Kementerian Haji dan Umrah Bantah Isu Mafia Tender Haji 2026, Gus Irfan: Kalau Punya Bukti, Laporkan ke KPK

AKURAT.CO Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf Hasyim atau Gus Irfan, membantah keras tudingan adanya mafia dalam tender pelayanan haji tahun 2026. Ia menegaskan, seluruh proses seleksi pemenang tender dilakukan secara transparan dan sesuai prosedur yang berlaku.

“Kalau memang ada yang merasa punya data atau bukti, sampaikan saja ke KPK atau Kejaksaan. Biar bisa diselesaikan secara hukum,” ujar Gus Irfan di depan Kantor Kementerian Haji dan Umrah, Thamrin, Jakarta, Jumat (24/10/2025).

Pernyataan ini menanggapi tudingan adanya “mafia tender” yang mengondisikan penunjukan dua perusahaan pemenang tender—Rakeen Mashariq Al Mutamayizah Company for Pilgrim Service dan Albait Guests—sebagai operator pelayanan haji 2026.

Baca Juga: Kemenag Pastikan Peralihan Aset Haji ke Kemenhaj Berjalan Lancar dan Transparan

Menurut Gus Irfan, kedua perusahaan tersebut telah melalui analisis kualifikasi yang ketat oleh tim khusus kementerian. Ia juga membantah adanya campur tangan pihak luar, termasuk sosok bernama Amin Indragiri yang disebut-sebut memiliki peran penting dalam proyek itu.

“Enggak ada intervensi dari siapa pun. Saya punya tim sendiri yang menyeleksi. Amin memang CEO salah satu perusahaan, tapi tidak ada urusan dalam penentuan,” tegasnya.

Terkait foto dirinya bersama Amin Indragiri yang beredar di media sosial, Gus Irfan menjelaskan bahwa pertemuan tersebut dilakukan setelah proses bidding selesai dan hasil tender resmi ditetapkan. “Itu rapat resmi di Kantor Urusan Haji, dihadiri KJRI dan tim lengkap. Kalau mengondisikan tender itu biasanya diam-diam, bukan dalam rapat resmi,” ujarnya.

Gus Irfan juga menampik dugaan adanya imbalan atau fee dalam proses tender. Ia menegaskan, seluruh pemenang tender diminta bekerja semata untuk kepentingan jamaah.

“Tidak ada cashback, tidak ada fee. Kalau kamu merasa punya keuntungan, wujudkan saja dalam bentuk pelayanan terbaik untuk jamaah,” katanya.

Meski begitu, laporan terkait dugaan penyimpangan tender sudah masuk ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketua Pengurus Masyarakat Pemerhati Haji, Nu’man Fauzi, menyebut bahwa perusahaan yang ditunjuk oleh Kementerian Haji dan Umrah sebenarnya merupakan pihak lama yang hanya berganti nama.

“Syarikah yang menang sekarang itu sama saja seperti tahun-tahun sebelumnya. Cuma ganti baju,” ujarnya kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (8/10/2025).

Dugaan praktik permainan tender ini sebelumnya juga mencuat di media sosial melalui akun TikTok @suarabising, yang menyoroti keterlibatan dua perusahaan yang dianggap gagal memberikan pelayanan optimal pada musim haji 2024 dan 2025.

Baca Juga: KPK Kejar Aliran Dana Kuota Haji, Biro Travel Mulai Disisir

Menanggapi tudingan itu, Gus Irfan menyatakan siap jika harus diperiksa oleh aparat penegak hukum. “Monggo, silakan. Aman,” katanya singkat.

Ia menambahkan, Kementerian Haji dan Umrah tetap berkomitmen untuk memastikan penyelenggaraan haji berjalan transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan terbaik bagi jamaah.

“Yang kita perjuangkan adalah kenyamanan dan keamanan jamaah. Kalau ada yang mau mempermainkan haji, saya sendiri yang akan berhadapan,” tutupnya.