Anggota Timwas Haji DPR Luluk Nur Hamidah Sayangkan Kurangnya Upaya Pemerintah Dukung Produktivitas Petani Indonesia

AKURAT.CO Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR menyoroti penggunaan bahan makanan impor dari Thailand untuk jemaah haji Indonesia.

Dalam pengecekan di Madinah pada Sabtu (8/6/2024), Anggota Timwas Haji DPR, Luluk Nur Hamidah, menyayangkan kurangnya upaya pemerintah dalam mendukung produktivitas petani Indonesia.

"Kita sangat menyayangkan mengingat jumlah jemaah haji kita yang sangat besar. Mengapa tidak ada langkah serius dari pemerintah untuk mendukung produktivitas petani kita sendiri?" ujar Luluk dikutip dari Laman Resmi DPR RI, Rabu (12/6/2024).

Luluk berharap pemerintah lebih mendukung kebutuhan makanan jemaah haji dengan mengimpor langsung dari Indonesia.

Baca Juga: Timwas Haji DPR RI Sidak Terminal Shaeeb Amer Makkah, Sebut Bus Jemaah Masih Jauh dari Harapan 'Ramah Lansia'

"Perluasan impor dan memperbesar jejaring agar pangan kita bisa memenuhi kebutuhan jemaah kita sendiri sangat penting. Thailand dan Vietnam mendapatkan manfaat dari jumlah jemaah kita yang besar, padahal kontribusi mereka relatif kecil," jelasnya.

Luluk juga menilai penggunaan beras lokal dari Indonesia akan membuat jemaah merasa lebih nyaman dan sehat.

"Menggunakan beras lokal Indonesia akan membuat jemaah kita merasa nyaman dan sehat. Mengapa pemerintah terkendala dalam mengekspor bahan baku ke Saudi untuk kebutuhan konsumsi jemaah haji kita?" papar Politisi Fraksi PKB ini.

Lebih lanjut, Luluk mempertanyakan kendala pemerintah dalam melakukan impor bahan makanan bagi jemaah haji, terutama masalah harga ekspor.

Baca Juga: Ketua Umum MUI Buya Anwar Abbas: Untuk Keselamatan, Jemaah Lebih Baik Ikut Skema Murur

"Jika kendalanya adalah harga ekspor, mengapa tidak ada langkah yang dipermudah? Jika perlu, subsidi dari negara bisa diberikan sehingga bahan baku tidak harus diimpor dari Thailand," tambahnya.

Timwas Haji DPR juga meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan haji.

"Kami akan meminta BUMN pangan, seperti ID Food dan RNI, untuk melihat peluang perbaikan di tahun mendatang," pungkas Luluk.