Menteri Sayap Kanan Israel Memulai Aksi “Mengubur Palestina”: Semengerikan Apa Proyek Ini?

AKURAT.CO Menteri Keuangan Israel dari kubu sayap kanan, Bezalel Smotrich, kembali memicu kontroversi setelah mengumumkan rencana membagi Tepi Barat dan memisahkannya dari Yerusalem Timur. Apa yang mengerikan dari gagasan ini? Menurut kantor Smotrich, langkah ini bertujuan untuk “mengubur” gagasan berdirinya negara Palestina.

Pemerintah Palestina, sejumlah negara sekutu, dan organisasi kemanusiaan internasional langsung mengecam rencana ini. Mereka menilai kebijakan tersebut ilegal, bertentangan dengan hukum internasional, serta akan mematikan peluang perdamaian di kawasan.

Proyek E1: Menghubungkan Permukiman Israel

Smotrich mengumumkan rencana ini di lokasi permukiman yang akan dibangun di Maale Adumim pada Kamis, 14 Agustus. Ia mengklaim Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan mantan Presiden AS Donald Trump telah menyetujui kelanjutan proyek E1 — meskipun tidak ada konfirmasi resmi dari keduanya.

Bagi Israel, proyek E1 adalah “pekerjaan rumah” lama yang tertunda. Smotrich bahkan menegaskan bahwa jawabannya terhadap upaya pengakuan negara Palestina bukan lewat dokumen atau pernyataan, melainkan melalui “fakta di lapangan” berupa pembangunan rumah dan permukiman.

Reaksi Dunia Internasional

Amerika Serikat, melalui juru bicara Departemen Luar Negeri, menyatakan tetap fokus pada upaya mengakhiri perang di Gaza, dan menilai stabilitas Tepi Barat penting untuk keamanan Israel. Namun, AS tidak memberikan dukungan langsung terhadap pernyataan Smotrich.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebut langkah Israel ini sebagai ancaman serius bagi solusi dua negara. Juru bicara PBB, Stephane Dujarric, menegaskan bahwa pembangunan permukiman di wilayah pendudukan melanggar hukum internasional dan akan memperkuat pendudukan militer Israel.

Latar Belakang Pembekuan dan Pengaktifan Kembali Proyek

Rencana pembangunan di Maale Adumim sempat dibekukan pada 2012. Namun, proyek itu dihidupkan kembali pada 2020 meski menuai penolakan dari AS, Uni Eropa, dan banyak negara lain.

Pembukaan kembali proyek ini diprediksi semakin mengisolasi Israel di mata dunia. Bahkan, beberapa sekutu Barat mulai mempertimbangkan untuk mengakui negara Palestina sebagai respons terhadap kebijakan agresif Israel di Tepi Barat dan serangan brutal di Gaza.

Bagi rakyat Palestina, pembangunan permukiman di Tepi Barat — yang melonjak sejak perang Gaza 2023 — berisiko menghapus harapan mereka membentuk negara merdeka.

Dalam pernyataan resmi bertajuk “Mengubur gagasan negara Palestina”, Smotrich mengungkapkan bahwa ia telah menyetujui pembangunan 3.401 rumah bagi pemukim Israel yang akan menghubungkan permukiman di Tepi Barat dengan Yerusalem.

Organisasi hak asasi manusia Israel, Breaking the Silence, menyebut rencana ini bukan hanya merampas tanah Palestina, tetapi juga semakin mengukuhkan praktik apartheid.

Juru bicara Presiden Palestina, Nabil Abu Rudeineh, mendesak AS menekan Israel agar menghentikan pembangunan ini.

Menghapus Harapan Palestina Merdeka

Uni Eropa menegaskan bahwa aneksasi wilayah tanpa perjanjian politik adalah ilegal. Inggris melalui Menteri Luar Negeri David Lammy juga menolak keras rencana E1, menyebutnya sebagai pelanggaran berat hukum internasional yang akan memisahkan negara Palestina menjadi dua bagian.

Kelompok Peace Now memperingatkan bahwa proyek E1 adalah ancaman langsung terhadap solusi damai dua negara. Mereka memprediksi konstruksi infrastruktur dapat dimulai dalam beberapa bulan, dan pembangunan rumah selesai dalam waktu setahun.

Sementara itu, kelompok Yesh Din mengungkapkan bahwa pemerintah Israel selama ini konsisten memulai, menyetujui, dan mendanai pembangunan permukiman di Tepi Barat.

Saat ini, sekitar 700.000 pemukim Israel tinggal di tengah 2,7 juta warga Palestina di Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Israel mencaplok Yerusalem Timur pada 1980, langkah yang tidak diakui secara internasional.

Sebagian besar dunia menilai pembangunan permukiman telah memecah-belah wilayah Palestina dan menggerus peluang berdirinya negara Palestina yang mencakup Yerusalem Timur, Tepi Barat, dan Gaza.

Para pendukung pengakuan Palestina sebagai negara, rencana Smotrich bukan sekadar proyek pembangunan, melainkan bagian dari strategi jangka panjang untuk mengubah peta politik dan demografi kawasan. Dengan membangun permukiman baru yang memutus konektivitas wilayah Palestina, Israel secara efektif mengikis fondasi solusi dua negara dan memperdalam penderitaan rakyat Palestina.