Pengamanan PON XXI, BNPT dan Pemerintah Aceh Satukan Persepsi Hadapi Ancaman Radikal Terorisme

AKURAT.CO Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melalui Kedeputian I meningkatkan upaya pengamanan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024.

Guna menjamin kelancaran dan keamanan ajang olahraga terbesar di Indonesia tersebut.

Salah satu langkah strategis yang diambil adalah melakukan audiensi dengan Penjabat Gubernur Aceh, Dr. H. Safrizal ZA, pada Selasa (10/9/2024) di Pendopo Gubernur Aceh, Baiturrahman, Banda Aceh.

Audiensi ini dihadiri sejumlah pejabat utama dari BNPT dan Pemerintah Provinsi Aceh.

Audiensi dipimpin langsung Deputi I BNPT, Mayjen TNI Roedy Widodo, dengan didampingi Direktur Pencegahan, Prof. Dr. Irfan Idris; Kasubdit Binmas, Kolonel Pas. Sujatmiko; dan Kasubdit Pengawasan, Ahadi Wijayanto.

Turut hadir Pj. Gubernur Aceh, Safrizal; Kepala Badan Kesbangpol Aceh, Dedy Yuswadi, perwakilan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Aceh serta Duta Damai Aceh.

Dalam kesempatan tersebut, Deputi I menyampaikan bahwa BNPT memiliki tanggung jawab untuk menjalankan keputusan presiden (keppres) terkait pengamanan PON 2024.

BNPT bekerja sama dengan Kodam dan Polda Aceh serta Sumatera Utara dalam pengawalan dan pengamanan PON.

"Kami hadir di Aceh untuk memastikan PON XXI berjalan aman dan lancar. BNPT bersama Deputi I dan II bekerja di bawah koordinasi Pangdam dan Kapolda. Serta mengantisipasi beberapa isu yang berkembang di masyarakat menjelang pelaksanaan PON," jelasnya, melalui keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (11/9/2024).

Deputi I memaparkan tiga komponen utama dalam upaya pencegahan terorisme yang dilaksanakan BNPT, yaitu kesiapsiagaan nasional, kontraradikalisasi dan deradikalisasi.

Baca Juga: Pilkada Ulang Hanya Sia-sia jika Cuma Ada Calon Tunggal

"Dalam konteks kesiapsiagaan nasional, kami menginisiasi pembentukan Duta Damai di setiap daerah, termasuk di Aceh. Mereka adalah agen-agen perubahan yang membantu kami menjaga stabilitas keamanan dan membangun kesadaran publik terkait ancaman radikalisme," ujarnya.

Selain itu, BNPT juga menggulirkan program kontraradikalisasi dengan menginisiasi Sekolah Damai dan Kampus Kebangsaan yang berbasis nilai-nilai kebangsaan, baik di sekolah-sekolah umum maupun lembaga pendidikan agama.

"Kami ingin memastikan generasi muda memahami pentingnya persatuan dan kedamaian. Dengan adanya Sekolah Damai dan Kampus Kebangsaan, kami berharap mampu menanamkan pemahaman yang kuat mengenai semangat kebangsaan kepada generasi penerus," lanjut Deputi I.

Ia juga menyoroti keterlibatan eks narapidana teroris dalam proses reintegrasi sosial sebagai bagian dari program deradikalisasi. Beberapa di antaranya adalah lulusan dari Lapas Pasir Putih Nusakambangan, yang menunjukkan perubahan positif dan komitmen terhadap perdamaian.

"Sebelum pembukaan PON pada 9 September 2024, kami mengumpulkan lebih dari 73 eks narapidana teroris, deportan dan returnis yang tersebar di Aceh. Mereka kami anggap sebagai mitra dalam program deradikalisasi dan sebagian besar dari mereka telah kooperatif dan kembali berintegrasi ke NKRI," jelas Deputi I.

Di sisi lain, Deputi I menyinggung isu-isu radikalisme yang berkembang di media sosial, terutama terkait dengan narasi yang menganggap PON sebagai bagian dari kegiatan yang bertentangan dengan ideologi tertentu.

Menurutnya, ada banyak narasi yang beredar di media sosial yang menganggap PON ini sebagai kegiatan thagut.

Ia menjelaskan bahwa pengamanan untuk PON dilakukan melalui tiga tahapan utama yang telah dirancang dengan detail.

Tahap pertama yaitu persiapan yang telah dimulai dengan pendirian posko utama.
Posko ini berfungsi sebagai pusat koordinasi semua persiapan, baik secara online maupun offline, guna memastikan seluruh aspek operasi pengamanan berjalan lancar.

"Tahap persiapan ini mencakup perancangan segala kebutuhan operasional, mulai dari siapa yang akan diperbantukan hingga apa saja yang harus dilakukan oleh tim pengamanan di lapangan," ungkap Deputi I.

Posko ini juga menjadi tempat di mana BNPT bekerja sama dengan berbagai instansi terkait, termasuk TNI dan Polri serta kementerian dan lembaga pemerintah lainnya, untuk memetakan strategi pengamanan yang komprehensif.

Baca Juga: Bisa Rugikan Investor, Komisi VI Minta Pemerintah Tertibkan Perusahaan-perusahaan yang Diduga Memanfaatkan TKDN IK

Tahap kedua adalah pelaksanaan, di mana BNPT akan bergabung dengan satuan tugas pengamanan yang dipimpin oleh Panglima Kodam Iskandar Muda sebagai koordinator satgas dan didukung Kapolda Aceh sebagai wakil koordinator satgas.

Dalam struktur ini, BNPT diperbantukan sebagai bagian dari satuan tugas yang meliputi berbagai unit fungsional, termasuk satuan tugas intelijen, kontrapropaganda, pengawasan dan deradikalisasi.

"Kolaborasi ini sesuai dengan Keppres Nomor 24 Tahun 2024, di mana BNPT diberikan mandat untuk melaksanakan pengawalan terhadap penyelenggaraan PON XXI Aceh-Sumut," kata Deputi I.

BNPT turut membentuk satuan tugas khusus untuk melakukan assesement terhadap lingkungan dan objek vital nasional yang menjadi lokasi kegiatan PON.

Serta pegawai dengan tugas-tugas risiko tinggi yang terlibat dalam pelaksanaan acara tersebut.

Tim ini dilengkapi dengan dukungan dari administrasi satuan tugas keprotokolan dan satuan tugas pendukung lainnya.

Tahap ketiga dari proses ini adalah tahap pengakhiran, di mana BNPT akan melakukan evaluasi dan konsolidasi bersama semua pihak yang terlibat, termasuk TNI, Polri, kementerian, lembaga terkait serta tuan rumah Aceh dan Sumatera Utara.

"Tahap ini tidak hanya bertujuan untuk meninjau kembali efektivitas pengamanan yang sudah dilakukan, tetapi juga untuk memperkuat silaturahmi dengan semua instansi yang terlibat," kata jenderal bintang dua itu.

Evaluasi ini, menurut Deputi I, diharapkan dapat memberikan pelajaran berharga untuk perhelatan serupa di masa mendatang.

Selain bertemu Pj. Gubernur Aceh, Deputi I juga telah berkoordinasi dengan Kapolda Aceh terkait pengamanan PON.

Pj. Gubernur Aceh, Safrizal ZA, mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan BNPT dalam menjaga keamanan dan mencegah potensi gangguan selama PON berlangsung.

"Kami menyambut baik kedatangan BNPT di Aceh. Saya memiliki keresahan yang sama soal aksi teror. Kita harus terus mengikuti tren serta perkembangan kelompok berbahaya itu agar suasana damai yang sudah terjalin lama di Aceh ini dapat dipertahankan," jelasnya.

Safrizal mengatakan bahwa stabilitas adalah kunci utama dalam menjaga kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, jika terjadi instabilitas, maka seluruh sendi kehidupan akan rusak.
Pemerintah Aceh sangat memperhatikan pentingnya menjaga stabilitas jangka panjang yang berkelanjutan.

Oleh karena itu, Safrizal mengingatkan bahwa pemicu-pemicu kecil yang bisa mengarah pada gangguan harus segera dideteksi dan ditangani sebelum menjadi ancaman yang lebih besar.

Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antara Pemerintah Aceh dengan BNPT dan instansi terkait, termasuk Densus 88 Antiteror.

"Jika ada sesuatu yang mencurigakan, segera laporkan kepada Pemerintah Aceh dan Densus 88 agar tidak terjadi perbedaan dalam tindakan. Langkah penindakan yang tepat akan menentukan cara pengobatan yang efektif dalam menangani terorisme," jelasnya.

Safrizal juga menyoroti pentingnya peran media massa dalam melawan propaganda teroris.

"Tujuan teror adalah mendominasi pemberitaan. Mereka merasa senang jika mendapat perhatian dari media. Oleh karena itu, kita harus melibatkan media untuk membentuk kontranarasi yang efektif sehingga narasi teroris tidak mendapatkan ruang," jelasnya.

Baca Juga: Narasi Matahari Kembar SBY Ramai Diperbincangkan, Bolehkah Organisasi Memiliki Pemimpin Ganda dalam Pandangan Islam?

Audiensi yang dilakukan diharapkan dapat memperkuat sinergi antara BNPT dan Pemerintah Aceh dalam menjaga keamanan dan mencegah potensi radikalisme dalam PON XXI Aceh-Sumut 2024.

Keterlibatan berbagai elemen masyarakat, termasuk generasi muda dan media.

Juga menjadi kunci dalam membangun narasi positif dan menjaga stabilitas di Aceh terutama selama PON XXI 2024 berlangsung.