6 Demonstrasi Besar di Dunia Sepanjang 2020, Black Lives Matter hingga Reformasi Monarki

AKURAT.CO, Demonstrasi massa tak terelakkan di beberapa penjuru dunia meski tahun 2020 dihantui pandemi virus corona yang memaksa warga tak berkerumun. Gelombang demonstrasi terjadi antara lain di Eropa, Amerika, maupun Asia.

Di Amerika Serikat misalnya, muncul aksi 'Black Lives Matter' usai tewasnya seorang pria kulit hitam bernama George Floyd di tangan petugas polisi. Di Thailand ada gelombang protes menuntut mundurnya perdana menteri, namun tuntutannya menjalar pada reformasi konstitusi monarki. Di Indonesia juga muncul demonstrasi menolak UU Cipta Kerja yang turut ramai disorot media asing.

Selengkapnya, berikut AKURAT.CO himpun beberapa demonstrasi besar seluruh dunia sepanjang 2020.

1. Dipicu kematian George Floyd, AS diguncang aksi 'Black Lives Matter' sepanjang 2020

Meski tahun 2020 dihantui pandemi virus corona yang memaksa warga tak berkerumun, demonstrasi massa tak terelakkan di sejumlah negara. Salah satunya adalah Amerika Serikat (AS) yang angka infeksinya tertinggi di dunia.

Gelombang demonstrasi massa ini marak sejak kematian seorang pria kulit hitam bernama George Floyd. Ia tewas pada 25 Mei 2020 saat ditangkap polisi. Dalam penangkapan itu, petugas bernama Derek Chauvin berlutut dengan menindih lehernya, sehingga Floyd tercekik.

Video yang direkam saksi mata dan CCTV pun viral serta menimbulkan kemarahan publik. Masyarakat, terutama komunitas kulit hitam, menggelar aksi protes yang bertajuk 'Black Lives Matter'.

Aksi protes ini awalnya digelar di Minneapolis, Minnesota, tempat kejadian perkara. Kemudian, demonstrasi merebak ke seantero AS. Mereka memprotes diskriminasi rasial yang dianggap sudah mendarah daging di tubuh penegakan hukum AS.

Namun, di sejumlah kota, aksi tersebut berubah menjadi kerusuhan atau bentrokan dengan petugas. Vandalisme, penjarahan, dan kebakaran juga terjadi di beberapa tempat. Bahkan, sejumlah gubernur negara bagian harus mengaktifkan garda nasional.

Belum reda kemarahan masyarakat, terjadi lagi diskriminasi rasial yang menimpa seorang pria kulit hitam bernama Jacob Blake. Ia diberondong tembakan oleh polisi dari jarak dekat. Meski nyawanya selamat, peluru polisi merusak sumsum tulang belakang dan menghancurkan sejumlah tulang punggungnya, sehingga ia terancam lumpuh.

Bertubi-tubinya diskriminasi rasial oleh polisi menyebabkan demonstrasi massa terus berlanjut hingga November. Isu rasial ini juga membelokkan arah politik AS. Rasisme dinilai telah berjalan secara sistemik di AS. Tak ayal sejumlah politisi, termasuk mantan presiden Barack Obama, menggaungkan reformasi perlakuan polisi dan sistem peradilan pidana yang lebih luas.

Selain itu, Joe Biden yang maju mewakili Partai Demokrat sebagai calon presiden mantap memilih Kamala Harris yang keturunan kulit hitam sebagai wakilnya. Keduanya berjanji untuk memperjuangkan suara minoritas, termasuk komunitas kulit hitam, dan menghapus diskriminasi.

2. Demonstrasi tolak UU Ciptaker Indonesia ikut jadi sorotan internasional

Dihantui pandemi virus corona sepanjang 2020, masyarakat di seluruh dunia diwajibkan untuk menghindari kerumunan. Namun, dinamika politik rupanya terus terjadi, termasuk adanya keputusan otoritas yang mengundang protes rakyat. Itulah yang terjadi di Indonesia pada bulan Oktober untuk menolak pengesahan Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) atau Omnibus Law.

Gelombang unjuk rasa ini sebenarnya sudah dimulai sejak 13 Januari 2020 sebelum WHO menetapkan pandemi COVID-19. Namun, puncak demonstrasi terjadi pada 6 Oktober 2020 hingga setelah RUU tersebut disahkan.

Salah satu demonstrasi serentak terjadi pada 12 Februari 2020 di beberapa kota. Unjuk rasa itu berlangsung damai. Kemudian, pada Agustus, serikat buruh mengancam akan menggelar aksi protes yang lebih besar jika permintaan menolak pembahasan RUU ini diabaikan pemerintah dan DPR.

Selanjutnya, setelah disahkannya UU tersebut pada 5 Oktober, ratusan buruh dan mahasiswa mengadakan demonstrasi serentak di berbagai kota. Demonstrasi ini berujung bentrokan dan kerusuhan di berbagai kota, terutama Jakarta.

Terhitung 25 halte TransJakarta rusak. Bahkan, menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria pada 9 Oktober, kerugiannya mencapai Rp65 miliar.

Selain kerugian materi, pemerintah juga mengkhawatirkan munculnya klaster baru COVID-19 akibat kerumunan demonstran.

Tak hanya menimbulkan polemik di dalam negeri, UU Ciptaker rupanya juga menuai keprihatinan internasional. Dalam artikel Reuters pada 5 Oktober, 35 investor global menilai UU itu membahayakan hutan tropis di Tanah Air. Mereka khawatir UU itu dapat menghambat upaya perlindungan hutan Indonesia.

Pada gilirannya, hal itu akan melemahkan aksi global untuk mengatasi punahnya keanekaragaman hayati dan memperlambat perubahan iklim.

3. Dipimpin raja kontroversial, demonstran Thailand tuntut reformasi monarki

Meski tahun 2020 dihantui pandemi virus corona yang memaksa warga tak berkerumun, demonstrasi massa tak terelakkan di sejumlah negara. Salah satunya adalah Thailand yang menuntut reformasi monarki.

Berlangsung sejak awal 2020, aksi protes mulanya dipicu oleh pembubaran Partai Masa Depan Maju (FFP) pada akhir Februari 2020 usai mengkritik Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha. Demonstran juga memprotes perubahan konstitusi Thailand pada 2017 dan bentang politik yang diakibatkannya.

Awalnya, unjuk rasa diadakan secara eksklusif di kampus-kampus perguruan tinggi, tetapi terhenti akibat pandemi COVID-19. Aksi pun berlanjut lagi pada 18 Juli dengan demonstrasi massa yang diorganisir di bawah payung Pemuda Merdeka di Monumen Demokrasi Bangkok. Mereka mengajukan 3 tuntutan kepada pemerintah Thailand, yaitu pembubaran parlemen, penghentian intimidasi terhadap rakyat, dan penyusunan konstitusi baru.

Pada 3 Agustus, 2 kelompok mahasiswa secara terbuka menuntut reformasi monarki. Seminggu kemudian, 10 tuntutan reformasi monarki diumumkan. Unjuk rasa pada 19 September pun dihadiri 10 ribu demonstran dan digambarkan sebagai tantangan terbuka bagi Raja Vajiralongkorn.

Namun, pemerintah memutuskan menunda pemungutan suara terhadap amendemen konstitusi pada akhir September memicu sentimen publik. Usai terjadi demonstrasi massa pada 14 Oktober, pemerintah menetapkan keadaan darurat di Bangkok selama 15-22 Oktober dengan alasan dugaan pencegatan iring-iringan mobil kerajaan. Namun, demonstrasi terus berlanjut meski ada larangan, sehingga polisi melakukan tindakan keras pada 16 Oktober menggunakan meriam air.

Pada November, parlemen memutuskan untuk mengesahkan 2 RUU amendemen konstitusi. Namun, isinya secara efektif memblokir tuntutan para pengunjuk rasa yang ingin melengserkan Senat dan reformasi monarki. Bentrokan antara demonstran dan polisi serta pendukung kerajaan pun semakin sering dan banyak korban luka.

Sementara itu, saat negaranya bergejolak, Vajiralongkorn diketahui banyak menghabiskan waktu di Eropa. Ia tinggal selama berbulan-bulan di vilanya di Jerman. Sementara itu, pada musim semi, ia kerap menginap di hotel mewah, tepatnya di resor ski Garmisch-Partenkirchen. Padahal, saat itu tengah diberlakukan tindakan penguncian virus corona di Bavaria.

4. Belarusia diguncang unjuk rasa sepanjang 2020, presiden 26 tahun berkuasa didesak mundur

Tahun 2020 merupakan tahun penuh gejolak bagi Belarusia. Serangkaian demonstrasi besar-besaran digelar untuk mendesak mundurnya Presiden Alexander Lukashenko yang telah berkuasa selama 26 tahun.

Demonstrasi sebenarnya telah dimulai menjelang dan selama Pemilu Presiden 2020. Namun, gelombangnya membesar dan meluas ke seluruh negeri setelah hasil resmi diumumkan pada 10 Agustus 2020. Lukashenko dinyatakan sebagai pemenangnya.

Sementara itu, lawan utama Lukashenko, Sviatlana Tsikhanouskaya, menolak hasil ini karena menurutnya telah dipalsukan. Ia pun mengklaim telah menerima 60-70 persen suara.

Pada 14 Agustus, Tsikhanouskaya mengumumkan pembentukan Dewan Koordinasi dengan pendaftaran keanggotaan terbuka bagi semua warga Belarusia yang juga setuju bahwa hasil resmi pemilu telah dipalsukan. Para pengunjuk rasa pun menghadapi penganiayaan kekerasan oleh pihak berwenang. Menurut pernyataan Kantor HAM PBB pada 1 September, ada lebih dari 450 kasus terdokumentasi terkait penyiksaan dan perlakuan buruk terhadap tahanan, serta laporan pelecehan seksual.

Pada 23 September, media pemerintah mengumumkan bahwa Lukashenko telah dilantik untuk masa jabatan 5 tahun lagi dalam sebuah upacara singkat. Keesokan harinya, Uni Eropa menerbitkan pernyataan yang menolak keabsahan hasil pemilu, menyerukan pemilu baru, dan mengutuk penindasan dan kekerasan terhadap para pengunjuk rasa.

Pada tanggal 2 Oktober, Uni Eropa menjatuhkan sanksi terhadap 40 pejabat Belarusia yang dituduh melakukan penindasan politik dan kecurangan suara. Namun, Lukashenko sendiri tidak termasuk dalam daftar.

Pada 12 Oktober, Dewan Koordinasi mengeluarkan ultimatum agar Lukashenko menghentikan semua penindasan, membebaskan tahanan, dan mundur dari kursi kepresidenan pada 25 Oktober. Namun, tuntutan itu tak dipenuhi, sehingga terjadi pemogokan nasional yang dimulai pada 26 Oktober.

5. Demo Bangladesh 2020 berhasil desak pemerintah sahkan hukuman mati untuk pemerkosa

Di tengah pandemi COVID-19, Bangladesh didera gelombang unjuk rasa pada awal Oktober hingga berlangsung berhari-hari. Aksi protes jalanan ini meluas setelah rekaman video pelecehan seksual viral di media sosial. Dalam video itu, sekelompok pria partai Liga Awami yang berkuasa secara brutal melecehkan seorang wanita di Distrik Noakhali.

Beberapa hari sebelumnya, sekelompok pemuda yang juga berasal dari sayap mahasiswa partai yang berkuasa menyergap pasangan muda di depan sebuah perguruan tinggi, memerkosa sang wanita dan mengurung suaminya di dalam asrama perguruan tinggi. Dua insiden ini berbarengan dengan maraknya pemberitaan media lokal tentang pemerkosaan yang dilakukan pria yang terlibat dalam politik.

Tak ayal warga Bangladesh marah dan memanfaatkan media sosial untuk mengatur demonstrasi di seluruh negeri. Ini pertama kalinya Bangladesh dilanda unjuk rasa berskala besar yang terorganisir dalam jangka waktu lama yang memprotes kekerasan seksual.

Demonstran kecewa dengan banyaknya kasus kekerasan seksual dan para penyintas kerap menghadapi penolakan pengajuan kasus, bias, menyalahkan korban, stigma, dan penghinaan saat melapor ke polisi. Akibat desakan demonstrasi besar-besaran itu, pemerintah mempertimbangkan hukuman mati bagi pelaku. Kementerian Hukum Bangladesh pun mengajukan proposal ke kabinet pada 12 Oktober 2020 untuk dibuatkan amendemen mendesak terhadap undang-undang yang mengatur pelecehan seksual.

Tak sia-sia, pada 13 Oktober 2020, negara tersebut mengesahkan hukuman mati terhadap pelaku pemerkosaan.

6. Sejumlah aksi teror warnai Prancis pada 2020, islamofobia meningkat

Prancis menjadi salah satu negara yang paling disorot di tahun 2020 setelah membela penayangan karikatur Nabi Muhammad dengan dalih kebebasan berbicara. Namun, hal tersebut memicu sejumlah insiden suram, diawali dengan pemenggalan seorang guru di Paris pada 16 Oktober 2020.

Baru 2 minggu berselang, tepatnya pada 29 Oktober 2020, aksi teror kembali terjadi di Basilika Notre Dame Nice. Tiga orang dilaporkan tewas akibat ditikam seorang pria. Terduga penyerangan merupakan seorang pria Tunisia bernama Brahim Aouissaoui yang kemudian ditembak oleh polisi lalu digelandang untuk penyelidikan. Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Wali Kota Nice Christian Estrosi sama-sama menyatakan kejadian ini sebagai serangan teroris ekstremis Islam.

Dua hari kemudian, tepatnya pada 31 Oktober 2020, Prancis kembali digegerkan dengan penembakan seorang pastor Ortodoks Yunani bernama Nikolaos Kakavelakis di Lyon. Namun, berdasarkan investigasi, insiden ini disebabkan oleh masalah pribadi, alih-alih aksi terorisme.

Ekstremisme Islam memang menjadi topik hangat di Prancis pada 2020. Pasalnya, karikatur Nabi Muhammad kembali ditayangkan bersamaan dengan persidangan pembantaian kantor majalah Charlie Hebdo pada 2015. Karikatur ini juga menyebabkan terjadinya aksi teror pada seorang guru di Paris bernama Samuel Paty.

Akibat tewasnya Paty, Prancis melancarkan serangkaian tindakan besar guna memerangi terorisme, termasuk menutup puluhan masjid dan mengusir migran yang diduga radikal. Namun, sebelum terjadi serangan teror, Macron telah menentang hal yang disebutnya sebagai 'separatisme Islam'. Ia juga bertekad mengontrol masjid dengan lebih ketat. Islam pun disebutnya sebagai agama dalam krisis. Tak ayal ia dituding menghasut islamofobia dan menyebabkan demonstrasi massa di banyak negara.

Islamofobia juga menyebabkan ditikamnya 2 wanita berjilbab di dekat Menara Eiffel tak lama setelah pembunuhan Paty. Dua pelaku yang merupakan wanita Prancis itu pun divonis bersalah atas penggunaan senjata, mabuk, penghinaan rasial, dan saling bekerja sama dalam kejahatan.[]