Presiden Jokowi Tekankan Masyarakat Agar Mampu Meredam Berita Hoax

AKURAT.CO, Presiden Joko Widodo memberikan pengarahan kepada Bintara Pembina Desa (Babinsa) seluruh wilayah Kodam XIV Hasanuddin di Balai Prajurit M. Yusuf, Jalan Jendral Sudirman, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (29/7).

Pada kesempatan itu, ia didampingi oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Kepala Staf TNI AD Jenderal TNI Mulyono, Pangdam XIV Hasanuddin Mayor Jendral  TNI Surawahadi serta Kapolda Sulawesi Selatan Inspektur Jendral Polisi Umar Septono.

Dalam sambutannya, orang nomor satu di Indonesia ini mengimbau kepada seluruh Babinsa yang ditugaskan di desa dan kelurahan untuk mampu meredam serta menangkal penyebaran berita hoax di tengah-tengah masyarakat.

"Hoax yang dari media sosial itu harus mampu diredam jangan sampai fakta yang tidak benar bisa membuat masyarakat resah," kata Jokowi di hadapan Babinsa Kodam XIV Hasanuddin. 

Presiden ketujuh Indonesia ini menjelaskan para Babinsa dibebani tugas untuk meluruskan informasi yang sifatnya bohong, hal itu sebagai upaya meredam agar tidak terjebak dalam politik adu domba yang disebabkan banyaknya berita hoax yang beredar di kalangan masyarakat. 

Salah satu contoh yang dibeberkan Jokowi yaitu tentang isu dirinya yang dikait-kaitkan sebagai anggota PKI dengan beredarnya sejumlah gambar di sosial media yang disandingkan dengan DN Aidit.  Memang kata dia, awalnya dengan isu PKI itu tak digubris. Namun, belakangan semakin banyak yang percaya. 

"DN Aidit pidato tahun 1955, PKI dibubarkan tahun 1965 sementara saya lahir tahun 1961, saat itu saya baru berusia empat tahun masa fotonya disandingkan dengan saya," kata dia. 

Jokowi pun mengaku prihatin melihat proses politik dengan seperti itu tidak mendidik. Menurutnya, seharusnya politik yang mendewasakan masyarakat yang harus ditempuh. 

"Ini permainan politik pemecah belah, kita sedih melihat permainan politik seperti ini, gara-gara pilkada, pilpres kita mengembangkan politik kotor seperti itu. Untuk itu harus diberikan pemahaman kepada masyarakat," tandasnya.[]