DPRD Jakarta Setujui Rp4,6 Triliun Bansos, PSI Soroti Warga yang Belum Tersentuh KJP Plus

AKURAT.CO Anggaran Rp4,6 triliun telah disetujui dalam APBD 2026 yang dialokasikan untuk bantuan sosial Pemerintah Provinsi Jakarta.

Dari jumlah itu, Rp3,3 triliun dipatok untuk program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, salah satu penopang utama keluarga rentan serta upaya dalam menjaga pendidikan anak-anak Jakarta tetap berjalan.

Namun, di balik angka besar itu, Anggota DPRD Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kevin Wu, mengungkapkan masih banyak warga yang belum tersentuh bantuan tersebut.

Baca Juga: Redam Pengaruh Kekerasan Dunia Maya pada Pelajar, Gubernur Jakarta Siapkan Aturan Baru

"Ketika turun bertemu masyarakat, saya menemukan masih banyak warga Jakarta yang belum memperoleh bansos dari pemprov. Padahal mereka memenuhi kriteria sebagai penerima," katanya di Gedung DPRD Jakarta, Rabu (19/11/2025).

Menurut Kevin, akar persoalan ini berada pada pendataan sosial. Banyak warga yang mengadu belum tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi pintu masuk untuk menerima berbagai jenis bantuan.

Kekosongan data ini menyebabkan mereka tercecer dari daftar penerima, meski kondisi ekonomi mendesak.

Baca Juga: Alia Noorayu Laksono Bagikan 350 Paket Sembako di Tiga Kecamatan Jakarta Timur

"Ini persoalan serius akibat pendataan yang masih kurang rapi di lapangan," ujarnya.

Kevin mendorong Pemprov Jakarta agar bergerak jemput bola. Bukan lagi menunggu warga mengantre ke pendamping sosial kelurahan, melainkan perangkat pemerintahan yang turun langsung melakukan pemetaan.

"Selama ini warga yang merasa belum masuk DTKS datang ke pedamsos di kelurahan. Bagaimana kalau alur ini dibalik? Pemprov yang menjemput bola," ujarnya.

Baca Juga: Hadapi Cuaca Ekstrem, Dinas Pertamanan Jakarta Siagakan Posko Pohon Tumbang 24 Jam

Menurut Kevin, keakuratan data penerima bansos bukan sekadar urusan administratif tetapi menyangkut keberlangsungan hidup warga yang tengah berjuang di tengah beban biaya hidup yang makin berat.

"Kita harus ingat, masyarakat sedang tidak hidup dalam kondisi ekonomi yang baik-baik saja. Pemprov Jakarta harus serius memastikan warganya sejahtera, dimulai dari data penerima bansos yang terus ter-update dan akurat," jelasnya.