Timwas DPR Sayangkan Masih Ada Jemaah yang Sampai Pagi Belum Terangkut dari Arafah Menuju ke Muzdalifah dan Mina

AKURAT.CO Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI menyesalkan masih adanya jemaah haji Indonesia yang tertahan hingga pagi hari akibat keterlambatan armada bus pada fase pergerakan dari Arafah menuju Muzdalifah dan Mina dalam pelaksanaan ibadah haji 2026.

Anggota Timwas Haji DPR RI Abdul Wachid mengatakan, secara umum penyelenggaraan haji tahun ini menunjukkan perbaikan dibanding tahun sebelumnya. Namun demikian, sejumlah persoalan pada fase Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina) tetap menjadi perhatian serius untuk dievaluasi.

“Memang ada beberapa catatan minor, terutama saat pergerakan dari Arafah menuju Muzdalifah dan Mina,” kata Abdul Wachid kepada wartawan di kawasan Jamarat, Mina, Makkah, Kamis (28/5/2026).

Baca Juga: Ketua Timwas DPR Ungkap Sejumlah Catatan dan Apresiasi terhadap Pelaksanaan Haji 2026

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI itu mengungkapkan bahwa keterlambatan bus pengangkut menyebabkan sebagian jemaah tidak dapat segera diberangkatkan dari Arafah. Akibatnya, sejumlah jemaah harus menunggu hingga pagi hari sebelum akhirnya mendapatkan transportasi menuju Muzdalifah dan Mina.

“Ada yang tidak bisa berangkat sampai pagi, tapi alhamdulillah jam tujuh pagi bisa tertolong,” ujarnya.

Menurut Abdul Wachid, kendala transportasi tersebut harus menjadi bahan evaluasi penting bagi penyelenggara haji agar tidak kembali terjadi pada musim haji mendatang. Ia menegaskan seluruh jemaah berhak mendapatkan pelayanan yang aman dan nyaman selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci.

Selain persoalan transportasi, Timwas DPR juga menyoroti kondisi tenda jemaah di kawasan Arafah dan Mina yang dinilai masih terlalu padat. Kepadatan tersebut dinilai berpotensi mengurangi kenyamanan jemaah saat beristirahat setelah menjalani rangkaian ibadah yang menguras tenaga.

“Kita ingin kualitas tenda meningkat. Jangan sampai jemaah ditata seperti ikan pindang,” tegasnya.

Abdul Wachid menilai kapasitas tenda perlu ditingkatkan agar ruang gerak dan kenyamanan jemaah lebih terjamin. Menurutnya, peningkatan kualitas layanan dapat dilakukan dengan menaikkan standar pelayanan dari paket D menjadi paket C pada penyelenggaraan haji berikutnya.

Dengan peningkatan standar tersebut, fasilitas tenda, pendingin ruangan, hingga area tidur jemaah diharapkan menjadi lebih layak dan manusiawi.

Lebih lanjut, Politikus Partai Gerindra itu juga mendorong pemerintah menerapkan sistem kontrak jangka panjang dengan penyedia layanan haji, termasuk hotel, syarikah, dan katering. Langkah tersebut dinilai dapat menjaga konsistensi kualitas pelayanan sekaligus mempermudah proses evaluasi.

Baca Juga: Timwas DPR Apresiasi Layanan Haji Reguler di Mina, Soroti Kebutuhan Gizi dan Fasilitas Lansia

“Haji yang akan datang supaya kualitas terjaga baik, pelayanan baik, kita harus kontrak long-term lima tahun,” katanya.

Menurutnya, perusahaan penyedia layanan yang tidak mampu memenuhi standar pelayanan harus diberikan sanksi tegas, termasuk penghentian kerja sama. Hal itu penting untuk memastikan kualitas pelayanan kepada jemaah Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun.

Abdul Wachid menambahkan, berbagai catatan yang ditemukan selama pelaksanaan haji 2026 akan dibahas secara menyeluruh dalam rapat evaluasi setelah musim haji berakhir. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar perbaikan penyelenggaraan haji 2027.

“Nanti setelah haji selesai kami akan lakukan rapat evaluasi untuk persiapan haji 2027,” pungkasnya.