Ratusan Mahasiswa Demo di KPK, Tuntut Penyelidikan Dugaan Korupsi Bupati Banggai

AKURAT.CO Ratusan massa dari organisasi Persatuan Mahasiswa Nusantara (PMN) menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (20/12/2024).

Mereka mendesak KPK untuk menyelidiki dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Bupati Banggai, Sulawesi Tengah, Amiruddin Tamoreka.

Sambil menyanyikan lagu-lagu perjuangan, demonstran menyerukan dukungan kepada KPK untuk mengusut dugaan korupsi dalam pengelolaan dana bantuan sosial (bansos) sebesar Rp120 miliar yang diduga penuh penyimpangan.

Dalam orasinya, Koordinator Aksi, Faber Riswantoro, menyebutkan, dana bansos tersebut seharusnya didistribusikan pada tahun 2025 sesuai Peraturan Bupati (Perbup) tahun 2023.

Namun, Bupati Amiruddin diduga memaksakan pencairannya pada 2024, melanggar ketentuan yang berlaku.

"Tidak ada aturan teknis yang jelas dalam pelaksanaan dana bansos ini. Kami menduga adanya korupsi kewenangan yang dilakukan oleh Bupati Banggai, termasuk keuntungan pribadi yang diraih oleh pihak-pihak dekat dengan beliau," ujar Faber dari atas mobil komando.

Baca Juga: NBA Hari Ini: Lakers Tundukkan Kings, LeBron James Cetak Rekor Menit Bermain Terlama

Salah satu contoh penyimpangan yang disorot adalah anggaran pembelian gamis dan jilbab senilai lebih dari Rp1 miliar, yang dinilai tidak wajar dan sarat dengan dugaan penyalahgunaan.

Faber juga menyoroti pembagian dana bansos sebesar Rp5 miliar untuk masing-masing kecamatan, termasuk di Kecamatan Toili yang informasinya belum resmi dimekarkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

"Bayangkan, dana Rp5 miliar per kecamatan tanpa kejelasan laporan pertanggungjawabannya. Ini sangat mencurigakan," tambahnya.

Demonstran juga menilai bahwa penggunaan dana bansos jelang Pilkada melanggar aturan Kemendagri, sehingga patut dicurigai sebagai upaya politis.

Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan tiga tuntutan utama:

1. Meminta KPK mengusut tuntas dugaan korupsi dana bansos sebesar Rp120 miliar di Kabupaten Banggai yang melibatkan Bupati Amiruddin Tamoreka dan 24 camat.
2. Mendesak KPK untuk menangkap Bupati Amiruddin Tamoreka beserta para camat terkait.
3. Meminta komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam pemberantasan korupsi, khususnya terkait dana bansos di Kabupaten Banggai.

Baca Juga: PIS Siapkan 326 Armada Tanker demi Kelancaran Distribusi BBM dan LPG Saat Nataru

Meski hujan sempat mengguyur, para demonstran tetap bersemangat menyuarakan tuntutan mereka dengan yel-yel perjuangan.

Mereka berharap KPK segera mengambil langkah tegas atas dugaan korupsi tersebut demi keadilan dan transparansi.