Pramono Gandeng PPATK dan LPSK Berantas Tindak Pencucian Uang dan Judi Online di Jakarta

AKURAT.CO Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), untuk membasmi praktik kotor pencucian uang dan menanggulangi dampak dahsyat judi online.

Ketua DPRD Provinsi Jakarta, Khoirudin, yang hadir dalam seremoni itu menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah Gubernur Jakarta, Pramono Anung. Kerja sama dengan PPATK, merupakan tiket emas menuju pemerintahan bersih tanpa noda korupsi dan manipulasi.

"Ini pertanda kuat bahwa Pak Gubernur serius ingin membangun Jakarta yang transparan dan akuntabel," tegas Khoirudin, di Balai Kota Jakarta, Rabu (23/7/2025).

Baca Juga: Lebih dari 600 Ribu Warga Jakarta Main Judi Online, Total Transaksi Tembus Rp3 Triliun

Dia menyoroti transaksi judi online di Indonesia menembus angka fantastis Rp327 triliun sepanjang 2024. Lebih mencengangkan lagi, 70 persen dari jumlah itu berasal dari warga berpenghasilan rendah di bawah UMR.

"Saya sangat mendukung Pak Gubernur agar ini tidak dibiarkan berkelanjutan. Ini penyakit sosial yang menyakitkan masyarakat," ucapnya.

Khoirudin menegaskan komitmen DPRD, dalam mendukung program-program pro-rakyat yang dijalankan Pemprov Jakarta. Dia mencontohkan, peningkatan jumlah penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

"Itulah bukti nyata kolaborasi antara DPRD dan eksekutif. Yang baik buat rakyat, kita kawal. Tapi tentu kami juga akan kritis bila ada yang meleset dari manfaat," katanya.

Baca Juga: Gibran Ingatkan BSU Jangan Digunakan untuk Judi Online, Bisa Dilacak PPATK

Gubernur Jakarta, Pramono Anung, dalam pidatonya menekankan pentingnya kerja sama ini demi menegakkan prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih dan terbuka. Menurutnya, data dari PPATK akan menjadi acuan penting dalam proses pengangkatan pejabat struktural di lingkungan Pemprov.

"Kita akan gunakan data ini sebagai referensi untuk menentukan siapa saja yang layak menduduki jabatan eselon," ujar Pramono.

Dia juga memberi perhatian khusus terhadap peran vital LPSK. Menurutnya, tidak banyak daerah yang punya kepedulian terhadap perlindungan saksi dan korban, namun Jakarta ingin menjadi teladan.

"Dukungan dari DPRD Provinsi Jakarta adalah energi utama agar semua ini berjalan dengan baik," tandasnya.