Raperda KTR Hampir Pasti Disahkan, DPRD Jakarta Kejar Target Selesai Hari Ini

AKURAT.CO Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) oleh DPRD Jakarta memasuki babak akhir.

Ketua Panitia Khusus KTR DPRD Jakarta, Farah Savira, memastikan pembahasan pasal demi pasal ditargetkan rampung hari ini (Senin, 29/9/2025).

"Dua hari ini kita selesaikan. Hari ini fokus sampai pasal terakhir, lalu besok kita review untuk difinalisasi," ujarnya.

Baca Juga: Arahan Tegas Pramono: Kesehatan Masyarakat Dijaga, UMKM Tetap Dilindungi dalam Raperda Kawasan Tanpa Rokok

Raperda KTR saat ini memuat 26 pasal dalam 8 bab. Namun berpotensi bertambah menjadi 27 pasal menyusul adanya usulan tambahan pada bagian penutup.

"Jumlahnya masih dinamis, bisa tetap 26 atau menjadi 27 pasal," katanya.

Farah menegaskan, laporan draf Raperda akan diserahkan tepat waktu kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda). Sisa dua hari pembahasan akan dimaksimalkan untuk menampung aspirasi anggota dewan maupun masyarakat.

Baca Juga: PSI Bongkar Alasan Molornya Raperda Kawasan Tanpa Rokok: Demi Lindungi Ibu dan Anak dari Asap Maut

Raperda KTR juga menambah kewenangan penegakan hukum. Tidak hanya pada Satpol PP tapi juga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jakarta.

"PPNS diberi ruang untuk menelusuri dan menyampaikan informasi, yang kemudian ditindaklanjuti Satpol PP di lapangan," jelas Farah.

Selain aspek penegakan hukum, persoalan pendanaan turut menjadi sorotan. Anggaran utama dipastikan bersumber dari APBD Jakarta, meski peluang pelibatan pihak swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) tetap terbuka.

Baca Juga: Raperda Kawasan Tanpa Rokok Masih Alot, Ada Negosiasi Terselubung dengan Pengusaha?

Namun, Farah menyebut bahwa CSR hanya diperbolehkan untuk kegiatan sosialisasi, pembinaan atau dukungan nonteknis.

"Prinsipnya, kita tidak mau ada intervensi swasta dalam penegakan hukum," katanya.

Perda KTR nantinya akan mengatur tegas batasan serta pertanggungjawaban CSR agar tidak bertentangan dengan upaya pengendalian konsumsi rokok.

Baca Juga: Mendagri: Regulasi Kawasan Tanpa Rokok Bentuk Kepedulian Pemerintah Lindungi Rakyat

"Aturan ini memastikan mereka tetap comply dengan semangat pengendalian rokok (di Jakarta)," demikian Farah.