JAMIntel Reda Manthovani: Banten Jadi Motor Program Jaksa Mandiri Pangan

AKURAT.CO Di tengah kompleksitas tantangan pembangunan pedesaan, sinergi lintas sektor dinilai sebagai kunci keberhasilan.

Menyadari hal itu, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten bersama pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan sektor swasta meluncurkan program kolaboratif berskala besar untuk memperkuat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan pemberdayaan lahan pertanian desa.

Program tersebut resmi diluncurkan dalam acara penandatanganan nota kesepahaman bersama yang digelar di Desa Sarakan, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, dengan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan strategis.

Hadir dalam acara tersebut Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Prof. Dr. Reda Manthovani, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal H. Yandri Susanto, Gubernur Banten, Kepala Kejati Banten Dr. Siswanto, serta para bupati dari empat kabupaten di Banten: Tangerang, Serang, Pandeglang, dan Lebak.

Selain itu, pimpinan dari Telkom University, PT Pupuk Indonesia, dan PT Paskomnas Indonesia turut membubuhkan tanda tangan dalam nota kesepahaman tersebut.

Inisiatif ini merupakan bagian dari program nasional Jaksa Garda Desa dan Jaksa Mandiri Pangan yang digagas Jamintel, dengan fokus pada penguatan tata kelola Dana Desa, peningkatan transparansi, serta pemberdayaan petani melalui pendekatan teknologi dan manajerial.

“Setiap rupiah dari Dana Desa harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa. Petani sebagai tulang punggung ekonomi desa harus mendapat nilai tambah yang konkret,” tegas Prof. Reda Manthovani dalam sambutannya, Rabu (25/6/2025).

Empat kabupaten di Banten dipilih sebagai pilot project. Provinsi ini dinilai strategis karena berperan sebagai penyangga Ibu Kota serta memiliki potensi pertanian dan hortikultura yang besar.

Program ini tak hanya bicara soal produksi, melainkan membangun sistem pertanian desa yang berkelanjutan—dari pengelolaan lahan, budidaya hortikultura, distribusi hingga pemasaran.

Dengan dukungan Telkom University, PT Pupuk Indonesia, dan PT Paskomnas Indonesia, sistem pengelolaan berbasis teknologi akan diterapkan. Salah satunya melalui platform Real-Time Monitoring Village Management Funding atau “Jaga Desa” yang akan mengawasi penggunaan Dana Desa secara transparan dan akuntabel.

BUMDes akan menjadi motor penggerak transformasi ekonomi desa, didorong melalui pelatihan manajerial, alih teknologi, dan pengelolaan lahan secara profesional.

Lebih dari sekadar peningkatan hasil panen, program ini menargetkan perubahan sistemik. Petani desa tidak lagi hanya sebagai produsen, tapi aktor utama dalam rantai pasok pangan nasional.

“Petani tidak boleh lagi terjebak dalam ketidakpastian harga dan akses pasar. Melalui sistem ini, desa menjadi lebih mandiri dan berdaulat secara ekonomi,” ujar Reda.

Peluncuran program ini menegaskan bahwa pembangunan desa bukan semata tanggung jawab pemerintah pusat atau daerah, melainkan memerlukan kolaborasi solid antar unsur kejaksaan, akademisi, pemerintah daerah, dan pelaku industri.

Dengan sinergi konkret ini, cita-cita membangun desa yang mandiri, tangguh, dan sejahtera di Banten bukan lagi angan-angan—melainkan sedang dibangun secara nyata, dari akar rumput hingga sistem nasional.