Kemenangan Demokrat di DPR dan Senat, Trump Harus Hadapi Oposisi Lebih Keras di Sisa Masa Jabatan

AKURAT.CO Partai Republik mengalami kekalahan besar dalam pemilihan umum paruh waktu atau midterm elections Amerika Serikat (AS) pada 3 November 2026. Hasil pemilu AS 2026 ini menjadi pukulan politik bagi Presiden Donald Trump setelah Partai Demokrat berhasil merebut kendali kedua kamar Kongres, yakni Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Kemenangan Partai Demokrat membuat Trump harus menghadapi Kongres yang dikuasai oposisi selama dua tahun terakhir masa jabatannya. Situasi ini berpotensi menghambat agenda politik pemerintahannya, mulai dari kebijakan ekonomi, tarif perdagangan, imigrasi, hingga perang dengan Iran.

Berdasarkan laporan The Associated Press (AP), hingga pukul 02.00 waktu setempat pada 4 November, Partai Demokrat telah mengamankan 53 dari 100 kursi Senat AS. Sementara itu, Partai Republik baru memperoleh 42 kursi dan enam kursi lainnya masih menunggu hasil akhir penghitungan suara.

Kemenangan Demokrat terbilang mengejutkan karena mereka berhasil merebut sejumlah kursi di negara bagian yang selama ini dikenal sebagai basis kuat Partai Republik. Di Kansas, kandidat Demokrat berhasil memenangkan kursi Senat untuk pertama kalinya sejak 1932.

Sementara di Texas, Partai Demokrat mengakhiri penantian selama 38 tahun setelah berhasil merebut kursi Senat yang terakhir kali mereka menangkan pada 1988. Hasil tersebut memperlihatkan perubahan peta politik di sejumlah wilayah yang selama ini menjadi kekuatan utama Partai Republik.

Dominasi Demokrat juga terlihat di DPR AS. Dari total 435 kursi yang diperebutkan, mereka berhasil mengamankan 223 kursi atau melampaui ambang batas mayoritas sebanyak 218 kursi. Partai Republik sejauh ini memperoleh 126 kursi.

Kekalahan Trump dan Ketidakpuasan Pemilih AS

Hasil pemilu paruh waktu AS 2026 dinilai bukan sekadar kemenangan elektoral Partai Demokrat, melainkan juga cerminan meningkatnya penolakan pemilih terhadap kepemimpinan Donald Trump.

Jajak pendapat pemilih setelah menggunakan hak suara atau exit poll CBS News menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Trump hanya mencapai 38 persen. Sekitar tiga perempat pemilih bahkan mengaku sangat tidak puas dengan kondisi Amerika Serikat saat ini.

Persoalan ekonomi menjadi salah satu faktor utama yang membebani Partai Republik. Inflasi tinggi dan meningkatnya biaya hidup membuat masyarakat semakin kritis terhadap kebijakan pemerintahan Trump.

Kondisi tersebut diperburuk oleh perang berkepanjangan dengan Iran serta kebijakan tarif perdagangan Trump yang turut memicu ketidakpastian ekonomi. Isu-isu tersebut menjadi sasaran kritik Partai Demokrat sepanjang masa kampanye.

Menjelang pemungutan suara, Trump berusaha mengonsolidasikan dukungan basis pemilih konservatif dengan melontarkan serangan terhadap Partai Demokrat. Dia menyebut lawan politiknya sebagai kelompok "kiri radikal" dan "komunis".

Namun, strategi tersebut tidak cukup efektif untuk mempertahankan dominasi Partai Republik. Kekalahan di sejumlah negara bagian yang selama puluhan tahun menjadi basis konservatif menunjukkan bahwa persoalan ekonomi dan ketidakpuasan terhadap pemerintahan Trump lebih menentukan pilihan pemilih.

Trump Siapkan Perlawanan, Kongres Berpotensi Buntu

Menghadapi hasil pemilu yang tidak menguntungkan, Trump menyatakan akan menerima hasil pemilihan dan bersedia bekerja sama dengan Partai Demokrat.

Dalam wawancara dengan The New York Times pada 3 November, Trump mengatakan akan "menerima sepenuhnya" hasil pemilu tersebut. Meski demikian, dia berpendapat kekalahan Partai Republik terjadi karena namanya tidak tercantum dalam surat suara.

Pada hari yang sama, Trump mengunggah foto sebuah topi merah bertuliskan "VETO" melalui akun Truth Social miliknya. Meski tidak memberikan penjelasan, unggahan tersebut ditafsirkan sebagai sinyal bahwa Trump siap menggunakan hak veto untuk menghalangi rancangan undang-undang yang bertentangan dengan agenda pemerintahannya.

Kemenangan Partai Demokrat di kedua kamar Kongres memang akan mengubah keseimbangan kekuasaan di Washington. Dengan mayoritas di Senat dan DPR, Demokrat memiliki ruang lebih besar untuk mengawasi kebijakan pemerintah, mengendalikan pembahasan anggaran federal, serta menjalankan penyelidikan terhadap berbagai keputusan pemerintahan Trump.

Sejumlah kebijakan yang berpotensi menjadi sasaran pengawasan antara lain tarif perdagangan, penanganan imigrasi, dan keterlibatan Amerika Serikat dalam perang dengan Iran.

Penguasaan Senat juga memberikan Demokrat pengaruh lebih besar dalam proses pengesahan pejabat tinggi pemerintahan dan hakim federal. Hal ini dapat mempersempit ruang gerak Trump dalam mengisi posisi-posisi strategis di lembaga pemerintahan dan peradilan.

Meski demikian, kemenangan Demokrat tidak serta-merta membuat mereka bisa membatalkan seluruh kebijakan Trump. Presiden AS tetap memiliki kewenangan menggunakan hak veto maupun perintah eksekutif untuk mempertahankan agenda pemerintahannya.

Situasi tersebut membuka kemungkinan terjadinya kebuntuan politik atau political gridlock antara Gedung Putih dan Kongres. Dengan Partai Demokrat menguasai lembaga legislatif, dua tahun terakhir pemerintahan Trump diperkirakan akan diwarnai pertarungan politik yang lebih sengit di Washington.

 Sumber: Donga