Gubernur Herman Deru Kukuhkan Supriyadi sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumsel

AKURAT.CO Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru, mengukuhkan Supriyadi, SE., MM. sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumsel yang baru.

Acara pengukuhan berlangsung khidmat di Griya Agung, Palembang, dengan disaksikan sejumlah pejabat tinggi dan tokoh masyarakat Sumsel, pada Selasa (24/6/2025).

Supriyadi menggantikan Sofyan Antonius berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPKP Nomor KP.01.03/KEP-232/K/SU/2025 tertanggal 5 Juni 2025.

Baca Juga: Di HUT Ke-24 Kota Pagar Alam, Gubernur Herman Deru Tegaskan Pentingnya Jaga Pelestarian Budaya dan Cinta Lingkungan

Sebelumnya, Supriyadi menjabat sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Aceh.

Dalam kesempatan tersebut Herman Deru menyampaikan bahwa penguatan pengawasan keuangan di daerah menjadi kunci utama untuk menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Dia menegaskan pentingnya sinergi antara Pemprov Sumsel dan BPKP, terutama dalam mengawal proyek strategis seperti pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat dan optimalisasi produksi pangan.

Baca Juga: Gubernur Herman Deru: Turnamen Sepak Bola Antar-OPD Tingkatkan Kinerja Pemprov Sumsel

"Kita menargetkan peningkatan produksi gabah kering giling sebesar 25 persen tahun ini, dari tiga juta ton menjadi minimal 3,8 juta ton. Ini kerja besar yang memerlukan pengawasan dan dukungan serius," katanya.

Herman Deru juga menyoroti kondisi pelabuhan saat ini yang tidak lagi memadai, memaksa Sumsel mengekspor beberapa komoditas melalui pelabuhan luar provinsi.

"Bayangkan, kopi Sumsel harus keluar lewat Lampung. Inilah pentingnya percepatan pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat," ujarnya.

Baca Juga: Gubernur Herman Deru dan Gubernur Babel Sepakat Bangun Jembatan Bahtera, Simbol Penyambung Sumsel-Babel

Herman Deru juga meminta BPKP memberi perhatian khusus terhadap tata kelola keuangan desa.

Dia menilai masih banyak kepala desa yang kesulitan mengelola dana desa karena kurangnya pemahaman administrasi dan akuntabilitas.

"Banyak kades tersandung hukum bukan karena niat buruk tetapi karena ketidaktahuan. Saya harap APIP bersama BPKP memberi literasi dan pembinaan. Kita juga sedang siapkan program upgrading untuk para kades," jelasnya.

Baca Juga: Gubernur Herman Deru Optimistis Cetak Sawah 48 Ribu Hektare di Sumsel Bakal Dongkrak Ketahanan Pangan Nasional

Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP, Dr. Setya Nugraha, turut menyampaikan apresiasinya kepada Gubernur Herman Deru atas komitmen terhadap pengawasan yang baik.

Dia menyebut pengukuhan ini sebagai bentuk kolaborasi strategis antara pusat dan daerah.

"Ini mencerminkan semangat kolaborasi dan kepercayaan dalam memperkuat kualitas pengawasan serta akuntabilitas keuangan daerah," ujarnya.

Baca Juga: Bandara SMB II Kembali Berstatus Internasional, Gubernur Herman Deru Resmikan Rute Penerbangan Palembang-Kuala Lumpur

Menurut Setya, BPKP saat ini mengusung tiga fokus utama pengawasan yakni memberikan nilai tambah strategis, meningkatkan efektivitas pembangunan daerah serta mendukung capaian hasil pembangunan yang berorientasi manfaat bagi masyarakat.

Secara khusus, dia menyebut bahwa sektor pendidikan, kesehatan dan ketahanan pangan sebagai titik krusial yang harus diawasi.

Setya juga menggarisbawahi pentingnya pengawasan atas belanja strategis dan pendapatan asli daerah (PAD).

Baca Juga: HUT Kota Palembang, Gubernur Herman Deru Berikan Kado Istimewa Pembangunan Infrastruktur

Acara tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Sumsel, H. Cik Ujang; Ketua DPRD Sumsel, Andie Dinialdie; Kajati Sumsel, Dr. Yulianto, jajaran Forkopimda, kepala OPD serta bupati dan wali kota Se-Sumsel.