Pria Tunisia Saber Chouchen Divonis Mati akibat Postingan Facebook

AKURAT.CO Seorang pria berusia 51 tahun di Tunisia dijatuhi hukuman mati setelah unggahan Facebook-nya dianggap menghina Presiden Kais Saied dan mengancam keamanan negara. Vonis tersebut diumumkan pada Rabu (1/10) dan dikonfirmasi oleh pengacaranya pada Jumat (3/10).

Kasus Saber Chouchen

Pria bernama Saber Chouchen itu dinyatakan bersalah atas tiga dakwaan: berupaya menggulingkan negara, menghina presiden, dan menyebarkan informasi palsu di internet. Hakim menyebut unggahan Chouchen memicu kekerasan, menimbulkan kekacauan, dan melanggar hukum pidana Tunisia serta Dekrit 54, undang-undang siber kontroversial yang disahkan pada 2022.

Chouchen telah ditahan sejak Januari 2024. Menurut pengacaranya, Oussama Bouthelja, kliennya adalah ayah dari tiga anak dan bekerja sebagai buruh harian lepas. Ia juga mengalami cacat permanen akibat kecelakaan kerja. Bouthelja menggambarkan Chouchen sebagai sosok rentan dengan pendidikan terbatas dan pengaruh minim di dunia maya.

“Sebagian besar unggahan yang ia buat hanyalah salinan dari halaman lain, bahkan ada yang tidak mendapat respons sama sekali,” ujar Bouthelja. “Tujuannya bukan untuk menghasut kerusuhan, melainkan menarik perhatian pemerintah terhadap kondisi hidupnya yang sulit.”

Vonis Mati Pertama untuk Kasus Ujaran di Tunisia

Putusan ini menjadi yang pertama di Tunisia terkait ujaran di media sosial yang berujung hukuman mati. Sejak Presiden Saied mengambil alih kekuasaan penuh pada Juli 2021, puluhan orang telah dijatuhi hukuman penjara berat dengan tuduhan serupa.

Meski hukuman mati masih berlaku di hukum pidana Tunisia, eksekusi terakhir dilakukan pada 1991 terhadap seorang pembunuh berantai. Selama tiga dekade terakhir, vonis mati biasanya hanya dijatuhkan secara formal tanpa pelaksanaan.

Kontroversi Dekrit 54 dan Menyusutnya Kebebasan Politik

Dekrit 54, yang digunakan untuk memvonis Chouchen, melarang produksi dan penyebaran berita bohong yang dianggap membahayakan keamanan publik atau pertahanan nasional. Sejak disahkan, undang-undang ini banyak dikritik jurnalis dan kelompok HAM sebagai alat pemerintah untuk membungkam kebebasan berekspresi.

Tunisia sebelumnya dikenal sebagai satu-satunya kisah sukses demokrasi pasca-Arab Spring 2011. Namun sejak Saied membekukan parlemen pada 2021 dan memerintah melalui dekrit, ruang kebebasan politik semakin menyempit. Para pengkritik terkemuka kini banyak yang dipenjara atau hidup di pengasingan.

Kekhawatiran Aktivis HAM

Kelompok hak asasi manusia memperingatkan bahwa penerapan hukuman mati untuk kasus ujaran di internet merupakan preseden berbahaya bagi Tunisia. Mereka menilai keputusan ini bisa semakin mempersempit kebebasan berbicara di negara yang dulu dipandang sebagai harapan demokrasi di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara.