Apakah Ganja Legal di Thailand? Ini Kebijakan Baru yang Perlu Wisatawan Ketahui

AKURAT.CO Wisatawan yang berencana untuk berkunjung ke Thailand, perlu mengetahui bahwa terdapat peraturan baru mengenai penggunaan ganja yang masih dalam tahap diskusi. Melansir dari berbagai sumber, setelah 18 bulan Thailand melegalkan ganja, pemerintah koalisi konservatif baru di negara tersebut, berupaya untuk melarangnya kembali.

Peraturan sebelumnya menyebabkan banyaknya tanda neon bertanda ganja di kawasan wisata Bangkok dan apotik bermunculan di setiap sudut. Ratusan penjual makanan dan minuman berbondong-bondong mempromosikan menu yang mengandung ganja untuk menarik minat pembeli.

Baca Juga: Kiriman Pasta Gigi Ganja RI Untuk PM Malaysia, Polri: Tunggu Info PDRM

Namun, pertauran baru itu dapat berubah seiring dengan adanya usulan baru untuk mengawasi secara ketat penggunaan ganja dan memberi batasan demi tujuan pengobatan.

Mengapa peraturan ganja di Thailand berubah begitu cepat?

Setelah pemilihan umum pada bulan Mei tahun lalu, Thailand berada di bawah kepemimpinan baru pada bulan September. Pemerintahan koalisi konservatif yang dipimpin oleh Partai Pheu Thai berada di balik seruan untuk melakukan tindakan keras terhadap ganja karena tidak diatur dengan baik sejak legalisasinya.

Pheu Thai melakukan kampanye dengan melarang penggunaan ganja untuk rekreasi serta mengatakan hal tersebut dapat menimbulkan risiko kesehatan, hingga risiko penyalahgunaan zat di kalangan generasi muda.

Anutin Charnvirakul, mantan Menteri Kesehatan yang mengawasi legalisasi obat tersebut pada pemerintahan sebelumnya yang dikelola militer, kini naik pangkat menjadi Wakil Perdana Menteri. Dirinya adalah pemimpin Partai Bhumjaithai, bagian dari koalisi pemerintahan baru.

Saat mendukung legalisasi ganja pada tahun 2022, dia mengatakan hal itu akan mengurangi kepadatan penjara di Thailand dan membantu meningkatkan perekonomian pedesaan. Maka pada hari legalisasi, lebih dari 3.000 narapidana yang ditahan atas tuduhan ganja dibebaskan. Pada tahun ini, industri ganja di negara tersebut bernilai 28 miliar baht Thailand (€728 juta) dan pada tahun 2030 diperkirakan mencapai 336 miliar baht (€8,7 miliar).

Anutin telah berjanji bahwa ganja hanya diperbolehkan untuk keperluan medis, namun dalam praktiknya, pasar tersebut hampir tidak diatur.

Kementerian Kesehatan mengeluarkan peraturan yang menjadikan ganja sebagai 'ramuan terkontrol' yang memerlukan izin menanam atau menjual, serta melarang penjualan online, penjualan kepada wanita hamil dan orang di bawah 20 tahun, dan merokok di tempat umum. Namun kenyataannya, ganja dapat dibeli dengan mudah oleh siapa saja di banyak tempat yang tidak memiliki izin atau secara online.

Sejak ganja dilegalkan, lebih dari 1,1 juta orang Thailand telah mendaftar untuk mendapatkan izin menanamnya dan lebih dari 6.000 apotek ganja bermunculan di seluruh negeri. Hal ini menimbulkan banyak di antaranya tidak memiliki kontrol kualitas.

Media Thailand juga dengan cepat dipenuhi dengan laporan kekerasan dan penyalahgunaan narkoba, termasuk di kalangan generasi muda yang tidak seharusnya memiliki akses terhadap narkoba.

Kementerian Kesehatan melaporkan peningkatan jumlah orang yang mencari pengobatan karena masalah psikologis terkait ganja lebih dari 37.000 pasien pada tahun 2022 kemudian melonjak hingga lebih dari 63.000 pada tahun 2023. Penelitian lain menunjukkan bahwa penyalahgunaan ganja banyak dilakukan oleh anak muda.

Thailand menjadi negara pertama di Asia yang melegalkan ganja, sehingga memicu berkembangnya industri pariwisata ganja yang dikhawatirkan akan sulit dihentikan oleh banyak orang. Pada kampanye pemilu tahun 2023, semua partai besar termasuk Bhumjaithai berjanji untuk membatasi penggunaan ganja untuk keperluan medis.

Lantas, apakah turis masih bisa merokok ganja di Thailand?

Menunggu hasil dari perubahan kebijakan tersebut, toko ganja masih beroperasi di Bangkok dan sekitarnya. Namun, beberapa peraturan telah diberlakukan untuk membatasi penggunaan ganja. Merokok atau vaping di tempat umum, tidak diperbolehkan karena menyebabkan 'gangguan publik' termasuk melalui bau ganja dapat dikenakan denda sebesar 25.000 baht (€650). Rincian mengenai apa yang dimaksud dengan ‘gangguan’ tidak jelas sehingga dapat dieksploitasi oleh polisi.

Di Bangkok sendiri petugas diketahui memeras wisatawan yang melanggar hukum. Ekstrak yang mengandung lebih dari 0,2% THC secara hukum masih digolongkan sebagai narkotika, namun beberapa toko tetap menjual produk yang lebih kuat dan dapat menyebabkan pembeli mendapat masalah kecuali mereka telah memeroleh izin resmi untuk tujuan medis.

Wisatawan juga telah diperingatkan bahwa ganja masih ilegal di negara-negara tetangga dan tidak boleh diangkut melintasi perbatasan.

Singapura menjadi salah satu negara dengan kebijakan narkoba paling ketat di dunia. Sehingga siapa pun yang kedapatan menggunakan narkoba di luar negeri seolah-olah narkoba tersebut dikonsumsi di dalam negeri akan langsung ditangkap.