Trump Bantah Siap Longgarkan Sanksi Iran, Sebut Laporan Hoaks

AKURAT.CO Presiden Amerika Serikat Donald Trump membantah laporan yang menyebut dirinya siap melonggarkan sanksi terhadap Iran dan membuka kembali akses terhadap dana Iran yang selama ini dibekukan.

Trump menegaskan bahwa pemerintahannya tidak menawarkan konsesi apa pun kepada Teheran. Ia bahkan menyebut laporan mengenai rencana pelonggaran sanksi Iran tersebut sebagai informasi palsu.

“Ini tidak benar. Saya tidak menawarkan apapun kepada mereka,” kata Trump, Senin (29/9/2026). Ia juga menyebut laporan tersebut sebagai sebuah “HOAX” atau hoaks.

Sebelumnya, Axios melaporkan dengan mengutip sejumlah pejabat Amerika Serikat bahwa Trump disebut siap mempertimbangkan pelonggaran sanksi terhadap Iran serta pencairan dana Iran yang dibekukan. Langkah tersebut dikabarkan dapat dilakukan sebagai imbalan atas tindakan konkret Iran terkait program nuklirnya.

Laporan itu muncul ketika upaya diplomatik untuk mempersempit perbedaan antara Washington dan Teheran terus berlangsung. Mediator dari Qatar dan Pakistan disebut berupaya mencari titik temu di tengah meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran.

Namun, proses tersebut menghadapi sejumlah persoalan. Trump sebelumnya menolak proposal Iran yang berfokus pada persoalan Selat Hormuz, blokade angkatan laut, serta sanksi terhadap penjualan minyak Iran.

Persoalan Selat Hormuz menjadi salah satu isu penting dalam ketegangan Amerika Serikat dan Iran karena jalur tersebut merupakan rute strategis bagi perdagangan energi global.

Dengan bantahan terbaru Trump, belum ada indikasi dari pernyataan publik Presiden AS tersebut bahwa Washington telah menawarkan pelonggaran sanksi atau pembukaan dana Iran sebagai bagian dari negosiasi.

Perkembangan ini menunjukkan bahwa pembicaraan antara Amerika Serikat dan Iran masih berada dalam situasi yang dinamis. Di satu sisi, jalur diplomasi melalui mediator tetap berjalan, sementara di sisi lain Washington dan Teheran masih memiliki perbedaan terkait program nuklir Iran, sanksi ekonomi, minyak, dan Selat Hormuz.

Sumber: Shafaqnews