Jakarta Siap Kolaborasi dengan 10 Provinsi, dari Sektor Pangan hingga Pengelolaan Sampah

AKURAT.CO Gubernur Jakarta, Pramono Anung, secara tegas menyatakan kesiapan Jakarta untuk menjalin kerja sama strategis dengan 10 provinsi, yang tergabung dalam Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (MPU).

"Jakarta sangat senang, gembira untuk bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan semua kepala daerah yang ada di 10 provinsi ini," ujar Pramono dalam Forum MPU 2025 berlangsung di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (17/6/2025).

Dia mengungkapkan, sektor pertanian dan pangan menjadi bidang utama yang dibuka untuk kerja sama. Sebab, Jakarta memiliki keterbatasan lahan bercocok tanam, hanya sekitar dua persen yang merupakan pertanian modern.

Baca Juga: WNA Asal China Diduga Tipu Rekan Bisnis di Jakarta dengan Mengatasnamakan Pejabat Pemerintah

Maka dari itu, Pemprov Jakarta sangat bergantung pada daerah mitra untuk memenuhi kebutuhan pangan warganya.

Selain itu, kerja sama di bidang pengelolaan sampah juga menjadi fokus utama. Dengan produksi sampah harian mencapai 7.700 ton dan cadangan 55 juta ton di TPST Bantar Gebang, Jakarta melihat potensi besar memanfaatkan sampah sebagai 'harta karun' melalui pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSA).

"Ini akan menjadi harta karun baru yang kami harapkan dapat dikelola bersama provinsi lain," tegasnya.

Di sektor transportasi, Pramono membeberkan rencana pengembangan program Transjabodetabek dengan penambahan 10 rute baru. Tidak hanya itu, Pemprov Jakarta juga akan menggratiskan layanan transportasi umum bagi 15 golongan masyarakat, termasuk warga dari luar Jakarta. 

Baca Juga: Proyek Pendidikan di Jakarta Amburadul, DPRD Minta Kontraktor Nakal Diblacklist

Untuk membiayai subsidi tersebut, tarif parkir akan dinaikkan dan sistem Electronic Road Pricing (ERP) diterapkan. "Kalau mau bawa mobil, silakan, tapi bayar. Sebaliknya, yang naik transportasi publik gratis," pungkasnya.

Pramono juga menegaskan target peningkatan akses air bersih, dari 71 persen saat ini menjadi 100 persen pada 2029. Jika pembangunan Waduk Karian mengalami hambatan, Pemprov Jakarta siap mengambil alih proyek tersebut dengan dukungan Pemerintah Jawa Barat dan Banten.

Kerja sama lintas provinsi ini dinilai penting demi mewujudkan Jakarta yang lebih maju, bersih, dan berkelanjutan.