One Stop Service Haji 2026 Dinilai Baik, DPR Ingatkan Profesionalisme Petugas Jadi Kunci

AKURAT.CO Penerapan sistem one stop service dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026 dinilai sebagai langkah maju dalam memperkuat layanan kepada jemaah. Namun, keberhasilan sistem tersebut disebut tidak cukup hanya mengandalkan konsep dan integrasi layanan, melainkan juga sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia di lapangan.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, menegaskan bahwa skema one stop service yang diterapkan pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah pada dasarnya sudah tepat karena memudahkan proses pelayanan jemaah sejak di embarkasi.

“One stop service ini sudah menjadi bagian dari sistem penyelenggaraan. Jadi bukan ruang untuk praktik percaloan, karena semuanya sudah terintegrasi dalam mekanisme resmi,” ujar Selly Andriany Gantina di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Menurutnya, tantangan terbesar justru terletak pada kesiapan petugas yang menjalankan layanan tersebut. Sebab, sehebat apa pun sistem yang dibangun, pelayanan tetap akan ditentukan oleh kemampuan petugas dalam membantu kebutuhan teknis jemaah di lapangan.

Legislator Fraksi PDI Perjuangan itu menyoroti sejumlah layanan penting yang membutuhkan ketelitian dan profesionalisme tinggi, seperti distribusi dan aktivasi kartu nusuk, pembagian kartu identitas jemaah, hingga penyaluran biaya hidup (living cost).

Baca Juga: DPR RI Akan Pantau Layanan Haji 2026, Mulai dari Over Kapasitas Hotel hingga Menu Makanan yang Monoton

“Yang harus kita pastikan adalah apakah petugas yang ditempatkan benar-benar mampu membantu jemaah, termasuk dalam hal teknis seperti aktivasi nusuk dan distribusi layanan lainnya,” tegasnya.

Selly menilai, persoalan teknis seperti keterlambatan aktivasi nusuk atau lemahnya koordinasi layanan sering kali menjadi sumber kepanikan jemaah di Tanah Suci. Karena itu, petugas haji tidak cukup hanya hadir secara administratif, tetapi juga harus memiliki kemampuan komunikasi, respons cepat, dan pemahaman teknis yang baik.

Selain aspek petugas, DPR juga menekankan pentingnya koordinasi antara petugas haji Indonesia dengan pihak syarikat di Arab Saudi. Menurut Selly, pelayanan jemaah akan berjalan optimal jika koordinasi lintas pihak dilakukan sejak awal kedatangan hingga pelaksanaan puncak ibadah haji.

Ia menyebut, sistem layanan terintegrasi saat ini masih dominan berlangsung di embarkasi keberangkatan. Ke depan, pemerintah didorong membangun ekosistem layanan yang lebih menyeluruh dan terhubung hingga di Arab Saudi.

“Ke depan kita ingin layanan ini tidak hanya berhenti di embarkasi, tetapi terintegrasi secara penuh dengan dukungan ekosistem haji yang lebih kuat,” jelas politisi dari Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII tersebut.

Tak hanya itu, Selly juga menyinggung pentingnya penguatan infrastruktur pendukung, terutama layanan kesehatan. Ia menilai keberadaan rumah sakit haji dan sistem pemeriksaan kesehatan yang transparan menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji.

Menurutnya, aspek kesehatan jemaah kini menjadi isu krusial mengingat mayoritas jemaah Indonesia didominasi usia lanjut. Karena itu, layanan kesehatan tidak bisa lagi diposisikan sebagai pelengkap, melainkan bagian utama dari sistem pelayanan haji modern.

Komisi VIII DPR RI, lanjut Selly, akan terus melakukan pengawasan terhadap implementasi one stop service agar benar-benar memberi kemudahan, kepastian, dan kenyamanan bagi jemaah haji Indonesia.

Baca Juga: 298 Calon Jemaah Haji asal Lumajang Jatim Gagal Berangkat Tahun Ini, Ada Apa?

Ia berharap, penguatan pada sisi pelaksanaan teknis dan profesionalisme petugas mampu menjadikan sistem layanan haji Indonesia semakin baik dan adaptif terhadap tantangan di lapangan.

“Dengan penguatan pada aspek pelaksanaan di lapangan, sistem yang sudah dirancang tersebut dapat berjalan optimal dan mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji secara keseluruhan,” pungkasnya.