Pemuda Makassar Deklarasikan Perlawanan terhadap Disinformasi, Fitnah, dan Kebencian

AKURAT.CO Puluhan pemuda di Makassar mendeklarasikan komitmen untuk menjaga persatuan serta melawan disinformasi, fitnah, dan kebencian.

Deklarasi tersebut menjadi penutup diskusi refleksi dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang digelar Karang Taruna Sulawesi Selatan di Hometown Kopizone, Makassar, Rabu (28/10/2026).

Diskusi bertema “Lumbung Pangan dan Poros Maritim” itu diikuti 50 peserta dari kalangan mahasiswa yang berasal dari sejumlah kampus di Makassar.

Pembahasan berfokus pada program Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ketua Karang Taruna Sulawesi Selatan, Harmansyah, mengatakan kedua program tersebut berkaitan dengan penguatan ekonomi desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pertumbuhan sektor kelautan dan perikanan.

Menurutnya, Sulawesi Selatan sejak lama dikenal sebagai salah satu daerah penyangga pangan nasional.

Karena itu, kebijakan pemerintah di sektor pertanian perlu didukung oleh ketersediaan lahan, distribusi pangan, serta sistem perdagangan yang mampu menjaga stabilitas harga.

Salah satu program yang disorot ialah pencetakan sawah baru di sejumlah kabupaten di Sulawesi Selatan.

Harmansyah menilai penyiapan lahan menjadi bagian penting untuk meningkatkan produksi dan menjaga ketersediaan pangan.

Ia juga menjelaskan bahwa Koperasi Desa Merah Putih tidak semata-mata dibentuk untuk bersaing dengan jaringan ritel modern seperti Alfamart, Alfamidi, dan Indomaret.

Koperasi tersebut diharapkan menjadi wadah penguatan ekonomi masyarakat desa, termasuk membantu petani memasarkan hasil produksi dan mengurangi ketergantungan terhadap tengkulak maupun rentenir.

“Keberadaan Koperasi Desa Merah Putih ini sebenarnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat pedesaan dan menjadi titik hilirisasi program pemerintah,” ujarnya.

Harmansyah turut menyoroti rencana pemanfaatan gudang koperasi untuk menampung dan memperdagangkan komoditas pangan dari wilayah setempat, seperti beras dan kakao.

Melalui mekanisme tersebut, koperasi diharapkan dapat membantu menjaga stabilitas harga sekaligus memperpendek rantai distribusi hasil pertanian.

Di sektor maritim, ia menyinggung pembangunan pelabuhan dan dermaga serta pengembangan program Kampung Nelayan Merah Putih di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan.

Menurutnya, program tersebut tidak hanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, tetapi juga diharapkan meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui penyediaan fasilitas pendukung, seperti tempat penyimpanan dingin (cold storage) dan sarana penangkapan ikan.

Ia menilai penguatan sektor pertanian dan kelautan perlu berjalan beriringan karena keduanya berkaitan langsung dengan ketahanan pangan dan mata pencaharian masyarakat.

Harmansyah juga menyebut program koperasi, Kampung Nelayan Merah Putih, serta Makan Bergizi Gratis (MBG) yang didukung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berpotensi membuka lapangan kerja baru.

Meski demikian, ia mengajak mahasiswa tetap menyampaikan aspirasi dan kritik konstruktif terhadap pelaksanaan program pemerintah.

Menurutnya, masukan masyarakat diperlukan untuk memperbaiki kebijakan agar semakin sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Sementara itu, akademisi Universitas Cokroaminoto Makassar sekaligus pemerhati media, Ibnu Munsir, menekankan pentingnya peran media dan mahasiswa dalam mengawal pelaksanaan program pemerintahan Prabowo-Gibran.

Menurut Ibnu, media tidak hanya bertugas menyampaikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga menjadi jembatan antara kebijakan pemerintah dan publik, termasuk melalui edukasi mengenai program nasional.

Ia mengatakan perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan (artificial intelligence atau AI) menjadi tantangan tersendiri bagi media, terutama dalam menghadapi penyebaran berita bohong atau hoaks serta informasi yang simpang siur.

Karena itu, ia mengingatkan pentingnya penyampaian informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, khususnya dalam pembahasan program pemerintah di bidang ketahanan pangan, pertanian, perikanan, dan kemaritiman.

“Media ini memiliki peran strategis yang menghubungkan kebijakan pemerintah dengan masyarakat. Media menjadi jembatan di tengah arus perkembangan teknologi yang serba AI,” ujarnya.

Ibnu menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari kehidupan demokrasi.

Namun, kritik seharusnya didasarkan pada data yang kuat dan disertai solusi untuk memperbaiki pelaksanaan program.

Baca Juga: EIGER Nature Resmi Dibuka, Hadirkan Destinasi Ekowisata di Bogor