Curah hujan lebat atau cuaca ekstrem tercatat mencapai 213,4 milimeter per hari dan diperkirakan berlangsung hingga 26 Januari 2026.
Menanggapi kondisi tersebut, Ketua Komisi D DPRD Jakarta, Yuke Yurike, meminta seluruh dinas terkait penanggulangan banjir dan bencana meningkatkan kesiapsiagaan, serta memperkuat koordinasi lintas sektor guna menjaga kondisi tetap aman dan kondusif.
Dinas Sumber Daya Air (SDA), Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, Dinas Bina Marga, BPBD, serta wali kota di lima wilayah Jakarta harus melakukan pemantauan cuaca secara intensif.
Langkah ini dinilai penting mengingat potensi hujan berintensitas tinggi diperkirakan masih berlangsung hingga April 2026.
"Seluruh dinas terkait dan wali kota lima wilayah harus terus memantau perkembangan cuaca yang diprediksi akan mengalami hujan lebat hingga ekstrem," kata Yuke di Gedung DPRD Jakarta, Rabu (21/1/2026).
Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Jakarta perlu menyiapkan langkah operasi modifikasi cuaca (OMC) apabila kondisi cuaca semakin tidak menentu dan berpotensi memperparah risiko banjir.
Selain itu, Yuke meminta Dinas Pertamanan dan Hutan Kota rutin memeriksa kondisi pohon-pohon besar, terutama yang berada di jalan protokol dan kawasan permukiman warga. Untuk mencegah risiko pohon tumbang saat hujan deras disertai angin kencang.
Ia juga menyoroti peran Dinas SDA dalam melakukan penurapan sungai yang rawan longsor serta memperbaiki saluran air dan tali-tali air yang tersumbat.
Menurutnya, langkah tersebut penting untuk meningkatkan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.
"Kali dan sungai harus dikeruk secara rutin agar daya tampung air meningkat dan banjir bisa dicegah," kata Yuke.
Khusus kepada para wali kota, Yuke meminta agar memastikan petugas selalu siaga saat cuaca ekstrem, termasuk melakukan pemantauan ketinggian muka air di wilayah masing-masing. Ia juga menekankan pentingnya kelengkapan sarana dan prasarana keselamatan bagi petugas lapangan.
"Petugas harus dilengkapi perlindungan yang memadai saat bertugas, terutama ketika melakukan evakuasi korban bencana. Insentif juga perlu dipertimbangkan secara berjenjang sesuai risiko dan kemampuan teknis (penanganan dampak cuaca ekstrem)," jelasnya.
