PM Pakistan Tegaskan Program Rudal Iran Tidak Dibahas dalam Kesepakatan dengan AS

AKURAT.CO Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menegaskan bahwa program rudal balistik Iran tidak termasuk dalam nota kesepahaman yang ditandatangani antara Amerika Serikat dan Iran untuk mengakhiri konflik kedua negara.
Pernyataan tersebut disampaikan Sharif usai menggelar pembicaraan dengan Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, di Islamabad. Ia menegaskan bahwa isu rudal balistik sama sekali tidak menjadi bagian dari agenda perundingan antara Washington dan Teheran.
“Saya dapat menyatakan dengan penuh keyakinan bahwa nota kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran tidak menyebut rudal balistik. Isu ini tidak pernah dibahas, tidak pernah masuk agenda, dan pihak Iran juga tidak ingin membahasnya,” kata Sharif.
Pernyataan tersebut muncul di tengah sorotan internasional terhadap kemampuan rudal Iran, yang selama ini menjadi salah satu isu sensitif dalam hubungan Teheran dengan negara-negara Barat.
Sharif juga mengkritik tuntutan yang meminta Iran membatasi program rudal balistiknya. Menurutnya, tuntutan tersebut tidak adil mengingat sejumlah negara lain di kawasan juga memiliki kemampuan persenjataan serupa.
“Saya ingin menegaskan dengan sangat jelas bahwa rudal balistik tidak boleh menjadi standar ganda,” ujarnya.
Perdana Menteri Pakistan menilai tidak adil jika sebagian negara diperbolehkan memiliki rudal balistik sementara Iran diminta menghentikan atau membatasi program yang sama.
“Tidak adil jika ada negara yang boleh memiliki rudal balistik, tetapi Iran tidak,” tambahnya.
Pernyataan Sharif memperlihatkan dukungan Pakistan terhadap posisi Iran dalam mempertahankan program pertahanan strategisnya. Di sisi lain, pernyataan tersebut juga mengindikasikan bahwa kesepakatan terbaru antara Amerika Serikat dan Iran lebih difokuskan pada upaya mengakhiri konflik serta menjaga stabilitas kawasan, tanpa menyentuh isu persenjataan rudal Teheran.
Meski nota kesepahaman telah ditandatangani, berbagai isu strategis antara Washington dan Teheran masih menjadi perhatian komunitas internasional seiring berlanjutnya proses menuju kesepakatan yang lebih permanen.
Sumber: APA
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 1KDM dan Pramono Anung Sambangi Istana Pakai Dasi Biru di Tengah Kabar Gibran Mundur, Ada Apa?
- 2Moto3 Qatar: Hiroshi Aoyama Puji Manajemen Ban Veda Ega Pratama di Lusail
- 3Cek BSU November 2026 Pakai NIK KTP, Benarkah Bantuan Rp900 Ribu Sudah Cair?
- 4Kalender Jawa 8 November 2026: Watak Weton Minggu Dikenal Pekerja Keras
- 5Gerakan Indonesia Baru Jadikan Sekretariat Wapres Posko Perlawanan Politik
- 6Tiga Kader PSI di Kabinet Prabowo Kompak Mundur dari Partai, Bestari Barus: Kami Terima, Tapi Merasa Kehilangan
- 7Mensesneg: Presiden Prabowo Tidak Menolak Niat Pengunduran Diri Wapres Gibran
- 8Hotman Paris Bongkar Kejanggalan Putusan MK soal Ijazah Gibran: Tidak Berwenang, Kok Bahas Substansi?
- 9Dugaan Makar Diusut, Kepala Bakom: Prabowo Tegakkan Hukum Tanpa Pandang Bulu
- 10Prabowo Terima Surat Kepercayaan 11 Duta Besar LBBP Negara Sahabat, Ini Daftarnya








