Australia Larang Sementara Warganya Pulang dari Kamp ISIS Suriah, Picu Kontroversi Politik

AKURAT.CO Pemerintah Australia pada Rabu (18/2) mengumumkan akan memberlakukan larangan sementara kembali ke Tanah Air terhadap satu warganya yang saat ini ditahan di kamp pengungsian di Suriah. Kebijakan ini diambil melalui kewenangan khusus yang jarang digunakan dan ditujukan untuk mencegah potensi aktivitas terorisme.

Sebanyak 34 warga Australia yang berada di sebuah fasilitas di Suriah utara—yang menampung keluarga tersangka militan kelompok Islamic State—sebelumnya diperkirakan akan dipulangkan setelah pembebasan mereka disetujui secara bersyarat oleh otoritas kamp. Namun, mereka sempat dibebaskan pada Senin sebelum akhirnya diminta kembali oleh otoritas Damaskus karena dinilai tidak memiliki dokumen yang memadai.

Pemerintah Australia telah menegaskan tidak akan memberikan bantuan kepada para warga yang berada di kamp tersebut. Otoritas keamanan juga tengah menyelidiki apakah ada individu yang berpotensi menimbulkan ancaman terhadap keamanan nasional.

Menteri Dalam Negeri Australia, Tony Burke, menyatakan satu orang dalam kelompok tersebut telah dikenai perintah larangan sementara kembali ke Australia.

"Saya dapat mengonfirmasi bahwa satu individu dalam kelompok ini telah diterbitkan perintah pengecualian sementara, berdasarkan saran dari lembaga keamanan," ujar Burke dalam pernyataan resminya.

Ia menambahkan, hingga saat ini lembaga keamanan belum merekomendasikan larangan serupa terhadap anggota kelompok lainnya karena belum memenuhi ambang batas hukum yang berlaku.

Undang-undang yang diperkenalkan pada 2019 memungkinkan pemerintah melarang warga negara Australia berusia di atas 14 tahun kembali ke negara itu hingga dua tahun, apabila dinilai menimbulkan risiko keamanan.

Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, mengatakan sebagian anggota kelompok tersebut—yang juga mencakup anak-anak—telah berafiliasi dengan ideologi "kejam dan reaksioner" yang berupaya merusak serta menghancurkan cara hidup masyarakat Australia.

"Sangat disayangkan anak-anak terlibat dalam situasi ini. Itu bukan keputusan mereka, melainkan keputusan orang tua atau ibu mereka," kata Albanese.

Wacana pemulangan keluarga tersebut memicu polemik di dalam negeri. Dukungan terhadap partai sayap kanan anti-imigrasi, One Nation, dilaporkan meningkat dalam beberapa bulan terakhir.

Sebuah jajak pendapat pekan ini menunjukkan tingkat dukungan terhadap One Nation mencapai rekor tertinggi sebesar 26 persen suara populer—melampaui total dukungan gabungan koalisi tradisional kanan-tengah yang saat ini berada di posisi oposisi.