Rumah Dinas Wakil Bupati Indramayu Dilempari Ratusan Bangkai Tikus, Diminta Mundur

AKURAT.CO Aksi unjuk rasa yang berlangsung pada Kamis, 19 November 2026 di depan rumah dinas Wakil Bupati Indramayu menyedot perhatian warganet dan menjadi perbincangan hangat di media sosial.
Sekitar 300 massa yang tergabung dalam Rakyat Indramayu Bersuara (RIB) turun ke jalan menuntut Syaefudin mundur dari kursi Wakil Bupati Indramayu setelah dirinya ditahan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat terkait dugaan kasus korupsi tunjangan perumahan senilai Rp18 miliar.
Baca Juga: Wakil Bupati Indramayu Jadi Tersangka Korupsi Rp18 M, Begini Reaksi Mengejutkan Lucky Hakim
Suasana aksi semakin memanas dan viral di jagad maya lantaran para peserta demonstrasi melempari rumah dinas wakil bupati dengan ratusan bangkai tikus.
Sambil menyuarakan aspirasinya, massa meminta Syaefudin menyampaikan permohonan maaf kepada warga Indramayu sekaligus meletakkan jabatannya sebagai bentuk rasa malu dan tahu diri.
"Kami mendesak Syaefudin sebagai tersangka korupsi 18 Milyar tunjangan perumahan untuk segera mundur dari jabatan wabub, harusnya dia punya rasa malu, boro-boro minta maaf ke pada rakyat, Syaefudin bahkan merasa tidak bersalah dengan melawan kejaksaan dengan pra peradilan, ini sama saja tidak tahu malu, sudah tersangka malah mengelak, seperti tikus yang sudah menggerogiti uang rakyat tapi masil lari menyelinap, oleh karena itu, kami menebar ratusan bangkai tikus ini di rumah dinas yang mana operasional rumah dinas dibiayai oleh keringat rakyat," tegas Wendi selaku koordinator aksi.
Upaya praperadilan atas penetapan status tersangkanya sebelumnya sempat ditempuh Syaefudin, namun gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat hingga akhirnya ia menjalani penahanan.
Tak berhenti di rumah dinas, rombongan massa juga bergerak menuju kantor Wakil Bupati Indramayu. Dalam aksi lanjutan itu, mereka mendesak Bupati Indramayu agar segera menyetop pencairan tunjangan untuk wakil bupati.
"Kami minta kepada Bupati untuk segera hentikan pencairan tunjangan kepada wabup, bayangkan saja, orangnya sudah leha-leha di tahanan, tidak bekerja, tapi uang masih terus mengalir kepadanya, wabup terima gaji dan tunjangan sekitar 60 juta perbulan, belum lagi dana operasioal dan pembiayaan seluruh keluarganya di rumah dinas yang kalau ditotal bisa sampai 100 juta per bulan, ini sama saja memanjakan koruptor dengan keringat rakyat," ujar orator aksi tersebut.
Baca Juga: Masih Didalami, Belum Ada Sanksi untuk Lucky Hakim
Kemarahan massa disebut memuncak karena nilai tunjangan perumahan anggota DPRD yang dinilai janggal, yakni mencapai Rp40 juta per bulan dengan pajak yang turut dibebankan ke APBD.
Dugaan penyimpangan ini disebut-sebut dimuluskan melalui penggunaan jasa KJPP tidak bersertifikat yang berujung pada potensi kerugian negara hingga Rp18 miliar.
Di sisi lain, massa menyoroti ketimpangan ekonomi karena berdasarkan data BPS, Indramayu tercatat sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Barat.
"Kalian dengar kawan-kawan, Indramayu masyarakatnya adalah termiskin di Jawa barat, tapi wakil rakyatnya mewah-mewahan, Syaefudin bergaji besar, dapat tunjangan transportasi besar, dapat pendapatan lain juga fantastis sampai ratusan juta dan patut diduga dia masih saja dengan licik mengakali uang rakyat dengan cara menyewa KJPP atau konsultan bodong untuk menaikan angka tunjangan bulanan rumah sebesar 40 juta, jadi ditambah sebulan 40 juta itu besar, sementara rakyatnya UMR nya sebulan cuma sekitar 2 juta. Dia tidak tahu malu, tidak merasa bersalah, tidak menyesali perbuatannya tidak minta maaf, sekarang dia punya dapur MBG banyak, bermewah-mewah di atas penderitaan rakyat, bahkan sampai saat ini istrinya masih menjabat sebagai anggota DPR, sekaligus ketua PKK, ketua Deskranasda, ketua Paud, semua-semua dijabat, mendapat anggaran besar dari Pemda, sampai detik ini rumahnya masih dibiayai oleh rekyat, ratusan juta tiap bulan oleh Syaefudin si tersangka koruptor, kami minta Bupati segera mencopot istri wabub dari jabatan jabatan itu dan menghentikan aliran dana, keringat rakyat jangan dihamburkan untuk biaya kemewahan koruptor," seru sang orator menutup orasinya.
Menyikapi berbagai tuntutan demonstran, Bupati Indramayu Lucky Hakim menegaskan bahwa seluruh proses berjalan sesuai koridor hukum dan aturan yang berlaku.
"Kami memahami kegundahan masyarakat, tolong percayakan masalah hukum ini kepada kejaksaan yang tentu akan menangani secara profesional, saat ini yang bersangkutan sudah ditahan, itu bukti bahwa proses hukum sedang berjalan, kita hormati, saat ini masih tersangka, belum didakwa, jadi proses pemberhentian jabatan wabub akan dilakukan saat statusnya menjadi terdakwa, semua dana dan tunjangan beliau saat ini masih melekat sesuai aturan," kata Lucky Hakim saat dihubungi melalui sambungan telepon.
Ia juga memaparkan mekanisme lanjutan apabila perkara tersebut naik ke tahap persidangan hingga soal posisi istri wakil bupati.
"Nanti bila sudah terdakwa maka kemendagri akan memberhentikan sementara, di saat itu pula semua fasilitas juga akan dihentikan sesuai peraturan yang berlaku, terkait istri beliau yang saat ini menjabat sebagai anggota DPR ya itu bukan kewenangan Bupati, itu kewenangan Partai, jadi saya tidak boleh intervensi, namun jabatan ketua PKK dan lainnya saya yakin beliau akan mengundurkan diri di saat suaminya sudah berhenti menjadi wakil bupati, itu di mana-mana juga seperti itu, jadi tolong bersabar dan tetap kita semua menjaga kondusifitas, izinkan saya fokus ke proses pembangunan Indramayu, kalau urusan pemberhentian jabatan wakil bupati adalah kewenangan Kemendagri," pungkasnya.
Saat ini yang bersangkutan sudah ditahan, itu bukti bahwa proses hukum sedang berjalan, kita hormati, saat ini masih tersangka, belum didakwa, jadi proses pemberhentian jabatan wabup akan dilakukan saat statusnya menjadi terdakwa, semua dana dan tunjangan beliau saat ini masih melekat sesuai aturan," tutur Lucky Hakim saat dihubungi lewat telepon.
Ia juga menguraikan aturan pemberhentian sementara saat status berlanjut menjadi terdakwa serta posisi istri wakil bupati.
"Nanti bila sudah terdakwa maka Kemendagri akan memberhentikan sementara, di saat itu pula semua fasilitas juga akan dihentikan sesuai peraturan yang berlaku, terkait istri beliau yang saat ini menjabat sebagai anggota DPR ya itu bukan kewenangan Bupati, itu kewenangan partai, jadi saya tidak boleh intervensi, namun jabatan ketua PKK dan lainnya saya yakin beliau akan mengundurkan diri di saat suaminya sudah berhenti menjadi wakil bupati, itu dimana-mana juga seperti itu, jadi tolong bersabar dan tetap kita semua menjaga kondusifitas, ijinkan saya fokus ke proses pembangunan Indramayu, kalau urusan pemberhentian jabatan wakil bupati adalah kewenangan Kemendagri," jawab Lucky Hakim.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkini

Terpopuler
- 1Cara Mengetahui HP Disadap, Kenali 7 Ciri-Ciri dan Cara Mengatasinya
- 2Kalender Jawa 19 November 2026: Weton Kamis Kliwon Punya Ambisi Besar dan Jiwa Pemimpin
- 3Stok Rudal Menipis, Angkatan Laut AS Akui Gunakan Tomahawk Kedaluwarsa untuk Perang Iran
- 4Persib Bandung vs Shan United di Shopee Cup 2026 Malam Ini, Catat Jadwal dan Cara Menontonnya
- 5Rusia Gempur Kyiv dengan Rudal Balistik, Tiga Jembatan Strategis di Sungai Dnipro Hancur
- 6Kalender Jawa 18 November 2026: Watak Weton Rabu Wage yang Dikenal Cerdas dan Bijaksana
- 7Gus Alex Yakin Satu Juta Dolar Sampai ke Nusron Wahid, Zainal Sebut Uang Aman di Arif
- 8Persaudaraan 98: Serangan Digital terhadap Dasco Adalah Upaya Pembunuhan Karakter
- 9Prabowo: KTT APEC Bawa Hasil Nyata untuk Indonesia, Investasi Rp1.600 Triliun di Depan Mata
- 10Trump Puji Prabowo di KTT Khusus ASEAN-AS: Dia Lakukan Pekerjaan Luar Biasa


