Pramono Siapkan Beasiswa Lewat LPDP Khusus Jakarta di 2027, Kuota Capai 75 Penerima

AKURAT.CO Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta akan meluncurkan program beasiswa luar negeri LPDP versi Jakarta pada 2027.

Program yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta itu akan dikelola Pemprov Jakarta dengan menggandeng Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Pusat.

Gubernur Jakarta, Pramono Anung, mengatakan kerja sama dengan LPDP Pusat dilakukan agar program tersebut dapat segera direalisasikan tanpa harus menunggu pembentukan lembaga baru di tingkat daerah.

Baca Juga: KPK Diminta Tangani Dugaan Korupsi Dana Beasiswa Aceh

"Untuk tahun depan, bekerja sama dengan LPDP, Jakarta akan punya LPDP yang dikelola sepenuhnya oleh Jakarta," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Pada tahap awal, jumlah penerima beasiswa ditargetkan sebanyak 50 hingga 75 mahasiswa yang akan memperoleh kesempatan menempuh pendidikan di luar negeri. Kuota tersebut lebih kecil dibandingkan rencana awal yang sempat diwacanakan mencapai 100 penerima.

"Kurang lebih nanti siswanya antara 50 sampai dengan 75 yang akan diberikan kesempatan untuk sekolah di luar bekerja sama dengan LPDP pusat," ujarnya.

Dia memastikan program beasiswa luar negeri tidak akan mengurangi alokasi anggaran pendidikan, yang selama ini digunakan untuk program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Menurutnya, pendidikan tetap menjadi salah satu prioritas utama Pemprov Jakarta.

Oleh karena itu, jumlah penerima manfaat KJP dan KJMU dipastikan tidak akan berkurang meskipun pemerintah daerah menyiapkan skema beasiswa baru bagi mahasiswa yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.

Baca Juga: STAI Nurul Iman Buka Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2026/2027, Sediakan Program Beasiswa Penuh

"Sehingga dengan demikian, untuk hal yang berkaitan dengan pendidikan masih menjadi prioritas yang kita utamakan," ucapnya.

Pramono menjelaskan, keputusan menggandeng LPDP Pusat diambil untuk mempercepat pelaksanaan program. Jika Pemprov Jakarta harus lebih dulu membentuk institusi LPDP khusus Jakarta, proses administrasi dan kelembagaannya diperkirakan membutuhkan waktu lebih panjang.

"Kalau didirikan institusinya di Jakarta prosesnya terlalu lama, padahal kami ingin mudah-mudahan tahun depan LPDP-nya untuk Jakarta bisa mulai dibagikan," tuturnya.