu, Timwas Haji DPR RI juga menerima berbagai laporan terkait fasilitas dasar yang belum optimal.

Beberapa jemaah dilaporkan mengeluhkan pendingin udara (AC) yang tidak bekerja maksimal serta ketersediaan air yang belum mencukupi di sejumlah titik. Kondisi tersebut dinilai semakin terasa karena tingginya kepadatan jemaah di kawasan yang memiliki keterbatasan lahan.

Menurutnya, persoalan Mina tidak dapat terus-menerus diselesaikan dengan pendekatan yang sama. Diperlukan terobosan baru untuk memberikan kenyamanan dan keselamatan yang lebih baik bagi jemaah haji Indonesia pada masa mendatang.

Salah satu opsi yang diusulkan adalah pembangunan tenda bertingkat apabila perluasan kawasan Mina sudah tidak memungkinkan dilakukan. Dengan konsep tersebut, kapasitas penampungan jemaah diharapkan dapat meningkat tanpa harus menambah luas area yang tersedia.

“Kita harus mulai memikirkan formula baru. Jika area Mina memang tidak bisa diperluas, maka berbagai alternatif, termasuk pembangunan tenda bertingkat, perlu dipertimbangkan secara serius,” kata Marwan.

Selain pembangunan fisik, Timwas Haji DPR RI juga mendorong optimalisasi skema tanazul sebagai solusi untuk mengurangi kepadatan. Melalui skema tersebut, sebagian jemaah dapat bermalam di hotel yang telah ditentukan tanpa harus menginap di tenda Mina, dengan tetap mengikuti ketentuan yang berlaku.

Marwan memperkirakan sekitar 60 ribu jemaah Indonesia berpotensi mengikuti skema tersebut karena lokasi hotel mereka masih memungkinkan untuk mendukung mobilitas menuju lokasi ibadah. Jika diterapkan secara optimal, ruang di Mina diyakini akan menjadi lebih longgar dan nyaman bagi jemaah lainnya.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa penerapan berbagai solusi tersebut membutuhkan kajian mendalam, perencanaan yang matang, serta komunikasi intensif dengan Pemerintah Arab Saudi.

Baca Juga: Timwas DPR Sayangkan Masih Ada Jemaah yang Sampai Pagi Belum Terangkut dari Arafah Menuju ke Muzdalifah dan Mina

Karena itu, koordinasi antara pemerintah Indonesia dan otoritas Saudi menjadi faktor penting dalam upaya menghadirkan solusi permanen bagi persoalan Mina.

“Persoalan Mina tidak boleh terus berulang setiap tahun tanpa solusi. Dibutuhkan langkah-langkah strategis dan kerja sama yang kuat agar kenyamanan serta keselamatan jemaah dapat terus ditingkatkan,” tegasnya.

Timwas Haji DPR RI berharap berbagai evaluasi yang dilakukan selama musim haji 2026 dapat menjadi bahan perbaikan untuk penyelenggaraan ibadah haji pada tahun-tahun mendatang, sehingga pelayanan kepada jemaah Indonesia semakin optimal dan berkualitas.