Kemendikdasmen, melalui Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi NTT, melakukan peninjauan langsung bersama dinas pendidikan setempat. Guna memastikan kondisi bangunan sekolah serta mengidentifikasi kebutuhan penanganan secara menyeluruh.
"Sekolah tersebut berada di wilayah pegunungan dengan akses yang cukup menantang, sehingga koordinasi lintas pihak menjadi bagian penting dalam proses penanganan," kata Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Dirjen PAUD Dikdasmen), Gogot Suharwoto, dalam keterangannya, Senin (16/2/2026).
Pihaknya memastikan bahwa layanan pendidikan tetap berjalan. Untuk sementara waktu, kegiatan pembelajaran dialihkan dengan menumpang di SDN Saikui, Desa Bu Utara, Kecamatan Tana Wawo.
Langkah ini diambil agar hak peserta didik untuk memperoleh pendidikan tetap terpenuhi meskipun sarana sekolah mengalami kerusakan.
Selain penanganan darurat, Kemendikdasmen juga telah menindaklanjuti kebutuhan pemulihan sarana dan prasarana melalui penguatan usulan revitalisasi tahun anggaran 2026.
Berdasarkan hasil asesmen lapangan, kebutuhan revitalisasi mencakup pembangunan tiga Ruang Kelas Belajar (RKB), satu ruang guru, 1 ruang kepala sekolah, dan satu unit toilet.
"Usulan tersebut akan diperkuat sebagai prioritas dalam perencanaan pemulihan infrastruktur pendidikan terdampak bencana," ujarnya.
Gogot menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen memastikan tidak ada anak yang kehilangan hak belajar akibat bencana.
"Kami memastikan proses pembelajaran tetap berjalan meskipun dalam kondisi darurat. Negara harus hadir cepat, terutama di wilayah dengan akses terbatas. Revitalisasi akan kami kawal agar dapat segera direalisasikan sesuai kebutuhan di lapangan," katanya.
Ia juga menambahkan bahwa koordinasi dengan pemerintah daerah terus diperkuat guna proses pemulihan berjalan efektif dan tepat sasaran. Kemendikdasmen akan terus memantau perkembangan di lapangan serta mengupayakan percepatan dukungan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Upaya ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh anak Indonesia, termasuk di daerah terpencil dan terdampak bencana.
"Penanganan sekolah terdampak bencana bukan hanya soal membangun kembali fisik bangunan, tetapi memastikan ekosistem pembelajaran kembali aman, nyaman, dan berkelanjutan bagi peserta didik serta guru," jelasnya.
Kepala SMPN 48 Sa Ate, Maria Astinuli, yang dihubungi dari Maumere, menyampaikan apresiasi atas kunjungan Kepala BPMP NTT ke sekolahnya. Menurutnya, meskipun kunjungan tersebut bersifat supervisi dan verifikasi lapangan, kehadiran tim sangat berarti bagi sekolah yang dipimpinnya.
"BPMP datang untuk memverifikasi data secara faktual berkaitan dengan pemberitaan yang selama ini beredar di media sosial. Hasil yang disampaikan adalah mendorong pemerintah untuk merespons lebih cepat menangani sekolah kami," jelssnya.
Saat ini, SMPN 48 Sa Ate Gaikiu hanya memiliki dua ruang kelas dengan kondisi bangunan yang masih darurat.
Sekolah tersebut memiliki 52 peserta didik, terdiri atas 22 siswa kelas VII dan 30 siswa kelas VIII. Tenaga pendidik berjumlah 11 orang, terdiri atas satu guru berstatus PPPK dan 10 guru honorer komite.
Dengan keterbatasan yang ada, pihak sekolah tetap berupaya menjaga semangat belajar peserta didik di tengah kondisi pascabencana.
