Lagi dan Lagi, 2 WNI Ditangkap Polisi Saudi, Diduga Edarkan Kuota Haji Ilegal

AKURAT.CO Fenomena haji ilegal kembali mencoreng wajah penyelenggaraan ibadah haji Indonesia. Di tengah pengawasan ketat Pemerintah Arab Saudi terhadap jamaah tanpa visa resmi, dua warga negara Indonesia (WNI) kembali ditangkap aparat keamanan Makkah karena diduga menawarkan layanan haji palsu kepada calon jamaah.

Kasus ini memperlihatkan bahwa praktik percaloan dan penyalahgunaan visa non-haji masih menjadi persoalan serius yang terus berulang setiap musim haji. Padahal, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj), Imigrasi, hingga aparat kepolisian telah berkali-kali mengingatkan masyarakat agar tidak tergiur jalur instan menuju Tanah Suci.

Menurut laporan media Saudi yang dikutip Senin (11/5/2026), patroli keamanan Makkah mengamankan dua WNI yang menetap di Arab Saudi karena diduga menyebarkan iklan layanan haji ilegal melalui media sosial. Mereka disebut menawarkan berbagai fasilitas haji tanpa prosedur resmi, termasuk kartu dan izin masuk palsu menuju kawasan Makkah.

Dalam penangkapan tersebut, aparat Saudi menemukan sejumlah barang bukti berupa kartu haji palsu dan perangkat yang digunakan untuk mendukung praktik penipuan. Kasus itu kemudian dilimpahkan kepada Kejaksaan Saudi untuk proses hukum lebih lanjut.

Dalam kasus terpisah, aparat Saudi juga menangkap seorang warga negara Saudi yang diduga memalsukan dokumen izin masuk ke Makkah. Otoritas keamanan Saudi kini memang memperketat pengawasan menjelang puncak haji 2026 demi mencegah membludaknya jamaah ilegal di kawasan Armuzna.

Fenomena haji ilegal sendiri bukan hanya terjadi di Arab Saudi, tetapi sudah terdeteksi sejak dari Indonesia. Satuan Tugas Pencegahan Haji Non-Prosedural mengungkap sedikitnya 95 calon jamaah mencoba berangkat menggunakan visa non-haji sejak satgas dibentuk pada 18 April 2026.

Sekretaris Ditjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenhaj, Rizka Anungnata, menyebut mayoritas modus yang digunakan adalah visa kerja. Selain itu, ada pula calon jamaah yang mencoba masuk dengan visa ziarah, transit negara ketiga, hingga menyamar sebagai penumpang biasa.

“95 ini adalah calon jamaah yang menggunakan visa non-haji. Kebanyakan modusnya menggunakan visa kerja,” ujar Rizka dalam keterangannya di Jakarta.

Sementara itu, pihak Imigrasi RI berhasil menggagalkan keberangkatan 80 WNI di berbagai bandara internasional Indonesia. Pengawasan diperketat terutama di Bandara Soekarno-Hatta, Juanda, Kualanamu, hingga Yogyakarta International Airport.

Pemerintah Arab Saudi sendiri telah menegaskan bahwa pelaksanaan ibadah haji hanya diperbolehkan menggunakan visa haji resmi. Siapa pun yang nekat masuk tanpa izin resmi dapat dikenai sanksi berat, mulai dari deportasi, denda besar, penjara, hingga blacklist masuk Arab Saudi selama bertahun-tahun.

Praktik haji ilegal sebenarnya sangat membahayakan jamaah. Selain rawan penipuan, jamaah nonprosedural tidak mendapatkan perlindungan layanan resmi, akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga layanan kesehatan selama berada di Tanah Suci. Dalam kondisi puncak haji yang sangat padat dan ekstrem, keberadaan jamaah ilegal juga bisa memicu kekacauan sistem pelayanan.

Masalah ini memperlihatkan adanya ironi besar dalam penyelenggaraan haji Indonesia. Di satu sisi, antrean haji reguler bisa mencapai puluhan tahun. Namun di sisi lain, masih banyak masyarakat yang tergoda jalan pintas karena iming-iming keberangkatan cepat.

Padahal, jalur instan semacam itu justru membuka ruang besar bagi mafia haji ilegal untuk mengambil keuntungan dari kegelisahan calon jamaah.

Karena itu, edukasi publik menjadi kunci penting. Masyarakat perlu memahami bahwa ibadah haji bukan hanya soal sampai ke Tanah Suci, tetapi juga soal keamanan, legalitas, dan keselamatan selama menjalankan ibadah.

Kemenhaj, aparat keamanan, tokoh agama, dan media perlu terus mengingatkan bahwa menggunakan visa non-haji bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi juga berisiko besar terhadap keselamatan jamaah sendiri.

Di tengah ketatnya pengawasan Saudi tahun ini, peluang lolos menggunakan jalur ilegal semakin kecil. Namun selama masih ada permintaan dari masyarakat, praktik percaloan haji ilegal tampaknya akan terus mencari celah baru setiap musim haji tiba.