Penonaktifan KTP Warga Jakarta Tak Sesuai Domisili Demi Program Bansos Tepat Sasaran

AKURAT.CO Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono menyatakan, penonaktifan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Jakarta merupakan bentuk dukungan terhadap program bantuan sosial (Bansos) yang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta.

"Ini penting dilakukan karena Pemprov DKI miliki program Bansos dalam bentuk KJP (Kartu Jakarta Pintar), subsidi pangan, subsidi transportasi, dan beberapa Bansos lainnya," kata Joko Agus dikutip, Sabtu (18/5/2024).

Joko mengungkapkan, penonaktifan KTP yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta sembari memperbaiki data kependudukan warga. Terutama, bagi warga yang sudah tidak lagi tinggal di Jakarta.

Baca Juga: Ahok Sentil Kebijakan Penonaktifan KTP Jakarta: Merepotkan Masyarakat

"Saat ini Pemprov DKI membenahi data-data kependudukan dengan menonaktifkan KTP bagi mereka ber-KTP DKI Jakarta tapi tak tinggal di Jakarta," ujarnya.

Lebih lanjut dalam membenahi data kependudukan, Joko Agus menuturkan bahwa Pemprov DKI Jakarta telah berkoordinasi dengan stakeholder terkait sejak beberapa bulan yang lalu.

"Karena ini sangat berkaitan dengan data kependudukan, maka kita koordinasi dengan pemerintah daerah sekitar Jakarta, antara lain Bekasi, bogor, depok, Tangerang, dan tangsel," jelasnya.

"Sudah mulai berkoordinasi beberapa bulan yang lalu, hampir setahun, dan sudah mulai dibenahi," sambungnya.

Sebelumnya, Pj Gubernur Heru merespons Ahok soal Penonaktifan NIK KTP. Heru Budi Hartono mengatakan, kritikan atas penonaktifan NIK DKI Jakarta yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Baca Juga: Warga yang Datang ke Jakarta Diminta Tak Ubah KTP, Lalu Kembali Lagi ke Daerah Asal

Adapun kritikan itu disampaikan melalui video yang diunggah melalui akun YouTube pribadi mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut @PanggilBTP pada beberapa waktu yang lalu.

Menurut Heru Budi, Jakarta memang merupakan wilayah yang bisa dihuni oleh siapapun, akan tetapi Pemprov DKI Jakarta hanya menjalankan dan menegakkan aturan.

"Kalau warganya sudah tinggal di daerah lain, di luar Jakarta, contoh banyak masukan dari tokoh masyarakat, rumahnya, alamatnya, dipakai oleh orang yang tidak dikenal," kata Heru.