Krisis Politik Haiti Memburuk, Dewan Transisi Pecat Perdana Menteri

AKURAT.CO Krisis politik yang berkepanjangan di Haiti kembali memburuk setelah Dewan Presiden Transisi Haiti memutuskan untuk memberhentikan Perdana Menteri Alix Didier Fils-Aimé. Keputusan tersebut diumumkan pada Jumat (23/1), hanya dua pekan sebelum masa jabatan dewan itu berakhir.

Pengumuman disampaikan oleh anggota dewan Edgard Leblanc Fils dalam konferensi pers bersama Leslie Voltaire. Leblanc menyatakan mayoritas anggota dewan menyetujui pemecatan Fils-Aimé melalui pemungutan suara yang digelar pada Kamis. Tidak ada anggota dewan lain yang hadir dalam konferensi pers tersebut.

Keputusan ini diambil meski pemerintah Amerika Serikat sebelumnya mendesak agar stabilitas kepemimpinan Haiti tetap dijaga. Departemen Luar Negeri AS menyatakan bahwa mempertahankan Fils-Aimé sebagai perdana menteri merupakan langkah penting dalam upaya memerangi kelompok geng bersenjata yang meneror Haiti. AS juga memperingatkan bahwa politisi yang mendukung geng kriminal akan menghadapi konsekuensi serius.

Namun, Leblanc tidak menjelaskan alasan spesifik di balik pencopotan Fils-Aimé, yang baru diangkat pada November 2024. Ia hanya menyebut dewan akan menunjuk pengganti dalam waktu maksimal 30 hari demi memulihkan keamanan, stabilitas, serta membuka jalan menuju pembangunan nasional.

“Kami yakin keputusan ini diambil demi kepentingan negara. Komunitas internasional harus menghormati keputusan tersebut,” ujar Leblanc.

Sementara itu, Leslie Voltaire menegaskan bahwa Fils-Aimé dipilih oleh rakyat Haiti sendiri, bukan pihak asing. Ia juga menekankan bahwa pengganti perdana menteri dan pemerintahan baru akan ditentukan tanpa campur tangan internasional.

“Semua orang mengatakan ingin solusi Haiti untuk krisis Haiti. Namun ketika kami mulai menemukan solusi itu, komunitas internasional justru ikut campur,” kata Voltaire.

Meski mengakui kemampuan dan semangat kerja Fils-Aimé, Voltaire menilai kebutuhan masyarakat Haiti belum terpenuhi secara maksimal.

Dewan Presiden Transisi sendiri dijadwalkan mengakhiri masa tugasnya pada 7 Februari. Voltaire menyatakan dewan ingin memastikan sisa masa transisi dijalankan oleh tim yang solid. Jika partai politik dan kelompok masyarakat sipil gagal mencapai kesepakatan hingga 6 Februari, dewan akan mengambil keputusan sendiri.

Tekanan terhadap dewan semakin meningkat agar segera menggelar pemilihan umum, yang belum dilaksanakan selama hampir satu dekade. Pemerintah sementara menargetkan pemilu pada Agustus dan Desember tahun ini untuk memilih presiden baru, pertama sejak Presiden Jovenel Moïse tewas dibunuh pada Juli 2021.

Sejak peristiwa tersebut, kekerasan geng bersenjata meningkat tajam. Kelompok kriminal diperkirakan menguasai sekitar 90 persen wilayah ibu kota Port-au-Prince serta sebagian wilayah Haiti tengah. Data PBB mencatat lebih dari 8.100 pembunuhan terjadi dari Januari hingga November tahun lalu, meski angka tersebut diyakini masih lebih rendah dari kondisi sebenarnya.

Leblanc mengajak partai politik, masyarakat sipil, dan tokoh agama untuk bersama-sama menentukan model pemerintahan Haiti setelah 7 Februari.

Namun, pengamat Haiti sekaligus penulis buku Michael Deibert memperingatkan bahwa kegagalan dewan untuk mundur tepat waktu dapat memperparah ketidakstabilan politik. Menurutnya, dinamika politik Haiti sangat fluktuatif dan rawan konflik kepentingan.

“Aliansi politik di Haiti sangat mudah berubah dan bersifat transaksional,” ujarnya.

Dari sembilan anggota Dewan Presiden Transisi, hanya tujuh yang memiliki hak suara, dengan lima suara sudah cukup untuk membentuk mayoritas. Hingga kini belum jelas apakah ketua dewan, Laurent Saint-Cyr, mendukung pemecatan perdana menteri. Saint-Cyr sebelumnya menyatakan menolak langkah yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan menjelang 7 Februari.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dilaporkan telah berbicara langsung dengan Fils-Aimé untuk menegaskan dukungan AS terhadap stabilitas dan keamanan Haiti. Rubio menekankan bahwa kekerasan geng hanya dapat dihentikan melalui kepemimpinan yang kuat dan konsisten, serta didukung penuh oleh rakyat Haiti.

AS juga kembali menegaskan bahwa Dewan Presiden Transisi harus dibubarkan sesuai jadwal pada 7 Februari, tanpa intervensi pihak-pihak korup yang berupaya mengambil keuntungan politik dari situasi krisis.