Siapa Pemilik Shandika Widya Cinema? PH Xpose Uncensored Trans7 yang Singgung Pesantren Lirboyo

AKURAT.CO Polemik yang melibatkan acara Xpose Uncensored di Trans7 terus bergulir setelah menayangkan episode kontroversial tentang kehidupan pesantren.

Tayangan tersebut dinilai melecehkan martabat pesantren dan kiai, khususnya karena menggambarkan tradisi ta’dzim santri secara sinis dan menyimpang dari makna aslinya.

Belakangan diketahui, program tersebut diproduksi oleh rumah produksi (PH) Shandika Widya Cinema, bukan oleh tim internal Trans7.

Dalam rapat bersama DPR RI, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta perwakilan Himpunan Alumni Santri Lirboyo (Himasal) pada Kamis (16/10/2025), Direktur Utama Trans7, Atiek Nur Wahyuni, menjelaskan bahwa Xpose Uncensored bukan produksi inhouse Trans7.

“Program Xpose Uncensored itu diproduksi oleh rumah produksi (PH) Shandika Widya Cinema, bukan oleh inhouse production Trans7,” ujar Atiek dalam rapat tersebut.

Nama Heriyanto kemudian muncul sebagai sosok yang memimpin Shandika Widya Cinema. Ia disebut Atiek sebagai pimpinan sekaligus pemilik PH yang berlokasi di kawasan Cipinang, Jakarta Timur.

“Pimpinan dari Shandika adalah Bapak Heriyanto, lokasi alamat PH di Cipinang,” jelas Atiek.

Berdasarkan data perusahaan, alamat Shandika Widya Cinema tercatat di Jalan Media Masa Blok K No.188, Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur.

Heriyanto diketahui telah memimpin Shandika Widya Cinema sejak pendiriannya pada tahun 1995. Ia disebut oleh beberapa sumber sebagai anak dari jurnalis senior Pollycarpus Swantoro, yang dikenal aktif dalam dunia jurnalistik Indonesia melalui kegiatan Karya Latihan Wartawan (KLW) di bawah Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

Dalam kiprahnya, Heriyanto telah memproduksi berbagai acara populer di sejumlah stasiun televisi besar Tanah Air. Karya-karyanya mencakup program hiburan, infotainment, dan dokumenter.

Beberapa di antaranya adalah Kabar Kabari (RCTI), Status Selebritis (SCTV), Hot Issue (Indosiar), Untold Story (NET.), hingga Potret Selebriti (MDTV). Program Xpose Uncensored yang kini menjadi sorotan telah berjalan sejak 2013.

Namun, salah satu episodenya baru-baru ini menuai kecaman luas dari masyarakat pesantren. Episode tersebut menampilkan liputan tentang kehidupan santri setelah insiden ambruknya musala di Pondok Pesantren Al Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur.

Alih-alih memberikan empati atau edukasi, tayangan itu justru menampilkan framing negatif terhadap tradisi pesantren seperti berjalan jongkok di depan kiai dan membantu pekerjaan guru.

Dalam narasinya, tindakan ta’dzim tersebut disamakan dengan bentuk feodalisme atau penindasan, bahkan digambarkan secara hiperbolik seperti “digembleng Satpol PP.”

Narasi inilah yang memicu kemarahan luas di kalangan santri dan kiai. Banyak pihak menilai tayangan itu sebagai bentuk disinformasi dan pelecehan terhadap nilai luhur pesantren. Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahkan menyebut episode tersebut sebagai “keteledoran fatal dalam riset dan verifikasi data”.

Akibat kontroversi ini, Trans7 langsung mencabut kerja sama dengan Shandika Widya Cinema. PH tersebut resmi dicopot dari daftar mitra produksi program Xpose Uncensored. Keputusan ini diambil menyusul gelombang protes besar-besaran dari organisasi santri, kiai, hingga GP Ansor yang sempat mendatangi kantor Trans7 di kawasan Mampang, Jakarta Selatan.

Meski telah ada permintaan maaf dari pihak Trans7, polemik ini belum mereda. Publik kini menyoroti tanggung jawab moral dan profesional dari Shandika Widya Cinema sebagai produsen program yang dinilai tidak sensitif terhadap nilai-nilai keagamaan.

Di dunia media, isu ini menjadi peringatan penting tentang etika produksi konten, terutama ketika menyangkut simbol dan tradisi keagamaan yang sarat makna kultural.

Kasus ini menegaskan kembali pentingnya riset mendalam dan kepekaan budaya dalam setiap karya media. Pesantren bukan sekadar institusi pendidikan agama, melainkan pusat kebudayaan yang telah berperan besar dalam menjaga moralitas, nasionalisme, dan peradaban bangsa Indonesia.

Episode yang menyinggung pesantren itu bukan hanya bentuk ketidaktelitian jurnalistik, tetapi juga kegagalan memahami kompleksitas dunia pesantren sebagai pilar Islam Nusantara.

Dengan dicopotnya Shandika Widya Cinema dari daftar mitra Trans7, publik kini menunggu langkah lanjutan: apakah akan ada evaluasi total terhadap seluruh sistem produksi program hiburan yang bersentuhan dengan isu keagamaan, agar kejadian serupa tak terulang di masa depan.